TRIBUNJOGJA.COM - Aksi unjuk rasa organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung kembali berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Jakarta dan Yogyakarta, Rabu (24/6/2026).
Mereka menyuarakan evaluasi total pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam demo di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, massa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Jakarta Barat terlibat aksi saling dorong dengan polisi.
Kericuhan terjadi ketika massa mencoba menerobos barikade polisi untuk bergerak menuju kawasan Istana Merdeka sekitar pukul 16.46 WIB.
Polisi menghalau dengan memasang barrier besi berwarna abu-abu.
Aksi dorong-dorongan beberapa kali terjadi antara massa dengan aparat. Situasi semakin memanas saat massa membakar bendera berwarna biru.
Polisi kemudian menyemprotkan alat pemadam api ringan (APAR) untuk memadamkan api.
Tak lama setelah itu, massa kembali mencoba menendang barikade besi. Seketika demonstrasi menjadi ricuh, massa tampak mengacungkan bambu.
Dalam kericuhan tersebut, massa mengaku ada peserta aksi yang mengalami tindakan kekerasan.
“Kalian aparat jangan mengkerdilkan kami dengan menjambak teman kami. Kita ingin aksi damai, tapi kalian yang tidak bisa damai,,” kata salah satu orator.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) Jakarta Barat, Robertus Juan Pratama, mengatakan, sejumlah peserta aksi mengalami tindakan represif saat kericuhan terjadi.
"Ada anggota kami dari Cipayung Jakarta Barat, kalau tidak salah dari PMII Jakarta Barat dan juga GMNI, ada yang terkena jambakan," kata Robertus.
Selain itu, beberapa peserta aksi disebut terkena semprotan air saat aparat memadamkan api.
"Sehingga, represivitas Polri hari ini meningkat tajam. Dan, menjelang purna Bhayangkara ini bisa dipastikan bahwa Polri menurunkan kualitas pelayanan publiknya," ujar dia.
Ia mengatakan, aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, salah satunya evaluasi menyeluruh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Tuntutan yang kita bawakan pada aksi hari ini adalah soal mengawal tuntutan rakyat dan evaluasi total pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran," kata Robertus.
Pihaknya juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih menyisakan persoalan tata kelola dan perlu evaluasi total agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali dan terhindar dari praktik korupsi.
Massa juga menyoroti anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru.
Mereka meminta pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dan gaji tenaga pendidik.
Robertus mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan staf tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) serta staf khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Namun, hingga aksi berlangsung, massa belum mendapat kesempatan berdialog dengan perwakilan pemerintah.
Menurut dia, mahasiswa ingin memastikan berbagai aspirasi yang sebelumnya disuarakan oleh sejumlah kampus dapat ditindaklanjuti pemerintah.
"Yang bisa dipastikan adalah aksi akan berjilid-jilid kalau tuntutan rakyat hari ini belum ditindaklanjuti oleh pemerintah," katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Jakarta Barat Ahmad Mixel Meyna Imtiyazi mengatakan, aksi tersebut tidak hanya menyoroti program MBG, tetapi juga membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan nasional.
Adapun tuntutan yang disampaikan massa antara lain pemulihan ekonomi nasional, evaluasi program strategis nasional, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kesejahteraan guru, perlindungan demokrasi dan supremasi sipil, serta pengawasan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri dan RUU TNI.
Menurut GMNI, berbagai kebijakan pemerintah perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Reformasi 1998 mengajarkan bahwa demokrasi tidak hanya dibangun melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui pembatasan kekuasaan negara agar tidak terkonsentrasi pada satu institusi atau kelompok tertentu,” kata Mixel, Rabu.
GMNI menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi konstitusional, institusi sipil harus tetap menjadi pengambil keputusan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, mereka mengingatkan agar keterlibatan militer dalam ranah sipil tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak mengurangi independensi lembaga-lembaga sipil.
GMNI Jakarta Barat meminta pemerintah dan DPR memastikan pembahasan RUU Polri maupun RUU TNI dilakukan secara transparan serta tetap menjunjung prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan akuntabilitas publik.
Di Yogyakarta, massa Aliansi Cipayung dari mahasiswa gabungan PMII, GMKI dan PMKRI mendatangi kantor DPRD DIY dan menemui para anggota fraksi untuk menyampaikan kajian mengenai buruknya tata kelola dan kebijakan pemerintah.
Mereka tiba sekitar pukul 15.42 WIB kemudian masuk ke halaman lobi kantor DPRD DIY sembari berorasi membakar semangat perlawanan.
Sejumlah anggota fraksi hadir menemui massa aksi termasuk perwakilan dari Fraksi Gerindra Nur Subiyantoro.
Massa aksi pun memberikan wejangan kepada para anggota fraksi terkait buruknya pengelolaan program makan bergizi gratis (MBG) serta yang lainnya.
Sembari menunjuk-nunjuk berkas hasil kajian, sosok orator begitu berapi-api memaparkan hasil kajian terkait tata kelola pemerintah.
Mereka terlihat kesal sebab selama ini aksi massa yang menyampaikan keluh kesah kepada parlemen hanya berakhir di atas kertas, tanpa adanya tindak lanjut.
“Masalah ini kami selalu turun ke jalan dan pada akhirnya hanya menyampaikan aspirasi lagi, tanda tangan lagi tapi tetap saja MBG, KDMP menyengsarakan rakyat bawah. Kami minta evaluasi total. Jika perlu, bubarkan saja,” tegas sosok orator.
Mereka menilai bahwa negara harus kembali menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
Demokrasi harus dikembalikan kepada makna dasarnya sebagai sarana menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan penghormatan terhadap martabat manusia. (hda/kpc)
