Laporan Adim Mubaroq

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Mantan Bupati Majalengka Sutrisno mengingatkan bahwa masyarakat rela melepaskan ribuan hektare lahan produktif untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, karena percaya bandara tersebut akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Majalengka dan Jawa Barat.

Karena itu, ia menilai wacana pengelolaan BIJB oleh Kementerian Pertahanan harus dikaji secara sangat hati-hati. Menurutnya, apabila fungsi komersial bandara semakin berkurang dan orientasinya bergeser menjadi dominan untuk kepentingan pertahanan, maka potensi ekonomi yang sejak awal dijanjikan kepada masyarakat berisiko hilang.

Pernyataan Sutrisno muncul setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa peluang pengelolaan BIJB Kertajati oleh Kementerian Pertahanan kini semakin kuat dan disebut telah mencapai sekitar 90 persen, meski hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat mengenai status akhir bandara tersebut.

Baca juga: Sutrisno Kritik Wacana Pengelolaan BIJB Kertajati oleh Kemenhan, Ingatkan Pengorbanan Rakyat

"Rakyat melepaskan tanahnya bukan untuk tujuan pertahanan. Mereka rela kehilangan lahan pertanian karena diyakinkan bahwa BIJB akan menghadirkan investasi, industri, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi baru yang dapat mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik," kata Sutrisno.

Ia menegaskan, lahan BIJB seluas sekitar 1.800 hektare merupakan tanah masyarakat yang dibebaskan menggunakan uang rakyat. Dengan asumsi harga tanah mencapai Rp500 ribu per meter persegi, nilai lahannya saja diperkirakan mencapai Rp9 triliun.

Nilai itu belum termasuk pembangunan terminal, landasan pacu, jalan akses, serta berbagai fasilitas penunjang yang dibangun menggunakan anggaran publik dan pembiayaan konsorsium perbankan.

"Itu baru tanah belum termasuk jalan dan bangunan, itu pakai anggaran uang rakyat dan pinjaman konsorsium bank," tuturnya.

Menurut Sutrisno, persoalan BIJB selama ini bukan karena bandara tersebut tidak dibutuhkan, melainkan karena belum optimalnya dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam mengembangkan konektivitas dan aktivitas penerbangan di Kertajati.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam jangka panjang Jawa Barat tetap membutuhkan bandara internasional berskala besar. Dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, kapasitas bandara-bandara yang ada saat ini diperkirakan tidak akan mampu menampung kebutuhan transportasi udara pada masa mendatang.

"Ke depan lalu lintas orang dan barang akan terus meningkat. Soekarno-Hatta tidak mungkin selamanya menanggung beban sendiri. Karena itu Kertajati dibangun sebagai solusi masa depan, bukan hanya untuk Majalengka, tetapi untuk Jawa Barat dan Indonesia," ujarnya.

Sutrisno menilai langkah yang lebih tepat adalah mengoptimalkan BIJB sebagai pusat penerbangan komersial, logistik, haji dan umrah, serta mendukung pengembangan kawasan industri Rebana. Dengan demikian, investasi besar yang telah dikeluarkan negara dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Baca juga: Kemenhan Berpeluang Kuat Ambil Alih BIJB Kertajati, Dedi Mulyadi Sebut Sudah 90 Persen

"Kalau orientasi ekonominya hilang, yang dirugikan bukan hanya Majalengka. Yang dirugikan adalah masa depan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Jangan sampai pengorbanan rakyat yang sudah melepaskan tanahnya justru berakhir tanpa manfaat yang pernah dijanjikan," pungkasnya.