Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi
TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan pemerintah daerah mendukung penolakan terhadap perilaku LGBT.
Namun, ia mengingatkan agar penolakan tersebut tidak berubah menjadi tindakan diskriminatif terhadap individu yang bersangkutan.
Pernyataan itu disampaikan Anwar Hafid usai memimpin Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2026 di Kantor BKKBN Sulawesi Tengah, Jl Prof Moh Yamin, Kota Palu, Senin (29/6/2026).
"Saya kira pemerintah daerah sangat mendukung penolakan perilaku menyimpang. Cuma saya juga ingin menghimbau kepada masyarakat, jangan sampai karena perilaku itu kemudian kita diskriminatif dan cenderung antipati kepada pribadi-pribadi manusia. Karena bagaimanapun juga perilaku menyimpang ini masih perlu, masih bisa kita perbaiki. Tapi sekali lagi jangan sampai kepada individu yang bersangkutan," ujar Anwar.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ramainya aksi penolakan terhadap LGBT di Kota Palu dalam beberapa hari terakhir.
Baca juga: Pemkab Buol Gelar Bimtek SIKS-NG dan DTSEN, Tingkatkan Akurasi Data Kemiskinan
Sebelumnya, ratusan warga yang didominasi kalangan muda menggelar deklarasi penolakan LGBT di Lapangan Vatulemo.
Aksi serupa kemudian berlanjut dengan penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Sulawesi Tengah dan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Dalam berbagai kesempatan, massa aksi menyatakan kemunculan LGBT tidak dapat dinormalisasi dan meminta pemerintah mengambil langkah pencegahan.
Isu tersebut juga menjadi perhatian karena kelompok laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), yang merupakan salah satu kelompok populasi kunci dalam program pencegahan HIV, termasuk kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap penularan HIV.
Namun, para ahli kesehatan menegaskan bahwa HIV dapat menginfeksi siapa saja dan penularannya berkaitan dengan perilaku berisiko, bukan identitas seseorang.
Anwar Hafid pun menegaskan bahwa sikap pemerintah adalah menolak perilaku yang dianggap menyimpang, namun tetap mengedepankan penghormatan terhadap martabat setiap manusia serta menghindari tindakan diskriminatif terhadap individu. (*)
