TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH- Wakil Bupati Mamuju Tengah, Askary Anwar, menanggapi wacana pemerintah pusat yang disebut akan kembali memangkas dana transfer ke daerah hingga Rp300 triliun pada 2027.

Menurut Askary, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah siap mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat karena pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat.

"Kalau memang itu menjadi kebijakan pemerintah pusat, tentu kami akan melaksanakannya," kata Askary saat ditemui di Kantor Bupati Mamuju Tengah, Senin (29/6/2026).

Baca juga: Telan Anggaran Rp200 Juta, Portal Parkir Kini Dipasang di Sport Center Polman

Baca juga: Atlet GenRe Manakarra Abyan Jadi Atlet Terbaik Senior di Kejuaraan Taekwondo Piala Walikota Makassar

Meski begitu, ia mengakui pemotongan anggaran akan berdampak pada kemampuan belanja daerah. 

Karena itu, pemerintah daerah harus menyusun skala prioritas dalam penggunaan anggaran.

"Tentu belanja daerah akan diperketat dan disesuaikan dengan program-program yang menjadi prioritas," ujarnya.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Askary menilai inovasi menjadi kunci agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu mencari solusi dan peluang baru agar program pembangunan tidak terhambat.

Di sisi lain, Askary memastikan komitmen pemerintah daerah terhadap janji politik kepada masyarakat tetap berjalan. 

Ia menyebut program 100 hari kerja telah direalisasikan sesuai rencana.

Sementara itu, sejumlah program prioritas lainnya akan diupayakan melalui dukungan pemerintah pusat, termasuk Program Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, pembangunan RSUD PHTC Kementerian Kesehatan, serta berbagai program strategis nasional lainnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat terus terjalin sehingga program pembangunan tetap bisa direalisasikan meski di tengah tantangan efisiensi anggaran.(*)

Laporan wartawan Tribun Sulbar, Sandi Anugrah