TRIBUN-MEDAN.com - Jadi sorotan, ratusan siswa ikut aksi dukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam.
Aksi dukung MBG tersebut digelar di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Batam.
Orangtua terkejut karena mengira pawai.
Tak disangka, mereka ikut aksi dukung MBG.
Dinas Pendidikan dan pihak sekolah diduga sengaja mengerahkan anak-anak tersebut, namun belakangan membantah.
Para pelajar berasal dari berbagai sekolah di Kota Batam, mulai dari siswa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sejumlah guru juga dilibatkan dalam aksi ini.
Baca juga: ISTANA Selidiki Dugaan Suap Rp20 Juta ke Mahasiswa UBK Usai Demo dan Pertemuan dengan Wapres Gibran
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, mengkritik keterlibatan ratusan siswa dalam aksi tersebut.
Dia mengingatkan agar hal tersebut tidak sampai mengganggu proses belajar mengajar yang menjadi tugas utama para pelajar.
Menurut Lalu Hadrian, penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan program MBG sebaiknya dilakukan melalui mekanisme yang sudah tersedia di lingkungan pendidikan, tanpa harus melibatkan siswa turun ke jalan.
"Pada prinsipnya jangan sampai gerakan-gerakan seperti itu akan berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar, akan mengganggu siswa-siswi kita untuk melaksanakan tugas sesungguhnya mereka yang ada di sekolah," kata Lalu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, sekolah memiliki jalur komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai aspirasi maupun persoalan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.
Menurut Lalu, kepala sekolah dan guru dapat menjadi perwakilan untuk menyampaikan masukan kepada Dinas Pendidikan, yang selanjutnya akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pelaksanaan program MBG.
"Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, ya cukup kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di sekolah tersebut untuk menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikanlah yang berkoordinasi dengan koordinator BGN yang ada di daerah masing-masing," ucapnya.
Lalu juga menegaskan bahwa Komisi X DPR RI tidak ingin siswa dilibatkan dalam aksi turun ke jalan untuk menyampaikan dukungan maupun aspirasi terkait program pemerintah.
"Kami tidak menginginkan siswa-siswi ini untuk turun ke jalan. Cukup disampaikan melalui pihak sekolah, melalui kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang akan menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikanlah yang berkoordinasi dengan BGN, baik yang ada di daerah maupun di pusat," pungkasnya.
Sebelumnya, aksi dukungan terhadap MBG digelar di Batam, Kepulauan Riau, pada (21/06/2026).
Dalam aksi tersebut tampak ratusan siswa sekolah dasar mengenakan seragam sekolah.
Belakangan muncul pengakuan sejumlah siswa yang mengaku mengikuti kegiatan tersebut karena diajak pihak sekolah.
Orangtua Mengira Pawai Biasa
Sejumlah orangtua atau wali murid membuat pengakuan mengejutkan terkait keterlibatan siswa SD dan SMP dalam aksi mendukung program MBG di Batam, Minggu (21/6/2026).
Dalam kegiatan itu, tampak berbagai tulisan bernada apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dibawa oleh para peserta, termasuk siswa.
Tak hanya itu, sejumlah siswa juga terlihat membawa spanduk bertuliskan permohonan agar program MBG tidak dihentikan.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto Kami Memohon Dengan Sangat Tolong Kami, Pertahankan MBG"
Namun, di balik aksi tersebut, sejumlah orangtua mengaku terkejut karena tidak mengetahui bahwa anak-anak mereka akan mengikuti kegiatan tersebut.
Pasalnya, para orangtua sebelumnya mendapat informasi bahwa anak mereka hanya akan mengikuti kegiatan pawai.
"Tak ada dibayar ya, tolong ketikannya. Mereka diinfo untuk pawai, kami kira pawai tahun baru islam. Kalo diinfo untuk demo apakah kami orang dewasa ngizinin anak yang belum punya hak bersuara untuk ikut?? Tentu saja tidak akan" tulis salah seorang orangtua siswa di kolom komentar Instagram, kilaskepri.
Keluhan serupa juga disampaikan orangtua lainnya yang mengira anak mereka hanya mengikuti kegiatan jalan santai.
"Astaga....padahal anak saya bilangnya malah jalan santai dan pawai..lah kok ini di ajak demo mbg,"
"Padahal acara nya katanya jalan santai hahaha ujung2 nya suruh bawa spanduk.. aneh tapi nyata,"
"Tapi anak-anak tau nya pawai aja loh, mereka gk tau ada embel2 MBG,"
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan membantah adanya mobilisasi siswa dalam aksi tersebut.
Ia menyebut kegiatan itu berawal dari aspirasi orangtua siswa terkait penghentian sementara program MBG.
"Kami menerima keluhan dari orangtua siswa beberapa hari lalu karena MBG dihentikan sementara. Dalam kesempatan ini kami melaksanakan pawai sebagai bentuk dukungan agar tata kelola yang dianggap bermasalah dapat diperbaiki," kata Hendri dikutip TribunJakarta.com dari Kompas.com.
Hendri juga menegaskan tidak ada instruksi dari pihak tertentu untuk menggerakkan siswa.
Sejumlah emak-emak terlihat membawa pulang perlengkapan dapur seperti wajan, panci, hingga saringan mi yang dibagikan sebelum kegiatan dimulai.
Tak hanya itu, konsumsi berupa roti, buah-buahan, dan susu kotak juga tersedia untuk massa selama mengikuti rangkaian kegiatan.
Pengakuan lain datang dari peserta bernama Desy yang mengungkap adanya uang saku yang diberikan kepada peserta aksi.
“Ongkos ada lah buat jajan. Seratus (ribu rupiah) lah,” ungkap Desy secara blak-blakan saat menginjakkan kaki di area demonstrasi, Senin (22/6/2026), dilansir Tribunnews.com.
Belakangan, program tersebut menjadi bahan perdebatan setelah muncul berbagai isu mulai dari dugaan korupsi, persoalan distribusi di sejumlah daerah, hingga polemik terkait pengelolaan proyek dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Situasi itu memicu demonstrasi dari berbagai kelompok mahasiswa di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka mendesak pemerintah menghentikan program MBG karena dinilai masih menyisakan persoalan transparansi dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
Sementara demo di Komandan Distrik Militer (Dandim) 0201/Medan menanggapi aksi demo mahasiswa GMNI Kota Medan di depan Markas Kodim, Jalan Pengadilan Medan, Rabu (17/6/2026).
Dalam aksi demonstrasi tersebut, para mahasiswa sempat membakar ban bekas serta membentangkan spanduk berisi tuntutan untuk menggulingkan rezim Prabowo-Gibran.
.
Teriakan mahasiswa, menyoroti militer masuk dalam urusan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) penempatan TNI aktif di jabatan sipil hingga meminta TNI kembali ke barak, fokus mengurus pertahanan negara.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan jajaran batalyon baru di hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia.
Penambahan struktur pasukan baru tersebut dinilai tidak memiliki urgensi strategis yang jelas serta berpotensi membebani keuangan negara secara berlebihan.
"Kemudian tuntutan kita yang ketiga itu adalah agar ditunda atau dihentikannya pembangunan batalyon di setiap kabupaten kota dan penambahan pasukan," ucap Ketua DPC GMNI Kota Medan Damses merincikan draf tuntutan.
"Karena itu tidak arti, untuk saat ini tidak ada urgensi strategisnya. Dan itu juga bagian dari pemborosan anggaran," pungkas Damses.
(cr25/tribun-medan.com/tribunnews.com)
