TRIBUNTRENDS.COM - Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan adanya massa demonstrasi bayaran.
Menurut Mahfud, apabila Presiden memang memiliki informasi mengenai pihak yang berada di balik aksi tersebut, sebaiknya identitasnya disampaikan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi.
“Harusnya diomongin aja terang-terangan. Ini BEM ini dibayar ini, ini yang bayar, kan gitu. Yang bayar kelompok-kelompok tertentu kan selama ini yang diduga bukan orang swasta ya, orang dalam. Pak Prabowo ungkapkan aja siapa sih yang bayar? Tapi saya ndak tahu siapa yang dimaksud,” katanya usai peluncuran buku di University Club UGM, Kamis (25/6/2026).
Mahfud menilai kritik yang selama ini disuarakan mahasiswa justru disampaikan secara jelas dan terbuka.
Setiap tuntutan maupun persoalan yang mereka soroti, kata dia, selalu disertai penjelasan mengenai kebijakan atau pihak yang dianggap bertanggung jawab.
Baca juga: Mahasiswa UBK Diberi Uang oleh Polisi, Guntur Romli Desak Pecat: Lebih Menggiurkan dari Makan Malam
“Kayak mahasiswa kan jelas, ini salahnya di sini lho, pemerintah disebut, kebijakannya disebut. Kalau bilang mahasiswa dibayar, terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita?” ujarnya.
Di sisi lain, Mahfud mengakui bahwa praktik penyusupan dalam gerakan mahasiswa bukan fenomena baru.
Menurutnya, sejak lama selalu ada kelompok kecil yang bergerak di luar arus utama perjuangan mahasiswa.
“Sejak dulu ada, zaman saya mahasiswa dulu banyak intel-intel tuh mahasiswa merangkap jadi aktivis. Dan baru cair lagi hubungan kami sesudah orde baru runtuh. Sekarang orang dibayar tuh ada buzzer kan, kemudian aktivis mahasiswa seperti yang terjadi di Jakarta. Tapi itu arus kecil dan mudah ketahuan,” lanjutnya.
Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa kelompok semacam itu hanya sebagian kecil dan tidak mewakili gerakan mahasiswa secara keseluruhan.
Secara pribadi, ia mengaku prihatin jika benar ada mahasiswa yang menerima bayaran untuk mengikuti aksi tertentu.
Karena itu, Mahfud mengingatkan agar mahasiswa tetap menjaga independensi, bersikap kritis, dan tidak mudah terpecah oleh kepentingan pihak mana pun.
“Ya sangat menyedihkan kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu. Sebaiknya mahasiswa tuh jangan mau dipecah-pecah, ada BEM tandingan, ada BEM ini, ada BEM ini. Pokoknya perjuangkan secara objektif, bahwa sekarang perlu perbaikan-perbaikan,” imbuhnya.
Perdebatan mengenai independensi gerakan mahasiswa kembali menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai tudingan yang mengaitkan aksi mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) dengan kepentingan politik tertentu.
Di tengah derasnya arus informasi yang beredar di media sosial, berbagai narasi berkembang liar dan memunculkan spekulasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Salah satu isu yang paling ramai diperbincangkan adalah dugaan adanya aliran dana ratusan juta rupiah yang dikaitkan dengan pertemuan sejumlah mahasiswa bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Narasi tersebut memicu perdebatan luas di ruang publik dan memunculkan berbagai reaksi dari berbagai pihak.
Menanggapi situasi tersebut, Forum Alumni Muda Universitas Bung Karno (FAM UBK) akhirnya angkat bicara. Organisasi alumni itu menyampaikan keprihatinan atas berkembangnya berbagai tuduhan yang dinilai belum memiliki dasar pembuktian yang jelas dan berpotensi mencederai integritas gerakan mahasiswa.
Baca juga: Ketua BEM UBK Ngaku Dapat Uang dari Oknum Polisi, Polda Metro: Benar Polisi atau Mengatasnamakan?
Koordinator Nasional FAM UBK, Romario Simbolon, menegaskan bahwa setiap tuduhan yang diarahkan kepada pihak manapun, termasuk kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Rio, sapaan akrabnya, penyebaran informasi tanpa verifikasi yang memadai berpotensi menciptakan kesimpulan yang menyesatkan di tengah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa ruang publik harus diisi dengan informasi yang akurat dan dapat diuji kebenarannya.
"Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi merusak ekosistem demokrasi dan mencederai marwah gerakan mahasiswa sebagai gerakan intelektual," kata pria yang akrab disapa Rio, Kamis (24/6/2026).
Lebih lanjut, Rio mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk menjaga independensi gerakan kampus agar tidak mudah ditarik ke dalam pusaran kepentingan politik praktis.
Menurutnya, kekuatan utama mahasiswa selama ini terletak pada kemampuan berpikir kritis, argumentasi ilmiah, serta keberanian menyampaikan gagasan berdasarkan data dan fakta.
FAM UBK menilai bahwa gerakan mahasiswa harus tetap berdiri sebagai kekuatan moral yang mampu mengawal jalannya demokrasi secara objektif. Karena itu, setiap perdebatan yang muncul di ruang publik sebaiknya disikapi secara proporsional dan tidak didasarkan pada asumsi yang belum terbukti.
Rio menegaskan bahwa integritas gerakan mahasiswa hanya dapat dipertahankan apabila seluruh proses advokasi dan kritik terhadap kebijakan publik tetap berada dalam koridor akademik yang sehat.
"Oleh karena itu, kami FAM UBK mendorong agar setiap respons publik ditempatkan secara proporsional, tidak reaktif, serta tidak menjadikan isu yang belum terverifikasi sebagai instrumen politik dalam membentuk opini," jelasnya.
Baca juga: Ketua BEM FH UBK Mengaku Terima Uang Rp20 Juta Usai Demo Bertemu Gibran, Ini Rincian Aliran Dananya
Sebagai bentuk respons terhadap isu yang berkembang, FAM UBK menyampaikan sejumlah pernyataan sikap.
Pertama, FAM UBK mengutuk keras segala bentuk fitnah, hoaks, maupun disinformasi yang mengaitkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan dugaan aliran dana Rp300 juta tanpa adanya bukti yang sah dan terverifikasi.
Kedua, organisasi tersebut meminta pihak-pihak yang menuduh Gibran menunggangi gerakan mahasiswa untuk menyampaikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, FAM UBK mendesak siapa pun yang melontarkan tuduhan agar menempuh jalur hukum dan mekanisme resmi apabila memang memiliki data yang valid.
Keempat, apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, mereka meminta adanya klarifikasi sekaligus permintaan maaf secara terbuka demi menjaga etika demokrasi dan kesehatan ruang publik.
Kelima, FAM UBK mendorong seluruh organisasi mahasiswa untuk kembali mengedepankan tradisi intelektual kampus melalui riset, diskusi akademik, serta advokasi kebijakan berbasis data.
Keenam, mereka meminta para elite politik untuk tidak menyeret gerakan mahasiswa ke dalam kepentingan politik tertentu tanpa dasar yang jelas.
Ketujuh, aparat penegak hukum didorong untuk memastikan ruang publik tetap kondusif dari penyebaran informasi yang tidak akurat dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
Kedelapan, FAM UBK mengajak mahasiswa di seluruh Indonesia untuk tetap kritis terhadap berbagai kebijakan publik, namun tetap menjunjung tinggi etika ilmiah, integritas intelektual, dan nilai-nilai demokrasi yang sehat.
Pernyataan FAM UBK muncul setelah media sosial diramaikan oleh berbagai unggahan yang mengaitkan BEM Universitas Bung Karno dengan dugaan penerimaan dana sebesar Rp300 juta.
Perbincangan tersebut semakin memanas setelah beredar video yang memperlihatkan seorang mahasiswa menyampaikan permintaan maaf sekaligus pengakuan terkait penerimaan sejumlah uang. Dalam pengakuan yang beredar, mahasiswa tersebut menyebut telah menerima uang muka atau down payment (DP) sebesar sekitar Rp20 juta dari total nilai yang disebut mencapai Rp300 juta.
Isu tersebut kemudian memicu berbagai spekulasi di ruang publik mengenai sumber dana, tujuan pemberian uang, hingga kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik aksi mahasiswa yang sebelumnya berlangsung.
Meski demikian, hingga kini berbagai pihak masih menunggu hasil klarifikasi dan proses pendalaman lebih lanjut terkait kebenaran informasi yang beredar tersebut.
Di tengah polemik yang terus berkembang, FAM UBK menegaskan bahwa mahasiswa harus tetap menjadi penjaga nurani publik yang berdiri di atas landasan kebenaran dan ilmu pengetahuan.
Organisasi itu mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan moral bangsa. Karena itu, setiap tuduhan, kritik, maupun dukungan harus dibangun di atas fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi yang berpotensi memperkeruh situasi.
FAM UBK menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat, kritis, dan berorientasi pada pencarian kebenaran.
(TribunTrends/TribunJogja/Christi Mahatma/Wartakota)
