TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketersediaan cadangan logistik bencana atau buffer stock Kementerian Sosial (Kemensos) RI menghadapi tantangan serius pada 2026.

Di tengah tingginya potensi bencana alam, alokasi anggaran pengadaan dan pengisian stok bantuan justru mengalami penurunan tajam dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Gudang Logistik Regional Timur Kemensos di Jalan Salodong, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Rabu (24/6/2026).

Komisi VIII DPR RI meninjau langsung kondisi cadangan bantuan sosial dan logistik kebencanaan yang menjadi tumpuan penyaluran bantuan bagi wilayah Indonesia bagian timur.

Penurunan anggaran dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah menjaga kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Agus Zainal Arifin, mengungkapkan besarnya penurunan anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan buffer stock tahun ini.

"Anggaran tadinya hampir Rp 300 miliar setiap tahunnya, tahun ini kita diberi Rp 12 miliar itu jauh sekali," jelas Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial  Kemensos RI, Agus Zainal Arifin.

Penurunan tersebut terjadi di saat kebutuhan logistik kebencanaan masih tinggi.

Indonesia masih menjadi wilayah rawan bencana mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor hingga cuaca ekstrem yang membutuhkan respons cepat pemerintah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengaku memahami kondisi yang dihadapi Kemensos.

Menurutnya, besaran anggaran yang saat ini tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menjaga kesiapan stok bantuan nasional.

"Dari dirjen kemarin sekitar Rp 300 miliar, anggaran baru turun 12 miliar sampai semester ini," kata Wakil Ketua Komisi VIII Singgih Januratmoko.

Ia menegaskan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal pembahasan anggaran agar fungsi perlindungan sosial dan penanganan bencana tetap berjalan optimal.

Salah satu yang didorong adalah percepatan tambahan anggaran agar Kemensos dapat segera melakukan pengadaan logistik.

"Insyallah moga-moga bertambah, kalaupun tidak Rp300 miliar yang penting segera turun supaya bisa belanja," katanya.

Data Kemensos menunjukkan tren anggaran buffer stock logistik sebenarnya mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2023 realisasi anggaran tercatat sebesar Rp170,13 miliar.

Angka tersebut meningkat menjadi Rp237 miliar pada 2024 dan kembali naik menjadi Rp262,11 miliar pada 2025.

Namun tren peningkatan itu berbalik pada 2026.

Anggaran yang tersedia hingga pertengahan tahun tercatat jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Singgih, kebijakan penajaman anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak cukup signifikan terhadap sektor sosial.

"Anggaran saya lihat dalam postur Kementerian Sosial di tahun ini penajamannya sangat terasa sehingga fungsi sosialnya sangat memprihatinkan," ujarnya.

Sementara itu, Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos RI, Masryani Mansyur menyebut pihaknya masih menunggu perkembangan terbaru terkait kemungkinan penambahan anggaran dari pemerintah pusat.

"Itu anggaran nasional baru sekitar Rp 12 miliar saat ini, tapi kita masih menunggu updatenya lagi," jelas Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Masryani Mansyur.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kemensos dalam menjaga ketersediaan bantuan darurat.

Apalagi Gudang Logistik Regional Timur di Makassar memiliki peran strategis sebagai pusat distribusi bantuan bagi berbagai wilayah di Indonesia timur saat terjadi bencana.

Komisi VIII DPR RI berharap penambahan anggaran dapat segera direalisasikan sehingga pengadaan logistik kembali berjalan normal dan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana tidak terganggu.

Dengan frekuensi bencana yang masih tinggi, keberadaan buffer stock menjadi kebutuhan mendesak demi memastikan bantuan dapat disalurkan cepat kepada masyarakat terdampak.(*)