SURYA.co.id – Kunjungan Presiden Iran Masoud Pezeshkian ke Pakistan pada Selasa (23/6/2026) mengirimkan pesan tegas kepada dunia internasional.
Di tengah upaya meredakan ketegangan kawasan dan pembicaraan damai yang mulai menunjukkan kemajuan, Teheran menegaskan satu hal yang tidak akan masuk meja perundingan: program rudal balistiknya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bagi Iran, rudal balistik bukan lagi sekadar instrumen militer.
Senjata itu telah berkembang menjadi simbol kedaulatan nasional sekaligus benteng terakhir yang dianggap mampu mencegah intervensi asing.
Sikap keras ini juga muncul ketika sejumlah pihak berharap adanya kompromi lebih luas dalam hubungan Iran dengan Barat, terutama terkait keamanan kawasan dan masa depan kesepakatan nuklir.
Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Pezeshkian menegaskan bahwa program rudal balistik Iran tidak akan pernah menjadi objek negosiasi dengan negara mana pun.
"Saya tegaskan, tidak ada negosiasi yang telah dilakukan terkait rudal balistik kami, dan tidak akan pernah ada negosiasi di masa depan," ujar Pezeshkian saat bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Pezeshkian menilai kemampuan rudal yang dimiliki negaranya merupakan faktor utama yang menjaga Iran tetap bertahan di tengah tekanan geopolitik Timur Tengah.
Menurutnya, keberadaan rudal balistik telah menjadi penyeimbang kekuatan yang membuat negara-negara lawan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan militer terhadap Iran.
"Jika bukan karena kemampuan rudal Iran, negara kami mungkin sudah dijarah, dihancurkan, dan dibajak oleh rezim AS dan rezim Zionis, seperti apa yang mereka lakukan terhadap warga di Gaza," tegas Pezeshkian.
Pernyataan Pezeshkian mendapat dukungan langsung dari Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Sharif mengungkapkan bahwa rancangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Iran dan Amerika Serikat tidak pernah memasukkan isu pembatasan rudal balistik sebagai bagian dari pembahasan.
Pernyataan tersebut sekaligus membantah berbagai spekulasi yang berkembang mengenai kemungkinan Iran diminta mengurangi kemampuan militernya sebagai bagian dari proses perdamaian.
Menurut Sharif, rumor mengenai pembatasan rudal justru berpotensi mengganggu momentum diplomasi yang sedang dibangun.
Baca juga: Ternyata Netanyahu Berusaha Gagalkan Kesepakatan Trump dan Iran, Supaya Leluasa Serang Lebanon?
Di saat pembicaraan damai di Bürgenstock, Swiss, mulai memperlihatkan arah menuju stabilitas jangka panjang, Iran dan Pakistan sama-sama mencium adanya upaya sabotase dari pihak tertentu.
Sharif memperingatkan bahwa masih ada aktor internasional yang tidak menginginkan ketegangan Timur Tengah berakhir.
Pihak-pihak tersebut diduga sengaja menyebarkan isu mengenai rudal balistik Iran untuk mengganggu proses gencatan senjata dan mendorong kembali eskalasi konflik bersenjata.
Isu rudal pun tidak lagi sekadar persoalan teknologi militer, melainkan telah menjadi bagian dari pertarungan narasi dan kepentingan geopolitik yang lebih luas.
Program rudal balistik Iran memiliki akar sejarah panjang.
Pengembangannya dimulai ketika Iran menghadapi berbagai keterbatasan pertahanan udara selama perang melawan Irak pada dekade 1980-an.
Saat itu, rudal dipandang sebagai solusi untuk mengimbangi ancaman yang datang dari luar.
Seiring waktu, teknologi tersebut berkembang pesat. Iran kini memiliki berbagai jenis rudal dengan tingkat presisi dan jangkauan yang semakin tinggi.
Bagi Israel yang berjarak sekitar 1.500 kilometer dari Teheran, keberadaan ribuan rudal balistik Iran selama ini dianggap sebagai salah satu ancaman keamanan paling serius.
Karena itu, isu rudal selalu menjadi bagian sensitif dalam setiap pembahasan mengenai keamanan kawasan Timur Tengah.
Sebelumnya, Washington secara konsisten menuntut Iran menghentikan program rudal balistik dan dukungannya terhadap kelompok-kelompok proksi di Timur Tengah sebagai syarat untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir.
Namun belakangan muncul sinyal yang berbeda dari Presiden AS Donald Trump.
Dalam KTT G7 di Prancis beberapa waktu lalu, Trump mengindikasikan pendekatan yang lebih lunak terhadap isu rudal Iran.
Trump menyebut bahwa melarang sepenuhnya Iran memiliki rudal merupakan sesuatu yang "agak tidak adil", mengingat negara-negara lain di kawasan juga memiliki sistem persenjataan serupa.
Pernyataan tersebut dinilai sebagian pengamat sebagai tanda bahwa Washington mulai memisahkan isu rudal dari agenda negosiasi lain yang lebih mendesak, termasuk stabilitas kawasan dan pencegahan konflik terbuka.
Jika sebelumnya program rudal Iran sering dipandang semata sebagai proyek militer, pernyataan Pezeshkian menunjukkan bahwa Teheran kini menempatkannya sebagai bagian dari identitas politik nasional.
Dengan kata lain, bagi Iran, negosiasi soal rudal bukan hanya soal mengurangi jumlah senjata, tetapi juga menyentuh aspek kedaulatan, keamanan, dan harga diri negara.
Karena itu, peluang Iran bersedia membahas pembatasan rudal dalam waktu dekat tampaknya sangat kecil.
Sebaliknya, isu tersebut kemungkinan akan tetap menjadi "garis merah" yang membatasi sejauh mana proses diplomasi dengan Amerika Serikat maupun negara-negara Barat dapat berkembang di masa mendatang.
Kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik sekaligus membuka kembali jalur diplomasi dinilai memberikan sejumlah keuntungan strategis bagi Teheran.
Selain membuka peluang pemulihan ekonomi melalui ekspor minyak, kesepakatan ini juga menawarkan prospek pencairan aset yang selama ini dibekukan serta peluang penghapusan sanksi internasional yang lebih luas.
Perjanjian yang ditandatangani pada Rabu (17/6/2026) malam waktu setempat itu mengakhiri fase konfrontasi yang berlangsung sejak serangan Israel dan AS terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Berdasarkan dokumen yang dibaca pejabat AS dan dilaporkan Associated Press, kedua negara pada dasarnya kembali ke posisi sebelum konflik pecah sekitar 3,5 bulan lalu.
Meski nota kesepahaman telah resmi berlaku, Washington dan Teheran tetap akan melanjutkan pembicaraan di Swiss pada Jumat (19/6/2026) untuk membahas program nuklir Iran secara lebih rinci.
Salah satu keuntungan terbesar bagi Iran adalah penangguhan sanksi terhadap ekspor minyak yang sebelumnya diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump.
Dengan kebijakan tersebut, Iran kembali memiliki kesempatan menjual minyak mentah ke pasar global tanpa berbagai hambatan yang selama ini membatasi perdagangan energi negara itu.
Tahun lalu, Iran diperkirakan memperoleh pendapatan sekitar 45 miliar dollar AS dari ekspor minyak.
Namun sejak blokade diberlakukan pada April 2026, ekspor minyak Iran hampir berhenti total.
Sebelumnya, Iran hanya mengandalkan China sebagai pembeli utama dan harus menggunakan armada tanker bayangan untuk menghindari sanksi internasional.
Kondisi tersebut membuat keuntungan yang diperoleh menjadi tidak maksimal.
Kini, dengan dibukanya kembali akses pasar internasional, Iran berpeluang mendapatkan lebih banyak pelanggan dan menjual minyaknya dengan harga yang lebih kompetitif sesuai harga pasar global.
Kesepakatan juga mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia.
Selain itu, AS menyatakan akan mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Kebijakan tersebut diperkirakan dapat memperlancar arus perdagangan sekaligus membantu menurunkan harga energi global.
Menurut pejabat AS, kapal-kapal dapat melintasi jalur pelayaran tersebut tanpa biaya selama 60 hari. Namun kemungkinan penerapan biaya di masa mendatang masih terbuka.
Meski demikian, Iran tetap menegaskan perannya dalam pengawasan kawasan strategis tersebut.
Dilansir dari Al Jazeera, para pejabat Iran menyatakan bahwa setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz tetap harus berkoordinasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
Mereka juga meminta kapal-kapal menggunakan rute yang dekat dengan garis pantai Iran.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa meskipun jalur pelayaran kembali dibuka, pengaruh Iran terhadap salah satu chokepoint energi dunia masih tetap terjaga.
Berikut sederet keuntungan yang didapat Iran dari perjanjian damai ini, dikutip dari Kompas.com.
Keuntungan lain yang dianggap signifikan adalah peluang pencabutan seluruh sanksi internasional terhadap Iran.
Hal ini menjadi menarik karena pada 2018 Presiden Donald Trump menarik AS dari perjanjian nuklir Iran dengan alasan kesepakatan saat itu terlalu menguntungkan Teheran secara ekonomi.
Namun dalam rancangan kesepakatan terbaru, manfaat ekonomi yang ditawarkan justru lebih besar dibandingkan perjanjian nuklir tahun 2015.
Jika seluruh sanksi internasional benar-benar dicabut, Iran berpotensi kembali terintegrasi ke sistem ekonomi global secara lebih luas, mulai dari sektor energi, perbankan, hingga investasi asing.
Perjanjian juga menjanjikan pembentukan dana rekonstruksi senilai 300 miliar dollar AS atau sekitar Rp5,3 kuadriliun untuk memperbaiki berbagai kerusakan akibat perang.
Salah satu pejabat AS mengatakan skema tersebut tidak mewajibkan Washington menyumbang dana secara langsung.
Namun negara-negara lain, termasuk negara-negara Arab Teluk, diperbolehkan memberikan kontribusi.
Selain itu, kesepakatan membuka jalan bagi pencairan kembali aset-aset Iran bernilai miliaran dollar AS yang selama ini dibekukan di luar negeri.
Mekanisme pencairannya masih akan dibahas lebih lanjut dalam perundingan mendatang.
Rancangan perjanjian turut mengatur uranium yang diperkaya tingkat tinggi milik Iran.
Dalam kesepakatan tersebut, tingkat pengayaan uranium harus diturunkan di lokasi penyimpanan. Namun rincian teknis terkait program nuklir Iran masih menjadi agenda utama negosiasi lanjutan.
Menariknya, isu rudal balistik Iran maupun dukungannya terhadap kelompok-kelompok sekutu seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi Syiah di Irak tidak masuk dalam agenda pembahasan tahap berikutnya.
Kesepakatan sementara hanya menyebut bahwa fokus perundingan akan tertuju pada program nuklir Iran.
Jika dilihat dari hasil awal kesepakatan, Iran memang mengalami kerugian di bidang militer akibat tujuh minggu serangan AS dan Israel yang disebut merusak sejumlah fasilitas strategis, termasuk kemampuan produksi rudal.
Namun di sisi lain, Teheran memperoleh keuntungan ekonomi dan diplomatik yang tidak kecil.
Pembukaan kembali ekspor minyak, peluang pencairan aset yang dibekukan, kemungkinan penghapusan sanksi internasional, hingga dana rekonstruksi ratusan miliar dolar menjadi modal penting bagi Iran untuk mempercepat pemulihan pascakonflik.
Selain itu, fakta bahwa isu jaringan sekutu regional dan program rudal tidak masuk dalam agenda negosiasi menunjukkan Iran masih mampu mempertahankan sebagian kepentingan strategisnya.
Karena itu, meskipun perang menyebabkan kerusakan signifikan, hasil perjanjian ini dapat dianggap sebagai peluang bagi Iran untuk mengonsolidasikan kembali kekuatan ekonominya sambil mempertahankan posisi tawar dalam diplomasi kawasan.
