SURYA.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membuka rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026.

Seleksi ini menjadi perhatian karena selain menawarkan posisi strategis dalam penyelesaian sengketa perpajakan, hakim di lingkungan Pengadilan Pajak juga menerima berbagai tunjangan dengan nilai yang cukup besar.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penghasilan Hakim Pengadilan Pajak terdiri atas gaji pokok yang disesuaikan dengan pangkat atau golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tunjangan khusus, tunjangan transportasi, hingga tunjangan perumahan.

Daftar Gaji dan Tunjangan Hakim Pengadilan Pajak

Berikut adalah daftar gaji pokok PNS yang saat ini berlaku (mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024) yang menjadi basis penghitungan kenaikan ke depan:

Gaji PNS Golongan I

- Ia: Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600
- Ib: Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700
- Ic: Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700
- Id: Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400

Gaji PNS Golongan II

- IIa: Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400
- IIb: Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500
- IIc: Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200
- IId: Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600

Gaji PNS Golongan III

- IIIa: Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200
- IIIb: Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800
- IIIc: Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500
- IIId: Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700

Gaji PNS Golongan IV

- IVa: Rp 3.287.800 – Rp 5.399.900
- IVb: Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300
- IVc: Rp 3.571.900 – Rp 5.866.400
- IVd: Rp 3.723.000 – Rp 6.114.500
- IVe: Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200

Baca juga: Daftar Gaji Pegawai Inti SPPG MBG 2026, Bisa Kantongi Rp 4,4 Juta Per Bulan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.01/2018, berikut rincian tunjangan khusus yang diterima setiap bulan oleh Hakim Pengadilan Pajak:

Ketua: Rp9.000.000

Wakil Ketua: Rp7.800.000

Hakim Ketua Majelis: Rp5.300.000

Hakim Anggota Majelis: Rp4.000.000

Hakim Tunggal: Rp4.000.000

Selain tunjangan khusus tersebut, hakim juga memperoleh tunjangan transportasi sebesar Rp33.000.000 per bulan.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan tunjangan perumahan dengan nilai antara Rp4 juta hingga Rp9 juta per bulan, tergantung lokasi penugasan dan ketentuan yang berlaku.

Menariknya, pajak penghasilan atas seluruh tunjangan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah sehingga tidak mengurangi nilai manfaat yang diterima hakim.

Kemenkeu Buka Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak 2026

Kementerian Keuangan melalui Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026 resmi membuka pendaftaran calon hakim untuk mengisi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak.

Rekrutmen ini ditujukan bagi putra-putri terbaik Indonesia yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan.

Baca juga: Daftar Gaji Pegawai PLN 2026 Berdasarkan Posisi dan Grade, Manager Bisa Kantongi Rp30 Juta per Bulan

Pendaftaran dilakukan secara online dan dibuka mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 melalui laman resmi rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id.

Pelamar wajib memenuhi sejumlah persyaratan umum sebagai berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Berusia paling rendah 45 tahun per 31 Desember 2026.
• Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
• Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
• Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia atau organisasi terlarang.
• Memiliki keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain.
• Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
• Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan.
• Sehat jasmani dan rohani.

Selain persyaratan umum, peserta juga wajib memenuhi syarat khusus, antara lain:

• Berpendidikan minimal Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV).
• Berusia paling tinggi 60 tahun per 31 Desember 2026.
• Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan sekurang-kurangnya 10 tahun, atau memiliki pengalaman sebagai hakim pada Mahkamah Agung dalam membantu menangani sengketa perpajakan sekurang-kurangnya 5 tahun.
• Tertib melaksanakan kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi selama 3 tahun terakhir.
• Tertib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi yang diwajibkan atau Laporan
• Harta Kekayaan (LHK) bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan selama 3 tahun terakhir.
• Memiliki motivasi, loyalitas, kompetensi, dan integritas tinggi.
• Mampu bekerja dengan dukungan teknologi informasi.
• Memiliki pengetahuan tentang hukum.
• Bagi PNS, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Bagi PNS, harus diusulkan oleh instansi yang bersangkutan.

Pelamar dapat mengikuti tahapan berikut:

• Mengakses laman rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id.
• Membuat akun pendaftaran sesuai petunjuk yang tersedia.
• Melengkapi data diri dan riwayat pengalaman kerja.
• Mengunggah seluruh dokumen persyaratan yang diminta.
• Memastikan seluruh data dan berkas telah sesuai sebelum mengirimkan pendaftaran.
• Menunggu pengumuman tahapan seleksi berikutnya dari Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak.

Rekrutmen ini menjadi kesempatan bagi para profesional perpajakan dan aparatur sipil negara yang memenuhi syarat untuk berkontribusi dalam penegakan hukum perpajakan melalui Pengadilan Pajak.

Informasi selengkapnya dapat dilihat melalui akun Instagram @kemenkeu.prime.

Besaran tunjangan yang diterima Hakim Pengadilan Pajak menunjukkan tingginya tanggung jawab yang diemban profesi ini. Sengketa pajak sering melibatkan nilai transaksi hingga miliaran rupiah dan berdampak langsung terhadap penerimaan negara maupun kepastian hukum wajib pajak.

Karena itu, pemerintah menetapkan syarat yang cukup ketat, terutama terkait pengalaman minimal 10 tahun di bidang perpajakan dan batas usia minimal 45 tahun. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa posisi hakim pajak lebih ditujukan bagi para profesional senior yang telah memiliki rekam jejak, kompetensi teknis, serta integritas yang teruji.

Dengan kombinasi penghasilan yang kompetitif dan peran strategis dalam sistem perpajakan nasional, rekrutmen Hakim Pengadilan Pajak 2026 berpotensi menarik minat para ahli pajak dan aparatur berpengalaman yang ingin berkontribusi dalam penegakan hukum fiskal di Indonesia.