Laporan Wartawan TribunJatim.com, Willy Abraham
TRIBUNJATIM.COM, GRESIK — Fenomena antrean panjang kendaraan bermotor untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite kembali terjadi.
Kali ini, puluhan pengendara roda dua rela mengular hingga keluar area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Suci di Jalan KH Syafii, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Sabtu (27/6/2026) malam.
Pantauan di lokasi menunjukkan lebih dari 20 unit sepeda motor berderet rapi mengantre pasokan BBM murah tersebut.
Kondisi ini diperparah lantaran pihak pengelola SPBU hanya mengoperasikan satu mesin pompa (dispenser) untuk melayani jalur roda dua. Kontras dengan pemandangan di lajur Pertamax yang tampak lengang dan hanya diisi oleh hitungan jari pengendara.
Siasat membeli bensin pada malam hari sengaja dipilih oleh warga guna menghindari antrean panjang di bawah terik matahari siang, sekaligus mempersiapkan kendaraan untuk mobilitas kerja esokan harinya.
Baca juga: 100 Pelajar SMP di Gresik Diajak Masuk Dunia Industri, Disiapkan Hadapi Pendidikan Vokasi
"Beli Pertalite tidak apa-apa antre malam begini, yang penting tidak terasa panas. Ini juga sengaja biar besok pagi pas mau berangkat jalan tidak perlu mampir dan ikut antre lagi di pom bensin," ujar Alam (35), warga asal Pongangan yang ikut dalam antrean tersebut, Sabtu (27/6/2026).
Cerita lain datang dari Miftahul, seorang pekerja pabrik di kawasan industri Manyar. Ia mengaku sempat kecele saat mendatangi SPBU Suci pada siang hari lantaran pasokan Pertalite di tangki penyimpanan SPBU sedang kosong imbas keterlambatan pasokan.
"Siang tadi saya ke sini tapi katanya kiriman bensin belum datang. Karena adanya baru malam hari, ya sudah tidak apa-apa tetap ikut antre, yang penting tangki motor terisi aman untuk kerja," kata Miftahul.
Merespons keluhan masyarakat di beberapa titik wilayah Jawa Timur terkait fluktuasi pasokan BBM penugasan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan tengah meluncurkan langkah penanganan cepat guna menormalisasi kondisi operasional di lapangan.
Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengungkapkan bahwa antrean dipicu oleh melonjaknya angka konsumsi masyarakat yang berimbas pada menipisnya sisa kuota tahunan.
Berdasarkan data per Juni 2026, realisasi serapan produk Biosolar di Jatim telah menembus angka di atas 100 persen dari kuota berjalan, sedangkan serapan Pertalite sudah menyentuh angka 96 % .
"Pertamina telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah terkait untuk melaksanakan mitigasi percepatan pemenuhan penyaluran seiring melonjaknya konsumsi energi di tengah masyarakat," ujar Ahad Rahedi dalam keterangan tertulisnya.
Sebagai langkah konkret mendorong percepatan distribusi, Pertamina menerapkan skema prioritas pengiriman dari Terminal BBM supply point utama serta melakukan mekanisme alih suplai dari depot terdekat.
"Per Jumat (26/6/2026), kami mengaktifkan mitigasi tambahan lewat sistem double alih suplai. Jadi volume bensin yang dikirim ke SPBU bertambah ganda. Armada mobil tangki juga kami maksimalkan dengan skala prioritas ke wilayah-wilayah yang memiliki kendala pasokan dan demand tertinggi. Kami harap langkah ini segera mengurai antrean," imbuh Ahad.
Lebih lanjut, Ahad memberikan edukasi penting kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi mengenai ketersediaan bahan bakar di Indonesia. Ia meluruskan bahwa kondisi antrean di sejumlah SPBU bukan disebabkan oleh hilangnya barang dari pasaran.
"Masyarakat perlu memahami bersama bahwa kuota itu berbeda dengan stok. Kuota adalah batas volume dalam satuan Liter yang diamanatkan dan ditugaskan oleh Pemerintah untuk disalurkan melalui Pertamina dalam kurun waktu satu tahun (1 Januari hingga 31 Desember 2026). Sementara stok adalah ketersediaan fisik barangnya di kilang atau terminal," tegasnya.
Pihak Pertamina Patra Niaga menjamin bahwa stok fisik untuk produk Biosolar maupun Pertalite saat ini dalam kondisi aman dan sangat mencukupi kebutuhan harian.
Pertamina berjanji akan terus melakukan pengawasan melekat secara berkala agar sisa kuota subsidi yang ada dapat dikelola secara bijak, tepat sasaran, dan mencukupi hingga akhir tahun 2026.
