TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri mengusut tuntas dugaan pemberian uang Rp 20 juta kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang diduga berkaitan dengan pemindahan lokasi demonstrasi dari kawasan Istana Negara ke Gedung DPR/MPR RI.
Menurut Abdullah, penyelidikan tidak boleh berhenti pada pihak yang menyerahkan uang maupun penerima di lapangan. Ia menilai aktor intelektual di balik dugaan tersebut harus diungkap dan dimintai pertanggungjawaban.
“Tujuannya agar peristiwa serupa tidak terulang serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan kelompok kepentingan, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari kontrol demokrasi, tetap terjaga,” kata Abdullah, Rabu (24/6/2026).
Abdullah menegaskan Polri perlu memastikan kebenaran terkait dugaan adanya upaya mengarahkan mahasiswa untuk memindahkan titik aksi dari Istana Kepresidenan ke kompleks parlemen.
Ia juga menyoroti informasi yang beredar bahwa uang tersebut diduga diberikan oleh anggota kepolisian. Karena itu, Polri diminta melakukan investigasi secara menyeluruh guna memastikan benar atau tidaknya tuduhan tersebut.
“Polri harus melakukan investigasi untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut. Investigasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ujarnya.
Politikus PKB itu mengingatkan, apabila dugaan keterlibatan aparat tidak segera dijelaskan, berbagai spekulasi dan persepsi negatif dapat berkembang di masyarakat.
Menurut dia, Polri memiliki mekanisme pengawasan internal yang cukup untuk menangani kasus tersebut secara profesional dan transparan.
“Kasus ini harus diungkap secara terang benderang. Jika benar ada intervensi, berarti oknum tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dan harus diberikan sanksi sesuai ketentuan disiplin maupun kode etik yang berlaku,” katanya.
Kasus ini mencuat setelah pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Abdimaludin yang mengaku menerima uang Rp 20 juta usai aksi demonstrasi dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi mahasiswa UBK berlangsung di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada 15 Juni 2026.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa enam tuntutan, di antaranya evaluasi program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, peninjauan UU Kepolisian, penghentian praktik militerisme, stabilitas ekonomi, hak pendidikan, hingga kebijakan harga BBM.
Di tengah aksi, perwakilan mahasiswa mendapat kesempatan bertemu Wakil Presiden Gibran. Sebanyak 15 mahasiswa kemudian mendatangi Kantor Wakil Presiden dikutip dari kompas.com
Polemik muncul sepekan kemudian saat digelar forum klarifikasi mahasiswa pada 22 Juni 2026. Dalam forum itu, Abdimaludin mengakui menerima uang Rp 20 juta.
Mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Na’ilah Panrita Hartono, mengatakan forum digelar setelah muncul tuntutan transparansi dari mahasiswa terkait pertemuan dengan wakil presiden.
Menurut Na’ilah, Abdimaludin akhirnya menjelaskan kronologi penerimaan uang tersebut setelah diminta hadir dalam forum.
“Dia menjelaskan kronologinya tentang dia dapat uang, sejumlah uang, yang menurut keterangannya ditujukan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara, tetapi dipindahkan ke DPR RI,” ujar Na’ilah.
