Laporan Adim Mubaroq

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Wacana pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menuai tanggapan dari mantan Bupati Majalengka, Sutrisno. 

Politikus senior PDI Perjuangan yang saat ini menjabat di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu menilai keberadaan Bandara Kertajati tidak boleh dipandang secara sederhana karena lahir melalui proses panjang dan pengorbanan besar masyarakat.

Menanggapi informasi yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait kemungkinan pengelolaan BIJB oleh Kemenhan, Sutrisno menegaskan bahwa pembangunan Bandara Kertajati merupakan hasil kajian strategis yang berlangsung selama bertahun-tahun dan melewati beberapa periode kepemimpinan Gubernur Jawa Barat.

Baca juga: Kemenhan Berpeluang Kuat Ambil Alih BIJB Kertajati, Dedi Mulyadi Sebut Sudah 90 Persen

"Penetapan bandara di Majalengka bukan keputusan asal-asalan. Sebelum diputuskan di Kertajati, ada berbagai alternatif lokasi dan telah menempuh berbagai kajian yang akhirnya Majalengka yang dipilih," kata Sutrisno, Minggu (28/6/2026).

Menurutnya, tujuan utama pembangunan Bandara Kertajati adalah membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru bagi Jawa Barat sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam menarik investasi. Ia menilai selama ini investasi besar yang masuk ke Jawa Barat masih banyak bergantung pada fasilitas nasional yang berada di Jakarta, seperti Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Sutrisno mengungkapkan dirinya terlibat langsung dalam proses sosialisasi pembangunan bandara kepada masyarakat ketika masih menjabat sebagai Bupati Majalengka. Saat itu, kata dia, tidak sedikit warga yang menolak karena harus kehilangan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan mereka.

"Masyarakat bertanya, setelah tanahnya dipakai untuk bandara mereka mau makan dari mana. Dengan susah payah pemerintah memberikan pemahaman bahwa perubahan lahan pertanian menjadi bandara internasional bertujuan menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, harapan besar yang dibangun saat itu adalah munculnya efek berganda (multiplier effect) berupa tumbuhnya industri, investasi, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi baru di kawasan Rebana serta Majalengka secara khusus. Karena itu, menurutnya, masyarakat rela melepaskan tanah mereka demi masa depan yang lebih baik.

Lebih jauh, Sutrisno menilai keberadaan Bandara Kertajati masih sangat dibutuhkan dalam jangka panjang. Dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang telah melampaui 50 juta jiwa dan terus bertambahnya aktivitas ekonomi di kawasan metropolitan Jakarta, keberadaan bandara internasional alternatif dinilai menjadi kebutuhan strategis.

"Apakah Soekarno-Hatta akan selamanya mampu menampung seluruh lalu lintas orang dan barang? Tentu perlu alternatif. Kertajati sudah didukung Tol Cipali dan Cisumdawu. Secara geografis dan infrastruktur sangat potensial," katanya.

Baca juga: Tolak BIJB Kertajati Jadi Bengkel Hercules AS, Eks Bupati Majalengka: Ini Bukan Buat Militer Asing

Sutrisno juga mengingatkan bahwa sejak awal pembangunan Kertajati merupakan inisiatif daerah setelah pemerintah pusat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan persetujuan pembangunan tanpa membebani APBN. 

Namun demikian, ia menegaskan pengembangan operasional bandara tetap membutuhkan dukungan penuh pemerintah pusat karena menyangkut hubungan internasional dan penerbangan lintas negara yang menjadi kewenangan pusat.

"Pemerintah pusat bukan hanya bisa membantu, tetapi memang harus hadir. Urusan hubungan luar negeri dan penerbangan internasional bukan kewenangan pemerintah daerah," tegasnya.

Terkait wacana pengambilalihan oleh Kementerian Pertahanan, Sutrisno mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut. Ia menilai apabila kebutuhan pertahanan menjadi alasan utama, pemerintah masih memiliki alternatif lain seperti Lanud Sukani yang memiliki lahan luas dan telah berfungsi sebagai fasilitas militer.

"Kalau memang untuk kepentingan pertahanan, kenapa tidak memanfaatkan Lanud Sukani yang sudah ada? Bandara Kertajati dibangun di atas lahan rakyat yang dibebaskan dengan biaya sangat besar dan penuh pengorbanan masyarakat," katanya.

Sutrisno khawatir perubahan fungsi BIJB dari bandara komersial menjadi fasilitas pertahanan dapat mematikan harapan ekonomi masyarakat Majalengka yang selama ini menunggu manfaat langsung dari keberadaan bandara. Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah investor telah mulai menanamkan modal di kawasan sekitar Kertajati dengan asumsi kawasan tersebut akan berkembang sebagai pusat ekonomi baru.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk mengkaji secara matang setiap kebijakan terkait masa depan BIJB Kertajati. 

Menurutnya, langkah yang lebih tepat saat ini adalah memperkuat fungsi komersial bandara, termasuk mengoptimalkan penerbangan haji dan umrah serta membuka lebih banyak konektivitas domestik maupun internasional.

"Jangan sampai harapan rakyat yang sudah rela melepas tanahnya menjadi hilang. Bandara Kertajati dibangun untuk menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Itu yang harus dijaga," pungkasnya.