TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat anggaran penataan kawasan permukiman kumuh, termasuk penyediaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) bagi warga.
Menurut Yuke, masih banyak masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk belum memiliki sanitasi yang layak.
"Kami masih menerima banyak pengaduan mengenai MCK komunal maupun rumah warga yang belum memiliki septic tank. Persoalan ini harus menjadi prioritas penanganan pemerintah," kata Yuke.
Ia menjelaskan, penataan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik lingkungan, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, Komisi D meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air agar persoalan sanitasi dapat diselesaikan bersama.
"Kalau memang ada persoalan yang menjadi kewenangan lintas dinas, maka koordinasinya harus diperkuat supaya penanganannya tidak terhambat," ujarnya.
Selain melalui program pemerintah, Yuke meminta setiap pengaduan masyarakat yang disampaikan saat reses maupun melalui kanal pelayanan publik segera ditindaklanjuti.
Sehingga kata dia, kebutuhan warga dapat diprioritaskan dalam penyusunan anggaran berikutnya.
"Walaupun mungkin tidak tercapture di data yang penataan RW kumuh, tapi kalau memang itu bisa kita temukan ee pada saat kita pengaduan dari masyarakat dan lain-lain, nah itu harus kita minta untuk diprioritaskan untuk diselesaikan," tegas dia.
Baca juga: Jokowi Bilang Masih Orang Kampung Saat Kunjungi Lampung, Pengamat Esa Unggul Beri Penilaian
Baca juga: Rifki Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil: Korban Tambah Jadi 5 Orang, Ini Kata Kemenhan
Baca juga: DPRD Desak Lurah Camat Harus Berperan Aktif Sisir RW Kumuh di Jakarta
