TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sektor dunia usaha di Jawa Barat kini didorong untuk mengutamakan penguatan akses infrastruktur yang menyatukan jaringan jalan tol, nasional, provinsi, hingga kabupaten menuju Pelabuhan Patimban sebagai gerbang utama aktivitas ekspor.
Instruksi tersebut ditegaskan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, setelah menghadiri agenda Pengukuhan Pengurus DPP APINDO Jawa Barat Periode 2026–2031 di eL Hotel Bandung, Jumat (26/6/2026).
"Intinya kan kita ingin dorong Jabar punya pelabuhan namanya Patimban. Kalau kita punya industri tetapi tidak punya pelabuhan, nanti pelabuhannya selalu menggunakan di tempat lain, ekspornya dicatat sebagai produk di tempat lain bukan produk Jabar," ujar Dedi dilansir Humas Jabar.
Bukan hanya soal logistik, pria yang populer disapa KDM ini juga mendesak seluruh korporasi yang beroperasi di wilayahnya agar memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah dengan mengalihkan dokumen perpajakan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Jawa Barat.
"Saya meminta pengusaha mencatatkan NPWP di Jabar, jangan industrinya di sini, pencemarannya di sini, penggunaan infrastrukturnya di sini, kemudian mengalami tekanan demo setiap waktu di sini, biaya pengamanannya kita yang ngeluarin, tetapi bagian bagi hasil pajaknya di tempat lain," katanya.
Di samping itu, ia menggarisbawahi krusialnya pembagian keuntungan ekonomi yang adil bagi area pedesaan penyokong industri, sehingga ekspansi pabrik sejalan dengan peningkatan taraf hidup warga lokal.
Pada aspek fasilitas penunjang, KDM memastikan otoritas kelak meningkatkan suplai air bersih bagi area manufaktur guna menyetop eksploitasi air tanah, dengan memanfaatkan sumber air permukaan layaknya Waduk Jatigede dan Sungai Citarum.
Selain sarana fisik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen mempercanggih sistem teknologi informasi demi mengatrol iklim investasi serta mematangkan ekspansi sektor industrial.
Dedi memaparkan bahwa pembenahan kualitas ketenagakerjaan terus digenjot lewat sinkronisasi program link and match antara institusi pendidikan dan korporasi, termasuk opsi memperlama durasi magang bagi pelajar.
"Kelas 3 setahun itu sudah praktik industri saja sehingga itu nanti masuk prakerja, sehingga dia sudah terdaftar sebagai calon karyawan," ujarnya.
