TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhammad mengkritik kebijakan anggaran yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) pada APBD 2025, terutama soal program sekolah swasta gratis (SSG).
Ramly mengatakan, Komisi E sejak awal sebenernya mengusulkan program SSG dibuka sebanyak 258 sekolah tetapi realisasinya justru menyusut.
"Kemarin itu kita usulkan 258 sekolah, yang diterima 106, tiba-tiba mundur tinggal 103," kata Ramly dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), Selasa (23/6/2026) lalu.
Padahal lanjut dia, alokasi anggaran untuk pendidikan di Pemprov DKI Jakarta cukup besar mencapai Rp11,6 triliun.
Namun, Disdik DKI Jakarta tidak mampu mengelola anggaran dengan cermat karena masih terdapat sisa Rp1,1 triliun yang tidak terserap.
Kondisi tersebut tentu saja ironis, di satu sisi terdapat anggaran yang tidak terserap tetapi di sisi lain usulan program SSG justru menyusut.
"Anggaran yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Rp11,6 triliun, yang terpakai hanya Rp10,5 triliun. Masih ada sisa Rp1,1 triliun. Kenapa tidak dipergunakan kepada sekolah gratis yang jumlahnya 258?," tuturnya.
Dia mengungkapkan, Anggota DPRD DKI Jakarta berharap program SSG dapat diperluas agar akses pendidikan gratis untuk masyarakat dapat terbuka lebar.
Untuk itu, Ramly mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap kebijakan anggaran pendidikan agar di tahun 2026 dapat terserap maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Ini koreksi buat kita, masih ada selisih 155 untuk mencapai 258 sekolah gratis," tegas dia.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Nahdiana menegaskan, pihaknya akan fokus melakukan monitoring pelaksanaan program sekolah swasta gratis (SG) pada tahun anggaran 2027.
Hal ini disampaikan Nahdiana dalam rapat kerja bersama Komisi E di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2026).
Dalam paparannya, ,Nahdiana menjelaskan program SSG sudah berjalan sejak 2025 dengan dimulai sebanyak 40 sekolah dan dilanjutkan pada 2026 dengan 63 sekolah.
"Saat ini penganggaran kami di 2027 masih di angka 103 (40+63), karena mempertimbangkan kualitas dan memberikan ini kan harus sustainable," kata Nahdiana.
Meski tidak ada penambahan jumlah SSG di 2027, pihaknya memastikan bakal melakukan perbaikan-perbaikan demi peningkatan kualitas program.
Jangan sampai lanjut dia, ada komplain atau temuan di masyarakat terkait pelaksanaan SSG yang tidak sesuai aturan.
"Jadi saat ini penganggaran kami masih 103 (di 2027), plus kami juga ingin terus merapikan hal-hal yang di dalam pelaksanaannya banyak masukan katakanlah sekolah swasta. Kalau di rapat kemarin ini sebenarnya gratis apa setengah gratis kan gitu kemarin. Itu pun kami ingin merapikan dari sisi monitoring," tegas dia.
Untuk pelaksanaan SSG di 2025 dan 2026, Disdik DKI Jakarta juga masih perlu melakukan evaluasi mendalam.
Pasalnya, tahun anggaran dan tahun ajaran baru berbeda. Dia mencontohkan, program SSG 2025 baru akan berakhir di Juli 2026.
Sedangkan Program SSG 2026 baru akan dimulai Juli 2026 dan akan berakhir di pertengahan 2027 mendatang sesuai tahun ajaran baru.
"Sehingga kami belum utuh untuk feedback evaluasi, 103 ini akan jalan di Juli 2026, tahun ajaran dengan tahun anggaran itu memang berbeda," tegas dia.
