Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Situasi politik di Kota Bandar Lampung memanas di tengah berlangsungnya safari politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Di Balik Gelar Adat Jokowi "Baginda Pemuka Bangsa" Ada Filosofi Piil Pesenggiri
Ratusan massa aksi yang didominasi oleh ibu-ibu mengenakan gamis hitam nekat menggelar aksi demonstrasi besar di kawasan Bundaran Adipura, Sabtu (27/6/2026).
Tidak sekadar berorasi, massa yang terafiliasi dalam Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) ini mengancam akan melakukan aksi long march untuk mengepung dan menggeruduk Gedung Rimbawan, lokasi di mana Jokowi saat ini tengah menghadiri Rakorda PSI Kota Bandar Lampung.
Pantauan di lokasi, gelombang massa aksi tersebut tiba di pusat kota dengan menumpangi satu unit mobil komando serta tiga unit bus besar. Sembari membentangkan atribut, mereka melayangkan mosi tidak percaya dan penolakan keras atas kehadiran ayahanda Kaesang Pangarep itu di Bumi Ruwa Jurai.
Koordinator lapangan aksi, Gunawan Parikesit, menegaskan bahwa Bundaran Adipura hanyalah titik transit konsolidasi. Target utama pergerakan massa adalah mendatangi langsung tempat Jokowi berada yang hanya berjarak sekitar 700 meter dari titik aksi awal.
"Orang yang kita tolak, Jokowi ada di Rimbawan, kita akan ke sana!" pekik Gunawan Parikesit dengan lantang dari atas mobil komando, Sabtu (27/6/2026).
Dalam rentetan orasinya, Gunawan melontarkan kritik tajam dan berapi-api terkait rapor merah kepemimpinan Jokowi selama dua periode menduduki kursi Istana Negara.
Ia menilai, warisan kebijakan ekonomi era Jokowi gagal total dan justru memperpanjang garis kemiskinan di tingkat masyarakat bawah.
"Jokowi telah membuat negara hancur sehancur-hancurnya dan rakyat Indonesia miskin semiskin-miskinnya," tuding Gunawan.
Orasi provokatif tersebut seketika disambut riuh oleh kepalan tangan dan teriakan histeris dari massa aksi.
"Usir Jokowi! Usir! Usir!" teriak ratusan ibu-ibu bergamis hitam secara serempak.
Di sisi lain, perwakilan Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML), Merry, membeberkan dokumen tuntutan sosiopolitis yang menjadi landasan utama mengapa arus penolakan ini mengental di Lampung.
Merry menyoroti sejumlah kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu serta carut-marut penegakan hukum yang dianggap tebang pilih selama kurun waktu 2014-2024.
"Kami mencatat beberapa peristiwa kelam, termasuk tragedi KM 50 dan insiden kerusuhan demonstrasi di depan Kantor Bawaslu RI pada Pemilu 2019 lalu, yang hingga kini belum memenuhi rasa keadilan hukum yang hakiki," papar Merry di tengah kepungan massa.
Tak hanya itu, FSML juga mengungkit kembali polemik lama terkait keabsahan dokumen pendidikan Jokowi yang dinilai masih menyisakan teka-teki di mata sebagian kelompok masyarakat.
Merry menyayangkan sikap Jokowi yang dinilai menutup diri dan enggan melakukan klarifikasi terbuka demi meredam gejolak horizontal.
"Kami sangat menyayangkan Pak Jokowi tidak berkenan menunjukkan ijazahnya di depan publik. Seharusnya hal sesederhana itu bisa dilakukan (sejak dulu) agar tidak terus menimbulkan pertikaian dan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat," ketusnya.
Ia juga secara kritis mempertanyakan motif dan urgensi di balik safari maraton Jokowi ke berbagai daerah dan pelosok desa di Lampung, mengingat statusnya saat ini sudah purnatugas dan bukan lagi merupakan pejabat negara aktif.
FSML mendesak agar Jokowi menuntaskan segala utang persoalan bangsa di masa lalu ketimbang sibuk melakukan konsolidasi politik kepartaian di daerah.
( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus / Riyo Pratama )
