TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) menggelar Sarasehan bertajuk "Solidaritas Nasional untuk Indonesia Tangguh" di Jakarta, Jumat (26/6/2026). 

Diskusi ini digelar sebagai wujud komitmen kolektif kalangan pemuda dan mahasiswa dalam merespons gejolak aksi massa hari ini. 

Fauzan Ohorella, Koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya atau FPIR, menyebut bahwa aksi demonstrasi dari berbagai elemen terus meningkat di sejumlah daerah sampai di Jakarta. Fauzan menilai bahwa aksi ini adalah bagian dari sosial kontrol yang umum ketika ada permasalahan pada jalannya pemerintahan. 
 
"Saya rasa ini adalah hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat merasa ada persoalan pada tata kelola pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik saat ini," ujar Fauzan Ohorella dalam sarasehan tersebut.

Fauzan juga menyinggung bahwa isu yang mencuat soal Reformasi Jilid 2 tidak relevan dan sangat tendensi untuk mengacaukan stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, isu tersebut bukan bagian dari perjuangan aspirasi mahasiswa. 

"Kita harus bisa menjaga Solidaritas Nasional pemerintahan Prabowo Gibran. Dari diskusi ini, kita harus jadi pesan bagi kelompok yang ingin mendeligitimasi Soliditas pemerintah hari ini," tandas Fauzan.

Pada kesempatan itu, Wawan Sugiyanto selaku  Staf Khusus Wakil Menteri Tenaga Kerja (Stafsus Wamenaker) turut menjelaskan soal isu sejumlah perusahaan besar yang ingin keluar dari Indonesia serta ribuan PHK yang akan dilakukan oleh perusahaan. 

"Hal itu tidak murni kesalahan pemerintah. Kita juga terus mendorong soal kesejahteraan kelompok Buruh. Tetapi yang mesti di pahami, bahwa permintaan dari buruh harus juga harus menyesuaikan dengan kapasitas perusahaan. Saya rasa ini yang jadi triger bagi isu ini," kata Wawan.

Lebih lanjut, Wawan juga menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM harus terus di tingkatan, sebagai wujud ekonomi kerakyatan. Menurutnya, bahwa soal lapangan kerja tidak melulu berbentuk perusahaan yang besar. 

"UMKM juga bagian dari lapangan kerja. Maka itu, pemerintah harus lebih menguatkan sektor UMKM sebagai sel-sel ekonomi kerakyatan. Karena lapangan kerja tidak spesifik harus perusahaan yang besar," kata Wawan.

Narasumber lain, Niswatus Shabrina, Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam PB HMI, memberi pandangan tentang pergerakan kaum intelektual hari ini. Shabrina mengklaim bahwa penyampaian aspirasi ada hak publik dan penyeimbang bagi demokrasi.

Baca juga: Prabowo Ngaku Tahu Massa Demo Dibayar, Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto: Ekspresi Kepanikan Istana

"Hari ini, aspirasi ini bisa melalui banyak metode. Kanal sosial media yang berupa konten juga bentuk aspirasi. Maka itu, pers sebagai bagian dari pilar demokrasi, harus menjadi ruang edukasi bagi publik," ujar Shabrina

Ia menganggap tuntutan publik hari ini adalah persoalan tata kelola pemerintahan yang di rasa masih jadi pekerjaan rumah. Akan tetapi, muncul isu lain dan itu diamplifikasi oleh media-media demi menarik pembaca (viewers), bukan lagi dalam konteks penyedia informasi bagi publik. 

"Kita bisa lihat dari algoritma medsos atau situs media yang kita lihat. Contoh, beberapa kanal podcast malah membuat isu lain yang keluar dari konteks pergerakan mahasiswa. Alih-alih terlihat beda, tetapi keluar dari isu arus utama mahasiswa dan masyarakat," kata Shabrina.