TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Prabowo Subianto menanggapi isu dugaan aksi demonstrasi bayaran yang belakangan menjadi sorotan publik.
Dalam pidatonya di Gorontalo, Prabowo mengaku mengetahui pihak yang diduga membiayai aksi unjuk rasa dan memperingatkan agar praktik tersebut tidak terus dilakukan.
Pernyataan itu mencuat di tengah polemik pengakuan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin, yang mengaku menerima uang Rp20 juta dari seorang oknum polisi untuk memindahkan lokasi demonstrasi dari kawasan Istana.
Pengakuan tersebut kini masih menjadi perhatian dan memunculkan beragam tanggapan.
"Hati-hati, lho. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gua tahu itu,” ucap Prabowo dalam pidatonya saat membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan (PENAS KTNA) ke-17 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).
Baca juga: Prabowo Klaim Tahu Pihak yang Biayai Demo, Mahfud MD Tantang Ungkap Namanya
Merespons Prabowo, Pakar Hukum Tata Negara sekaligus eks Menko Polhukam, Mahfud MD hingga pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing beri pesan khusus bagi Prabowo hingga Wapres Gibran.
Diketahui, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) UBK, Muhammad Abdimaludin mengaku menerima uang Rp 20 juta dari oknum polisi.
Pengakuan itu dilontarkan Abdi saat 'disidang' oleh mahasiswa UBK yang videonya beredar di berbagai platform media sosial.
Abdi merupakan satu dari 15 mahasiswa yang sempat bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada aksi demonstrasi, Senin (15/6/2026).
Saat itu, Abdi beserta mahasiswa lain dari UBK, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka diterima Gibran di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Abdi menyebut menerima uang Rp 20 juta dari pihak kepolisian bernama Aan, untuk memindahkan titik aksi dari Istana.
"Uang itu dikasih sama mereka pihak kepolisian, untuk tidak turun aksi di Istana, akan tetapi, kita tetap turun."
"Pihak kepolisian, Bang Aan namanya dari pihak kepolisian, kurang tahu nama lengkapnya," ungkap Abdi dikutip dari tayangan YouTube Tribunnews, Selasa (23/6/2026).
Belum ada keterangan apakah uang tersebut diterima sebelum atau sesudah bertemu Gibran.
Terpisah sejumlah emak-emak dari Aliansi Masyarakat Jakarta dan Emak-Emak Bersatu Mendukung MBG juga mengaku mendapat uang saku Rp 100 ribu.
Tak hanya uang, mereka juga dapat wajan, roti, buah-buahan, hingga susu saat mengikuti aksi demo mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Senin (22/6/2026).
Baca juga: Rekam Jejak Ginka Febriyanti, Relawan Prabowo yang Jadi Komisaris Pertamina Retail
Pakar Hukum Tata Negara sekaligus eks Menko Polhukam, Mahfud MD, meminta Presiden Prabowo Subianto mengungkap sosok yang membiayai aksi demonstrasi.
Menurut dia, jika Presiden Prabowo memang mengetahui dalang dibalik massa demo bayaran, sebaiknya dibuka ke publik.
“Harusnya diomongin aja terang-terangan. Ini BEM ini dibayar ini, ini yang bayar, kan gitu. Yang bayar kelompok-kelompok tertentu kan selama ini yang diduga bukan orang swasta ya, orang dalam. Pak Prabowo ungkapkan aja siapa sih yang bayar? Tapi saya ndak tahu siapa yang dimaksud,” katanya usai peluncuran buku di University Club UGM, Kamis (25/6/2026).
Mahfud menyebut kritik yang disampaikan oleh mahasiswa jelas.
Dalam menyampaikan kritik, mahasiswa menyebut secara gamblang setiap kasusnya.
“Kayak mahasiswa kan jelas, ini salahnya di sini lho, pemerintah disebut, kebijakannya disebut. Kalau bilang mahasiswa dibayar, terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita?” ujarnya.
Ia menilai praktik penyusupan saat aksi memang bukan hal yang baru.
Memang ada kelompok-kelompok kecil mahasiswa yang keluar dari arus utama perjuangan.
“Sejak dulu ada, zaman saya mahasiswa dulu banyak intel-intel tuh mahasiswa merangkap jadi aktivis. Dan baru cair lagi hubungan kami sesudah orde baru runtuh. Sekarang orang dibayar tuh ada buzzer kan, kemudian aktivis mahasiswa seperti yang terjadi di Jakarta. Tapi itu arus kecil dan mudah ketahuan,” lanjutnya.
Baca juga: Kasus Suap BEM FH UBK Jadi Momen Uji Moral dan Idealisme Mahasiswa dalam Menyuarakan Sikap Kritisnya
Secara pribadi, ia mengaku sedih karena ada mahasiswa yang dibayar untuk melakukan aksi.
Ia pun berpesan agar mahasiswa tetap kritis dan tidak terpecah-pecah.
“Ya sangat menyedihkan kalau sampai mahasiswa mau dibayar untuk itu. Sebaiknya mahasiswa tuh jangan mau dipecah-pecah, ada BEM tandingan, ada BEM ini, ada BEM ini. Pokoknya perjuangkan secara objektif, bahwa sekarang perlu perbaikan-perbaikan,” imbuhnya.
Baca juga: Aliansi Masyarakat Tarakan Dukung Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo
Polemik dugaan pemberian uang Rp20 juta kepada eks Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) Muhammad Abdimaludin masih menuai sorotan.
Abdimaludin merupakan satu dari 15 mahasiswa yang sempat bertemu Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menyuarakan tuntutan setelah aksi demonstrasi di Jakarta pada 15 Juni 2026.
Paska demo dan bertemu Gibran, Abdimaludin mengaku menerima uang Rp20 juta dari alumni UBK untuk "mengondisikan" lokasi unjuk rasa agar tidak di Istana.
Di tengah ramainya perbincangan dugaan aliran dana untuk "mengondisikan" lokasi demo ini, seorang pengamat menyarankan Presiden Prabowo Subianto membuka dialog langsung dengan mahasiswa.
Menurut pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing langkah tersebut dimaksudkan untuk meredam polemik sekaligus mencari solusi bersama.
"Saya menyarankan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto pada kesempatan ini dia bukalah dialog terbuka, buka-bukaan antara mahasiswa dengan presiden bertemu langsung," ucapnya saat wawancara dalam Program Overview yang dipandu host Gilang & Garudea dari Studio Tribunnews di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (24/6/2026).
Menurut Emrus, banyak tuntutan mahasiswa terkait keberpihakan kepada masyarakat yang perlu dibuka untuk kemudian dicarikan solusinya.
Alumnus Universitas Padjadjaran itu juga menyarankan agar Presiden terbuka soal kondisi pemerintahan sebenarnya. Misalnya dalam bidang ekonomi.
Dengan keterbukaan tersebut, solusi permasalahan yang terjadi dapat ditemukan.
"Dan kemudian Pak Prabowo juga terbuka kepada mahasiswa bagaimana kondisi pemerintahan kita di segala bidang termasuk di bidang ekonomi. Keterbukaan semacam ini di antara mahasiswa dengan pemerintah."
"Dalam hal ini Prabowo Subianto akan bisa menemukan solusi bersama," ungkap Emrus.
Apalagi, menurut Emrus, berbagai perubahan di dunia banyak dimotori oleh mahasiswa.
"Jadi harus kita lihat perjuangan mahasiswa ini dengan segala boleh jadi ada kekurangan, tetapi secara holistik mereka adalah agen perubahan," terang pengamat politik itu.
Emrus juga menilai perubahan di suatu negara masih banyak diharapkan lahir dari gerakan mahasiswa.
Baca juga: Sorotan Prabowo Subianto terkait Demo, Sindir Sosok Sopan dan Si Pembayar Aksi Unjuk Rasa
Sebab, ketika seseorang telah memasuki usia yang lebih senior, perubahan-perubahan besar dinilai menjadi lebih sulit untuk didorong.
"Bisa saja orang-orang tertentu yang bukan mahasiswa sudah senior ini memberikan pandangan-pandangan karena syarat dengan kepentingannya di belakang.
"Saya melihat masih lebih murni pergerakan mahasiswa daripada pandangan-pandangan orang-orang yang sudah matang gitu ya. karena mungkin banyak kepentingan di belakangnya," jelasnya.
Emrus Sihombing juga seorang dosen ini menyarankan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan klarifikasi.
Nama Gibran disorot setelah muncul polemik dugaan aliran dana Muhammad Abdimaludin setelah demo. Kabar berembus bahwa aliran dana ke Abdi diberikan oleh seorang oknum kepolisian melalui alumni UBK.
Sejauh ini belum ditemukan fakta yang menunjukkan keterlibatan Gibran dengan dugaan aliran dana ke mahasiswa tersebut.
Meski demikian, Emrus Sihombing menilai klarifikasi dari Gibran tetap diperlukan.
"Saya kira kalau kita pakai istilah terlibat, Gibran, tidak lah ya. Sampai sekarang belum ada fakta itu kita terima."
"Tetapi kejadian itu saya ikuti di media after setelah bertemu (mahasiswa bertemu Gibran di Istana Wapres setelah demo)," ucapnya.
Untuk itulah, Emrus menyarankan Wapres Gibran untuk memberikan klarifikasinya.
"Misalnya (Gibran) mengatakan, 'Tidak ada kaitannya dengan saya,' itu misalnya demikian, misalnya dikatakan oleh Gibran, 'Silakan orang pihak-pihak tertentu melakukan investigasi. Saya jamin bahwa saya tidak terlibat, tidak terkait dengan hal itu,'" ucap Emrus memberikan contoh klarifikasi.
Baca juga: Dapat Dukungan Siswa di Gorontalo untuk MBG, Prabowo: Harusnya yang Nggak Setuju Datang ke Sini
Namun, peristiwa yang terjadi setelah pertemuan masih dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri maupun memiliki hubungan.
"Untuk itu, satu-satunya yang harus dilakukan klarifikasi dengan catatan kalimatnya adalah di akhir mengatakan 'kalau ada keterlibatan saya silakan dibuktikan saya siap berdialog di ruang uang publik bagi orang yang punya data tentang keterkaitan saya, tapi saya jamin bahwa saya tidak terkait'," ucap Emrus.
Emrus pun menilai, dengan adanya klarifikasi tersebut, nantinya dapat memberikan hal positif.
Sebagai informasi, mahasiswa UBK Abdimaludin dan sejumlah mahasiswa lainnya sempat bertemu Wapres Gibran untuk menyuarakan tuntutan setelah aksi demonstrasi Senin 15 Juni.
Setelah demo, kabar berembus bahwa Abdimaludin diduga menerima uang terkait aksi unjuk rasa di Jakarta.
Beredar video yang memperlihatkan Abdimaludin mengaku menerima uang Rp20 juta untuk "mengondisikan" lokasi demo.
Abdi Maludin mengaku menerima uang Rp20 juta dari oknum polisi yang diberikan oleh alumni UBK, untuk memindahkan titik aksi dari Istana.
Pengakuan tersebut, disampaikan Abdi saat "disidang" oleh mahasiswa UBK yang videonya beredar di berbagai platform media sosial.
"Uang itu dikasih sama mereka pihak kepolisian, untuk tidak turun aksi di Istana, akan tetapi, kita tetap turun."
"Pihak kepolisian, Bang Aan namanya dari pihak kepolisian, kurang tahu nama lengkapnya," ungkap Abdi dikutip dari tayangan YouTube Tribunnews, Selasa (23/6/2026).
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UBK Daniel Panda juga mengonfirmasi pengakuan Abdi tersebut.
Daniel menjelaskan uang tersebut diterima dari alumni UBK (senior di Fakultas Hukum), dengan tujuan agar mahasiswa tidak melakukan aksi demo di sekitar Istana.
Meski demikian, pihak UBK masih akan melakukan investigasi terkait polemik yang melibatkan mahasiswanya tersebut. (*)
