Oleh:
Ahmad Humam Hamid
DUA minggu yang yang lalu, perdebatan mengenai posisi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mengemuka. Kondisi ini terjadi setelah Ketua Fraksi PKB mempertanyakan sikap PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetapi enggan menyebut dirinya sebagai oposisi.
Bagi PKB, pilihan istilah “partai penyeimbang” menunjukkan ambivalensi politik yang perlu diperjelas. Perdebatan ini tampak sebagai polemik antarelite politik. Namun sesungguhnya, ia menyentuh pertanyaan yang jauh lebih mendasar mengenai bagaimana demokrasi bekerja.
Demokrasi sering kali diuji bukan ketika kekuasaan berpindah tangan, tetapi ketika kekuasaan tetap berada di tangan yang sama dan semua pihak harus menentukan jarak terhadapnya. Pertanyaan terbesar dalam demokrasi bukan hanya siapa yang menang, melainkan siapa yang bersedia menjaga agar pemenang tidak merasa memiliki hak untuk melakukan apa saja.
Di sinilah fenomena baru dalam politik Indonesia menjadi menarik. Ketika PDIP memilih tidak masuk ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga tidak menyebut dirinya sebagai oposisi dan memilih istilah “partai penyeimbang”, Indonesia memasuki sebuah eksperimen politik yang patut diamati.
Apakah ini tanda kedewasaan demokrasi Indonesia yang mulai meninggalkan politik konfrontasi? Ataukah ini sekadar cara baru untuk menjelaskan hubungan yang semakin cair antara partai politik dan kekuasaan?
Jawabannya mungkin tidak hitam putih. Justru di situlah menariknya.
Dalam teori demokrasi, oposisi memiliki fungsi yang hampir sama pentingnya dengan pemerintah. Pemerintah memiliki mandat untuk bertindak, sementara oposisi memiliki mandat untuk bertanya: apakah tindakan tersebut benar, perlu, dan sesuai kepentingan publik?
Namun Indonesia memiliki perjalanan politik yang berbeda. Sejak Reformasi, demokrasi Indonesia berkembang bukan hanya melalui kompetisi, tetapi juga melalui negosiasi. Pemilu menjadi arena pertarungan yang sengit, tetapi setelah pemilu selesai, pintu kompromi politik sering kembali terbuka.
Fenomena ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan posisi PDIP pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla. Saat itu, PDIP lebih mudah dipahami sebagai oposisi. Ada jarak politik yang jelas antara kekuatan yang kalah dalam pemilu presiden dan pemerintahan yang terbentuk.
Dua puluh tahun kemudian, politik Indonesia berubah. Batas antara pemerintah dan lawan politik menjadi lebih fleksibel. Partai dapat bersaing keras pada satu periode, lalu berkomunikasi dan bekerja sama pada periode berikutnya.
Dalam konteks itulah istilah “penyeimbang” muncul.
Secara politik, istilah tersebut sangat cerdas. Ia menghindari kesan permusuhan tanpa kehilangan klaim sebagai kekuatan yang independen. Ia mengatakan kepada publik: kami tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi kami juga tidak ingin menjadi penghambat pemerintahan.
Tetapi setiap istilah politik membawa konsekuensi. Kata-kata tidak hanya menjelaskan realitas; kata-kata juga membentuk realitas. Di sinilah muncul pertanyaan yang lebih tajam: apakah “penyeimbang” adalah konsep baru, atau hanya “eufemisme” politik?
“Eufemisme” dalam politik bukan sesuatu yang selalu buruk. Politik membutuhkan bahasa yang mampu menjembatani perbedaan. Sebuah demokrasi yang matang tidak harus mengubah setiap perbedaan menjadi konflik.
Namun sejarah menunjukkan bahwa bahasa yang terlalu nyaman terkadang dapat menyembunyikan masalah yang tidak nyaman. Kata “oposisi” memiliki beban tertentu. Ia berarti jarak. Ia berarti kewajiban untuk mengawasi. Ia berarti kesiapan untuk mengatakan bahwa pemerintah salah ketika memang salah.
Sementara kata “penyeimbang” terdengar lebih harmonis. Ia menciptakan citra moderasi dan kedewasaan. Dalam perspektif komunikasi politik, ini merupakan strategi “positioning” yang efektif.
Tetapi demokrasi tidak dinilai dari keindahan istilahnya. Demokrasi dinilai dari keberanian menjalankan fungsi yang terkandung di balik istilah tersebut.
Jika politik “penyeimbang” berarti kritik yang objektif, dukungan terhadap kebijakan yang baik, dan keberanian berbeda ketika kepentingan publik menuntutnya, maka Indonesia mungkin sedang menemukan bentuk baru demokrasi presidensial.
Namun jika politik “penyeimbang” hanya menjadi cara yang lebih halus untuk menjaga kedekatan dengan pusat kekuasaan, maka Indonesia menghadapi persoalan yang lebih besar: melemahnya fungsi oposisi.
Di titik ini, pengalaman demokrasi lain menjadi relevan.
Dalam berbagai negara, muncul gagasan bahwa hubungan dengan kekuasaan tidak harus selalu bersifat konfrontatif. Konsep “constructive engagement” maupun “constructive opposition” berangkat dari pemikiran bahwa perubahan politik dapat dicapai melalui keterlibatan kritis, bukan sekadar penolakan.
Dalam diplomasi internasional, gagasan “constructive engagement” sering dikaitkan dengan pendekatan Amerika Serikat pada era Presiden Ronald Reagan terhadap Afrika Selatan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat George P. Shultz termasuk tokoh yang mendukung pendekatan bahwa keterlibatan aktif yang disertai tekanan dapat lebih efektif daripada isolasi total.
Dalam politik domestik, gagasan yang lebih dekat adalah “constructive opposition”: sebuah oposisi yang tidak hanya mengatakan “tidak”, tetapi juga mampu menjawab pertanyaan, “Jika bukan kebijakan ini, lalu apa alternatifnya?”
Dalam tradisi demokrasi parlementer, dikenal pula konsep “loyal opposition”. Konsep yang berkembang dalam sistem “Westminster” di Inggris ini tidak berarti oposisi yang loyal kepada pemerintah, melainkan loyal kepada konstitusi, negara, dan aturan demokrasi.
Oposisi dapat mengkritik pemerintah secara keras, bahkan berupaya menggantikannya melalui pemilu, tetapi tetap menerima legitimasi pemerintahan yang sah dan tidak merongrong sistem demokrasi itu sendiri.
Konsep tersebut menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat tidak menuntut semua kekuatan politik berada di dalam pemerintahan. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara kompetisi dan komitmen terhadap aturan bersama.
Kritik tidak identik dengan permusuhan, sebagaimana kerja sama tidak identik dengan kehilangan independensi. Dalam perspektif ini, politik “penyeimbang” hanya akan memiliki makna apabila tetap menjaga “jarak kritis” terhadap kekuasaan.
Pemikiran demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas juga mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog, bukan hanya kompetisi kekuasaan.
Namun ada satu syarat yang tidak boleh hilang: jarak kritis.
Pengalaman negara berkembang menunjukkan dilema yang sama. India, sebagai demokrasi parlementer terbesar di dunia, memperlihatkan bahwa kerja sama lintas partai dapat berjalan tanpa menghapus fungsi oposisi.
Brazil, dengan sistem presidensial multipartainya, menunjukkan tantangan lain: koalisi yang terlalu luas dapat menghasilkan stabilitas, tetapi juga berisiko membuat batas antara kerja sama dan transaksi politik menjadi kabur.
Di banyak negara demokrasi berkembang, problemnya bukan kurangnya kerja sama politik. Problemnya justru terlalu mudahnya semua kekuatan politik menemukan alasan untuk mendekat kepada kekuasaan.
Inilah yang sering disebut sebagai risiko “kartelisasi politik”: kompetisi tetap berlangsung, tetapi ruang perbedaan semakin menyempit karena semua pihak memiliki kepentingan untuk berada dekat dengan pusat kekuasaan.
Indonesia harus berhati-hati terhadap jebakan tersebut.
Stabilitas adalah nilai penting. Tidak ada demokrasi yang dapat berkembang dalam konflik permanen. Tetapi stabilitas tanpa kontrol dapat berubah menjadi kenyamanan elite.
Karena itu, eksperimen politik “penyeimbang” PDIP akan menarik bukan karena istilahnya, tetapi karena konsekuensinya.
Apakah Indonesia sedang menciptakan model baru demokrasi presidensial yang lebih konsensual? Sebuah demokrasi di mana kritik tidak harus bermusuhan dan kerja sama tidak harus berarti kehilangan prinsip?
Atau apakah Indonesia sedang menyaksikan evolusi bahasa politik yang membuat jarak antara kekuasaan dan pengawasan semakin samar?
Jawabannya akan ditentukan oleh tindakan, bukan slogan.
Pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan oposisi yang selalu marah. Tetapi demokrasi juga tidak membutuhkan kekuatan politik yang selalu nyaman.
Keseimbangan sejati bukanlah ketika semua pihak berdiri di sisi yang sama. Keseimbangan sejati terjadi ketika ada cukup banyak keberanian untuk berbeda, bahkan ketika berbeda itu tidak selalu menguntungkan secara politik.
Sejarah politik tidak akan mengingat bagaimana sebuah partai menamai dirinya. Sejarah hanya akan mengingat apakah ia benar-benar menjalankan fungsi yang diklaimnya. Jika politik “penyeimbang” mampu menjaga kekuasaan tetap akuntabel, ia layak menjadi inovasi demokrasi Indonesia.
Namun jika ia hanya menjadi nama lain dari kedekatan dengan kekuasaan, maka istilah itu akan dikenang bukan sebagai pembaruan, melainkan sekadar “eufemisme” politik.(*)
*) PENULIS adalah Sosiolog dan mantan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
