Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kiki Andriana
TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti pengelolaan keuangan daerah yang menurutnya masih terlalu berorientasi pada aspek administratif dan belum sepenuhnya menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Dedi saat memberikan kuliah umum bertema Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (25/6/2026).
Dalam paparannya, Dedi mengkritik birokrat yang dinilai semakin terjebak pada rutinitas administrasi dan penggunaan teknologi informasi tanpa diikuti orientasi kuat terhadap hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
"Kita terjebak pada administrasi dan kegenitan teknologi informasi. Di depan sistem, di depan gawai, di depan aplikasi, tetapi sering kali lupa melihat manfaat akhirnya bagi masyarakat," ujar Dedi.
Baca juga: Dedi Mulyadi Apresiasi Polda Jabar Tangkap Penyiksa YTR, Ini Penjelasannya Soal Sayembara Rp250 Juta
Menurutnya, pengelolaan keuangan negara dan daerah tidak cukup hanya diukur dari terserapnya anggaran atau terlaksananya kegiatan. Yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut menghasilkan outcome dan benefit bagi publik.
Sebagai contoh, Dedi menyinggung kegiatan pelatihan bagi pejabat yang menghabiskan anggaran Rp 5 M namun dinilai tidak memberikan dampak yang jelas bagi masyarakat.
Ia membandingkan penggunaan anggaran tersebut dengan pembangunan rumah bagi warga miskin yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Misalnya untuk 100 rumah dengan bantuan per rumah Rp50 Juta.
"Dalam pandangan saya, anggaran yang habis untuk kegiatan seremonial tanpa manfaat nyata bagi rakyat bisa menjadi bentuk korupsi kultural," katanya.
Dedi juga menyoroti kecenderungan aparatur sipil negara yang lebih memilih jabatan fungsional dibanding posisi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik maupun pengambilan keputusan strategis.
Menurutnya, banyak pegawai memilih jalur karier yang dianggap lebih aman dan minim risiko, sehingga semangat pengabdian dan kepemimpinan dalam birokrasi mengalami penurunan.
Pada kesempatan tersebut, Dedi menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp19 triliun setiap tahun untuk membiayai aparatur yang menduduki berbagai jabatan fungsional.
Ia menilai besarnya anggaran tersebut harus diimbangi dengan kontribusi yang terukur terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.
"Kalau uang sebesar itu dikelola secara efektif dan menghasilkan manfaat yang nyata, tentu dampaknya akan sangat besar bagi pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Karena itu, Dedi mendorong agar perencanaan dan penganggaran pemerintah tidak hanya diawasi dari sisi administrasi dan kepatuhan, tetapi juga dari aspek manfaat yang dihasilkan.
Menurutnya, setiap program yang diusulkan harus dapat diukur dampaknya bagi masyarakat sehingga penggunaan keuangan negara benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
Ia juga mengusulkan agar proses penyusunan anggaran mendapatkan pendampingan dan pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat yang jelas bagi publik.
"Yang harus dilihat bukan hanya apakah anggaran itu terserap, tetapi apakah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau tidak," kata Dedi. (*)
