TRIBUNPRIANGAN.COM, CIANJUR - Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur, Hj Susilawati SH MKP, menjadi salah satu pembicara dalam Jambore BPD ABPEDNAS 2026 tingkat Kabupaten Cianjur yang digelar di Bumi Perkemahan Sarongge Valley, Kecamatan Pacet, Sabtu (27/6/2026).

Kegiatan yang diinisiasi ABPEDNAS Kabupaten Cianjur tersebut diikuti peserta dari 32 kecamatan dan 360 desa se-Kabupaten Cianjur. Hadir pula narasumber dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Cianjur, BPMD, serta Yayasan Binangkit.

Dalam kesempatan tersebut, Susilawati menegaskan pentingnya peran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di tingkat desa.

Pada pemaparannya, Susilawati menyampaikan materi bertajuk Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Pelopor Demokrasi Desa.

Menurutnya, demokrasi desa tidak hanya sebatas pelaksanaan pemilihan kepala desa setiap enam tahun sekali, melainkan bagaimana seluruh masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, terlibat dalam pembangunan, serta mengawasi jalannya pemerintahan desa.

"BPD memiliki tugas menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Demokrasi desa harus berjalan dengan memberikan ruang partisipasi bagi seluruh warga," kata Susilawati.

Ia menjelaskan, hubungan antara BPD dan pemerintah desa harus dibangun atas dasar kemitraan, kesetaraan, dan kolaborasi.

"Hubungan tersebut adalah kemitraan, bukan bawahan. Kesetaraan, bukan atasan. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi kolaborasi demi kepentingan masyarakat," ujarnya.

Susilawati juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi BPD di berbagai desa, di antaranya masih rendahnya partisipasi masyarakat, konflik politik desa, rendahnya literasi hukum, penyebaran hoaks, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), hingga digitalisasi yang belum optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kata dia, BPD perlu terus meningkatkan kapasitas SDM, memahami regulasi, memanfaatkan media digital, memperbanyak dialog dengan masyarakat, serta menjaga netralitas.

"ABPEDNAS memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan desa. Sinergi antarlembaga harus terus diperkuat agar pembangunan yang dilakukan benar-benar tepat, terukur, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Susilawati.

Jambore BPD Cianjur 2026 sendiri menjadi yang pertama digelar oleh ABPEDNAS dan disebut sebagai jambore pertama di Indonesia.

Kegiatan tersebut mengusung tema "Bangkitkan Semangat Membangun Sinergitas Guna Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Desa yang Sehat, Berwibawa dan Berkualitas untuk Cianjur Era Baru yang Istimewa."

Acara ini turut dihadiri Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian, jajaran pengurus DPP ABPEDNAS, serta anggota BPD dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cianjur.

Selain menjadi ajang silaturahmi, jambore ini juga menjadi forum untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BPD dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik serta meningkatkan semangat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas menuju Cianjur Era Baru yang Istimewa.(*)