TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah gencarnya pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di berbagai daerah, muncul kisah lain dari lapangan yang memantik perhatian.
Sejumlah pegawai gerai KMP di Kota Blitar mengaku telah bekerja lebih dari satu bulan, namun hingga kini belum mengetahui kapan mereka menerima gaji, bahkan berapa nominal upah yang akan diberikan pun masih menjadi tanda tanya.
Situasi tersebut terjadi di gerai Koperasi Merah Putih Kelurahan Bendo yang berada tepat di samping markas Koramil Kepanjenkidul, Kota Blitar.
Baca juga: Arti Pita Putih di Lengan Peserta Latsarmil Pasca Meninggalnya 3 Calon Manajer Kopdes Merah Putih
Seorang pegawai perempuan yang bertugas di meja kasir gerai KMP Kelurahan Bendo mengaku para pekerja hingga kini belum mendapatkan kepastian mengenai hak mereka.
“Belum tahu kapan gajian. Nilai gajinya berapa juga kami belum tahu,” ujarnya, Sabtu (27/6/2026).
Menurut pengakuan para pegawai, pertanyaan mengenai jadwal pembayaran gaji maupun nominal upah sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan kepada Babinsa setempat dan PIC dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang bertugas di wilayah Blitar.
Namun hingga saat ini, belum ada jawaban pasti yang mereka terima.
Pegawai lainnya, Jefry Ramadhan, mengatakan sejak awal proses perekrutan, para calon pegawai memang tidak pernah diberi informasi resmi mengenai nilai gaji bulanan.
Ia menjelaskan, proses pengumpulan nama pekerja dilakukan melalui Karang Taruna, RT, dan unsur masyarakat lainnya sebelum akhirnya diserahkan kepada lurah.
“Waktu itu nama-nama yang dikumpulkan dari Karang Taruna, RT dan lainnya kami serahkan ke Bu Lurah. Dari nama-nama itu, siapa yang diterima ditentukan oleh Kodim Blitar,” ujar Jefry.
Setelah dinyatakan diterima bekerja, enam pegawai mulai aktif bekerja sejak 16 Mei 2026 untuk mempersiapkan operasional gerai KMP.
Baca juga: Kopdes Merah Putih Berani Jual LPG Rp17 Ribuan, Pengawas Tegaskan Tak Ada Niat Matikan Warung Kecil
Di bawah koordinasi Babinsa dan pihak Agrinas, para pegawai harus bergerak cepat menyiapkan gerai yang dijadwalkan ikut dalam agenda pembukaan KMP oleh Presiden Prabowo Subianto pada 30 Mei 2026 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
“Jadi kalau dihitung sejak 16 Mei, kami sudah bekerja lebih dari satu bulan sampai sekarang ini,” tutur Jefry.
Ia juga mengungkapkan bahwa setiap gerai KMP sebenarnya dirancang memiliki total 17 pegawai termasuk seorang manajer. Namun, sebagian calon pegawai lainnya masih menunggu karena manajer KMP saat ini tengah mengikuti pelatihan dasar militer.
Hal lain yang turut menjadi sorotan adalah pengakuan bahwa pengurus koperasi yang sudah terbentuk sejak setahun lalu justru tidak dilibatkan dalam proses operasional gerai.
Jefry yang juga menjabat sekretaris pengurus KMP Kelurahan Bendo menyebut seluruh proses sejak tahap persiapan hingga pengoperasian berada di bawah kendali Babinsa dan pihak Agrinas.
“Pengurus sama sekali tidak dilibatkan. Semuanya di bawah koordinasi Babinsa dan Agrinas,” pungkasnya.
Sementara itu di Kabupaten Karanganyar, pemerintah daerah terus mempercepat pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih.
Kepala Diskuktrans ESDM Kabupaten Karanganyar, Aris Martopo, mengatakan sebanyak 177 koperasi desa dan kelurahan merah putih di wilayahnya kini telah resmi berbadan hukum.
“Alhamdulillah, 177 kopdes merah putih sudah berbadan hukum,” katanya.
Pemerintah daerah juga menyiapkan penyerahan akta badan hukum dan Surat Keputusan (SK) kepada seluruh koperasi tersebut.
Selain itu, percepatan penerbitan NPWP juga dilakukan melalui koordinasi dengan KPP Pratama Karanganyar guna mendukung kontrak bisnis dengan sejumlah mitra usaha.
Beberapa mitra yang disebut akan bekerja sama antara lain Perum Bulog, Pertamina, Pupuk Indonesia, Bank Jateng, dan Jateng Agro Berdikari.
Di satu sisi, pemerintah daerah terus mendorong percepatan pembentukan koperasi merah putih. Namun di sisi lain, muncul suara dari lapangan mengenai kepastian kesejahteraan pekerja yang hingga kini masih menunggu kejelasan hak dasar mereka sebagai pegawai.
***