TRIBUNJAMBI.COM – Gerak-gerik politik mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, pasca-purnatugas terus memantik analisis mendalam.
Alih-alih menarik diri ke pinggiran, rangkaian safari daerah dan komunikasi intensif Jokowi dengan sejumlah elite dinilai menjadi bukti nyata bahwa dirinya emoh menjadi "penonton" dalam konstelasi politik nasional.
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Pasrani Mendrofa, membaca langkah sistematis ini sebagai strategi terukur Jokowi untuk menegaskan bahwa daya tawar dan pengaruh politiknya belum pudar.
Simbolisasi Otot Politik yang Tetap Kuat
Herry menilai, aktivitas publik Jokowi di tingkat tapak menjadi instrumen populis yang efektif untuk merawat jaringan loyalis dan menjaga relevansi di lingkaran kekuasaan baru.
"Saya rasa Jokowi sepertinya tidak ingin dilabeli sebagai mantan presiden yang diam setelah pensiun dan memposisikan diri di pinggiran panggung. Ini simbolisasi bahwa dia ingin publik tahu bahwa otot politiknya masih kuat," ujar Herry Pasrani Mendrofa kepada Tribunnews.com, Minggu (28/6/2026).
Lebih jauh, Herry mengendus adanya dinamika persaingan laten yang mulai tampak di permukaan antara Jokowi dan suksesornya, Presiden Prabowo Subianto.
Perbedaan gaya kepemimpinan dan diferensiasi kepentingan antara kedua tokoh ini kian membedakan arah manuver mereka di ruang publik.
Baca juga: Efek Jokowi di Lampung: Targetkan PSI Kuasai Kabupaten Mesuji
Baca juga: Dugaan Pemerasan Oknum Penyidik di Jambi Masuk Tahap Audit Investigasi
"Ya meskipun diawal kepemimpinan prabowo dan gibran, Jokowi terlihat mesra namun tidak otomatis menghapus dinamika persaingan laten. Jokowi ingin penegasan bahwa eksistensi politiknya masih relevan sementara Prabowo sedang fokus mengkonsolidasikan legitimasi penuh sebagai presiden. Jelas ini memiliki terminologi berbeda atas kepentingan masing-masing sehingga terlihat kontras antara keduanya," urai Herry.
Investasi Suksesi dan Keberlanjutan Dinasti
Bukan sekadar pamer kekuatan, Herry mendeteksi ada misi jangka panjang yang sedang diamankan oleh Jokowi, terutama yang berkaitan erat dengan masa depan politik sang anak sulung yang kini menjabat Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Melalui pengkondisian figur kunci di pemerintahan serta penggalangan kekuatan partai politik, Jokowi dituding tengah merajut infrastruktur politik demi memuluskan suksesi masa depan.
Fenomena daya pikat elektoral atau Jokowi Effect pun dimaksimalkan sebagai modal utama untuk mengarahkan preferensi publik.
"Apalagi Jokowi masih concern agar pasangan Prabowo Gibran tetap berlanjut," cetus Herry.
Kendati taktik pemanfaatan modal politik ini mampu mengamankan kepentingan elite dan stabilitas agenda jangka pendek, Herry memberikan catatan kritis dari kacamata demokrasi.
Menurutnya, pola transisi kekuasaan yang terlalu dikendalikan dari balik layar berpotensi melahirkan preseden buruk yang mengabaikan hakikat demokrasi partisipatif.
Terpisah, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai safari politik yang dilakukan Jokowi merupakan bukti bahwa orientasi politik mantan presiden itu masih bertumpu pada aspek kekuasaan.
Baca juga: Singgung Esemka dan Rp11.000 T, Kubu Roy Suryo Sangsi Jokowi Hadiri Sidang dan Bawa Ijazah
Baca juga: Janji Tawuran di Sungai Toman, Geng Motor Jambi Digulung Polisi
"Sekaligus bukti Jokowi sosok politisi yang haus terus akan kekuasaan. Kekuasaan baginya adalah segalanya. Buktinya dia akan mati-matian demi politik kekuasaan. Jadi, dia politisi pragmatis, bukan sosok negarawan apalagi bukan sosok guru bangsa," kata Emrus saat diwawancarai Tribunnews dari Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (28/6/2026).
Menurut Emrus, langkah Jokowi yang kembali aktif melakukan kunjungan politik ke berbagai daerah juga tidak tepat dimaknai sebagai "turun gunung".
Sebab, ia memandang aktivitas tersebut merupakan kelanjutan dari orientasi politik yang selama ini dibangun Jokowi.
"Bukan turun gunung, tetapi dia politisi pragmatis yang belum selesai dengan dirinya, terutama di bidang kekuasaan. Tampaknya, kekuasaan itu seolah segalanya baginya," ujarnya.
Safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dimulai dari Provinsi Lampung menjadi sorotan publik.
Dikutip dari Tribun Lampung, Jokowi menerima gelar adat kehormatan 'Baginda Pemuka Bangsa' yang dianugerahkan oleh perwakilan lima kerajaan adat besar di kawasan cagar budaya Kedatun Keagungan, Kota Bandar Lampung, kemarin.
Kemudian, Jokowi memberikan pengarahan taktis dalam agenda Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandar Lampung di Pondok Rimbawan, Bandar Lampung.
Namun, Rangkaian kegiatan Jokowi di Lampung rupanya diwarnai aksi penolakan dari warga. Khususnya sejumlah ibu-ibu.
Pada Sabtu hari ini, ratusan massa aksi yang didominasi oleh ibu-ibu mengenakan gamis hitam nekat menggelar aksi demonstrasi besar di kawasan Bundaran Adipura.
Mereka meneriakkan 'Usir Jokowi' di Tugu Adipura ketika aksi berlangsung.
Massa yang terafiliasi dalam Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) ini, mengancam akan melakukan aksi long march untuk mengepung dan menggeruduk Gedung Rimbawan, lokasi di mana Jokowi tengah menghadiri Rakorda PSI Kota Bandar Lampung.
Baca juga: Terkuak Motif Pelaku Pembacokan Sadis di Tanjab Barat Jambi: Sakit Hati
Baca juga: Jadwal Bioskop WTC Jambi 28 Juni 2026, Ada Film Jangan Buang Ibu
Baca juga: Kepulangan Jamaah Haji Batanghari Disambut Haru, Bupati Evaluasi Tim Medis
