TRIBUNJAMBI.COM – Ilusi perdamaian di Timur Tengah buyar seketika setelah memasuki hari ke-120 konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran pada Sabtu (27/6/2026).
Kini, perang terbuka antara AS dan Iran justru kembali membara hebat setelah insiden berdarah di Selat Hormuz memicu eskalasi militer baru.
Baku hantam rudal ini terjadi sangat ironis, yakni hanya menghitung hari menjelang rencana perundingan rekonsiliasi lanjutan kedua negara di Swiss.
Pemicu Krisis: Sabotase Kapal Komersial 'Ever Lovely'
Tensi tinggi ini dipantik oleh serangan udara yang menghantam kapal kargo komersial M/V Ever Lovely saat sedang bernavigasi di dekat Selat Hormuz.
Merespons insiden tersebut, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump langsung melayangkan tuduhan keras bahwa Iran adalah dalang utama di balik sabotase itu.
Donald Trump mengutuk aksi tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap komitmen gencatan senjata awal yang sebelumnya telah disepakati dengan susah payah.
Guna membalas perbuatan Teheran, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menginstruksikan jet tempur mereka untuk melancarkan operasi pemboman ke sejumlah titik vital militer Iran.
Rudal-rudal pintar Amerika Serikat menyasar stasiun radar utama, fasilitas intelijen pemantauan pantai, serta gudang penyimpanan rudal dan drone milik Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) yang tersebar di Pulau Qeshm dan Kota Sirik.
Pentagon bahkan sengaja merilis rekaman video digital operasi serangan udara tersebut ke publik internasional sebagai sinyal unjuk kekuatan.
Baca juga: Gencatan Senjata Kolaps: AS-Iran Saling Bom, Lebanon-Israel Sepakat
Baca juga: Roy Suryo Cs Siap Cecar Jokowi di Sidang, Ungkit Momen Rumah Solo Didatangi TPUA
Meski demikian, Otoritas Pelabuhan Hormozgan mengklaim hantaman bom tersebut tidak sampai menimbulkan kerusakan masif pada infrastruktur pelabuhan di Sirik.
Di koridor diplomatik, Wakil Presiden AS JD Vance melayangkan gertakan bahwa Washington tidak akan tinggal diam terhadap setiap proksi berbahaya di Teluk.
"Washington akan merespons setiap aksi yang dianggap mengancam kepentingan negara kami," tegas JD Vance via Al Jazeera.
Balasan Kilat IRGC dan Sikap Keras Parlemen Teheran
Kementerian Luar Negeri Iran langsung mengecam keras agresi udara Amerika Serikat dan menuding Washington telah mengoyak komitmen diplomatik yang saat ini sedang dimatangkan.
Tidak butuh waktu lama bagi Iran untuk membalas; IRGC secara resmi mendeklarasikan bahwa pihaknya telah meluncurkan gelombang rudal balistik tiruan ke sejumlah target dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Teheran menegaskan bahwa operasi ofensif tersebut merupakan hak bela diri yang sah atas agresi udara yang diprakarsai Washington di Sirik dan Qeshm.
Anggota Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menyatakan bahwa kebiasaan AS meluncurkan rudal membuktikan bahwa Gedung Putih tidak pernah tulus berada di jalur perdamaian.
"Tindakan Amerika Serikat menunjukkan kurangnya komitmen terhadap jalur diplomasi," cetus Azizi, seraya memperingatkan bahwa Iran tetap memegang kendali strategis mutlak atas Selat Hormuz yang menjadi jalur distribusi seperlima minyak dunia.
Melihat ambruknya gencatan senjata di hari ke-120 ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) langsung mengeluarkan resolusi darurat.
PBB mendesak Washington dan Teheran untuk segera menurunkan ego militer, menahan diri, dan kembali menghormati proses meja perundingan di Swiss.
Baca juga: Eks Kolonel Desak Mundur dari Lebanon: Tentara Israel Ibarat Bebek Duduk
Baca juga: Menuju Usia 80 Tahun, Kapolri Minta Masyarakat Terbuka Kritik Institusi Polri
PBB memperingatkan bahwa keselamatan aktivitas navigasi komersial di Selat Hormuz adalah harga mati yang tidak boleh diganggu demi mencegah runtuhnya pasokan energi dan ekonomi global.
Di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran, situasi keamanan di kawasan Timur Tengah juga memengaruhi proses diplomasi lain.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio sebelumnya mengumumkan kerangka awal kesepakatan antara Israel dan Lebanon.
Dalam rancangan tersebut, Israel disebut akan menarik pasukannya secara bertahap dari wilayah Lebanon.
Sebagai bagian dari kesepakatan, kelompok Hezbollah diminta untuk melucuti persenjataannya.
Proposal itu memicu penolakan dari Hezbollah yang menilai isi kesepakatan lebih menguntungkan Israel.
Sejumlah analis juga menyoroti penggunaan istilah "pengerahan kembali" (redeploy) dibandingkan "penarikan penuh" (withdrawal), sehingga memunculkan keraguan terhadap implementasinya.
Tak lama setelah pengumuman tersebut, militer Israel dilaporkan kembali melancarkan serangan ke wilayah pinggiran Markaba di Lebanon selatan.
Perkembangan itu menunjukkan bahwa situasi keamanan di Timur Tengah masih jauh dari stabil meski berbagai upaya diplomasi terus dilakukan.
https://whatsapp.com/channel/0029VaGt4sR29759yKSHxL12
