TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Zulkifli Hasan menyatakan memahami berbagai keresahan yang dirasakan para mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Karena itu, pemerintah berkomitmen agar para mitra yang telah berinvestasi demi menyukseskan program strategis nasional tersebut tidak dirugikan.
"Saya tahu keresahan para mitra. Mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan Kepala BGN yang baru," kata Zulkifli Hasan saat menerima audiensi Presidium Mitra MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan juga memastikan bahwa Presidium Mitra MBG akan dilibatkan dalam forum koordinasi bersama BGN dan para pemangku kepentingan lainnya.
"Nanti Presidium akan kami undang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama," ujarnya.
Audiensi tersebut dihadiri para Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal dari sejumlah organisasi mitra MBG yang tergabung dalam Presidium Mitra MBG, antara lain DPP Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (Gapembi), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (APGI3T), Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN), serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Dalam audiensi tersebut, Presidium Mitra MBG menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain perlunya pelibatan mitra dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan moratorium, perlindungan hukum, kepastian usaha, serta penguatan komunikasi antara BGN dengan para mitra pelaksana di lapangan.
Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony mengatakan asosiasi mitra perlu dilibatkan dalam forum rapat, diskusi, maupun perumusan kebijakan bersama BGN.
Menurut dia, keterlibatan asosiasi akan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara BGN dan para mitra di lapangan sekaligus membantu penyelesaian berbagai kendala implementasi program.
Alven juga mengingatkan bahwa keberadaan mitra telah memberikan kontribusi besar bagi negara.
"Pada awalnya BGN berencana membangun dapur dengan biaya sekitar Rp4 miliar per unit menggunakan APBN. Namun karena skema tersebut tidak berjalan, kehadiran mitra justru telah membantu negara melakukan penghematan anggaran yang sangat besar. Jika dikalikan dengan target 27.820 dapur, potensi penghematan mencapai sekitar Rp111,28 triliun," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum APGI3T Herwil Junaidi menuturkan Program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik di wilayah perkotaan maupun kawasan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Namun demikian, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil mengalami keterlambatan operasional akibat kebijakan baru yang dinilai belum sepenuhnya diikuti kesiapan implementasi di lapangan.
"Kami berharap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat percepatan pelaksanaan program di daerah 3T. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian dan perlakuan khusus," kata Herwil.
Dari kalangan pesantren, perwakilan PBNU, M. Khoiron dan Ai Rahmawati, mengungkapkan bahwa PBNU memiliki komitmen mengembangkan 1.000 titik SPPG di lingkungan pesantren berdasarkan nota kesepahaman (MoU) dengan BGN yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Namun hingga kini baru sekitar 214 dapur pesantren yang telah beroperasi, sedangkan lebih dari 130 titik lainnya masih menghadapi berbagai kendala dalam proses realisasi. Sejumlah pesantren besar yang hingga kini belum dapat beroperasi antara lain Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Tambakberas Jombang, dan Lirboyo Kediri.
"Padahal target kami dalam satu tahun ini adalah merealisasikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar 1.000 SPPG di lingkungan pesantren PBNU dapat segera beroperasi. Tantangan terbesar saat ini masih pada aspek koordinasi dan komunikasi dengan BGN," ujar Khoiron.
Ketua REL MBG H. Chaerul Shaleh menyoroti dampak penerapan Surat Edaran Nomor 12 yang menyebabkan sekitar 18 hari tanpa aktivitas operasional selama masa libur. Kondisi tersebut, menurut dia, berdampak langsung terhadap kesejahteraan para relawan karena hilangnya sumber pendapatan.
"Kami berharap ada mekanisme agar relawan tetap dapat difungsikan atau dilibatkan dalam kegiatan lain yang relevan selama masa libur sehingga keberlangsungan peran dan kesejahteraan relawan tetap terjaga," katanya.
Keprihatinan serupa disampaikan Ketua APPBGN Ahmad Yazdi. Ia menilai komunikasi antara BGN dan para mitra semakin terbatas, padahal para mitra telah berkontribusi aktif dalam mendukung dan menyosialisasikan Program MBG kepada masyarakat.
Selain itu, APPBGN juga menyoroti belum adanya mekanisme pengawasan independen serta belum tersedianya standar operasional maupun petunjuk teknis yang jelas terkait suspend atau penghentian operasional SPPG.
"Sejumlah kasus penutupan dapur memerlukan kejelasan dasar hukum, prosedur, dan mekanisme keberatan yang transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra," kata Ahmad Yazdi.
Adapun HMD GEMAS yang diwakili Yanuar meminta BGN membuka jalur komunikasi yang lebih efektif dan aktif dengan para mitra.
Menurut dia, pendekatan kolaboratif dan partisipatif perlu diperkuat agar para mitra merasa dirangkul sebagai bagian penting dari ekosistem pelaksana Program MBG.
Presidium Mitra MBG menegaskan bahwa para mitra tetap berkomitmen mendukung kesuksesan Program MBG melalui standardisasi kualitas gizi, penguatan ekonomi sirkular berbasis komoditas lokal, serta optimalisasi efisiensi anggaran yang tetap berpihak kepada mitra, relawan, dan pelaku rantai pasok lokal.
Presidium juga menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, aspirasi para mitra akan mendapat perhatian sehingga roda operasional Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan demi mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan, pihaknya melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp 3 triliun karena tidak mendistribusikan MBG saat libur sekolah selama 18 hari.
Sari menuturkan, dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur, seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif karena tidak menyalurkan MBG.
"Di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif," ucap Sari, saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Sari menyebut, SE ini juga menyesuaikan aturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang telah menetapkan liburan sekolah 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
"Memang surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standardisasi program MBG pada SPPG. Kebetulan libur sekolah ya secara formal 22 Juni-13 Juli 2026," kata dia.
Jika dulu MBG tetap diberikan pada saat Ramadhan dan libur sekolah dengan sistem bundling, kini kebijakan tersebut sudah tidak lagi digunakan.
Momentum liburan sekolah ini dirasa menjadi waktu yang tepat bagi BGN untuk melakukan tata kelola dan penataan MBG di bawah kepemimpinan yang baru.
Baca juga: Menko Zulkifli Hasan Mengakui Ada Banyak Masalah di BGN
"Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG, dengan maksud tadi, untuk standardisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya," ujar dia.
