Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Demonstrasi Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran d DPRD Lampung mendesak audit pelaksanaan program makan bergizi gratis ( MBG ).

Baca juga: Emak-emak Demo MBG Ngaku Dibayar Rp100 Ribu, Desy: Ongkos Buat Jajan

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Bersatu Awasi Kebijakan dan Anggaran menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Lampung, Kamis (25/6/2026).

Dalam aksi tersebut, mereka mendesak adanya audit investigatif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung serta meminta pemerintah lebih transparan dalam pengelolaan anggaran publik.

Massa menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) perlu mendapat pengawasan ketat.

Pasalnya, program yang menyerap anggaran besar itu dinilai memunculkan sejumlah persoalan di daerah.

Dari atas mobil komando, para orator menyampaikan berbagai isu yang menjadi sorotan, mulai dari kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dugaan monopoli usaha, dugaan jual beli titik lokasi, hingga indikasi penguasaan program oleh kelompok tertentu.

Menurut mereka, berbagai persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan salah satu program strategis nasional tersebut.

Dalam aksinya, Aliansi Lampung Bersatu menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.

Salah satu tuntutan utama adalah audit investigatif independen terhadap pelaksanaan MBG dan pengelolaan SPPG di Provinsi Lampung.

Selain itu, massa juga meminta Badan Gizi Nasional beserta pihak terkait membuka informasi secara transparan mengenai mekanisme penunjukan pengelola, penggunaan anggaran, hingga sistem pengawasan yang diterapkan dalam program tersebut.

"Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK harus mengusut tuntas seluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk dugaan praktik monopoli, jual beli titik lokasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pengaturan pengelolaan program oleh kelompok tertentu," ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Tak hanya menyoroti pelaksanaan MBG, peserta aksi juga mengangkat persoalan tunggakan kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung kepada BPJS Kesehatan yang disebut mencapai Rp 105,4 miliar hingga pertengahan tahun 2026.

Mereka mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan kewajiban tersebut agar tidak berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.

Selain itu, massa meminta dilakukan audit dan evaluasi terbuka terhadap pinjaman daerah senilai Rp 1 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Mereka menilai perlu ada keterbukaan mengenai manfaat, risiko fiskal, sumber pembayaran, serta dampak pinjaman tersebut terhadap kondisi keuangan daerah di masa mendatang.

Aliansi Lampung Bersatu menilai isu MBG, tunggakan BPJS Kesehatan, dan pinjaman daerah merupakan persoalan yang saling berkaitan karena menyangkut tata kelola anggaran publik, transparansi kebijakan, dan akuntabilitas penggunaan uang negara.

Aksi yang berlangsung di depan Kantor DPRD Lampung itu diwarnai dengan bentangan spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan.

Massa juga meminta DPRD Lampung meningkatkan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah dan memastikan kebijakan anggaran daerah berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hingga aksi berlangsung, massa menegaskan akan terus mengawal berbagai isu tersebut sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan anggaran negara dan daerah.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )