Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI – Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak dengan menggandeng enam lembaga lintas sektor.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, didampingi Sekretaris Daerah Morowali, Yusman Mahbub, dan Pelaksana Tugas Kepala DP3AP2KB Morowali, Nursia, dalam rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di halaman Kantor Bupati Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Senin (29/6/2026).

Enam lembaga yang terlibat dalam kerja sama tersebut yakni Polres Morowali, Kejaksaan Negeri Morowali, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Agama, Dewan Adat Tobungku, dan Pengadilan Agama.

Baca juga: Segera Dipimpin Kombes, Polres Banggai Resmi Naik Tipe

Dalam sambutan Bupati Morowali yang dibacakan Sekda Yusman Mahbub, disebutkan bahwa penandatanganan MoU tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, institusi keagamaan dan lembaga adat dalam memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada perempuan dan anak.

“Pemerintah menyadari masih banyak tantangan yang dihadapi perempuan dan anak, mulai dari kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan narkotika, persoalan keluarga hingga keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum dan pemberdayaan ekonomi,” kata Yusman membacakan sambutan Bupati.

Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat semakin ditingkatkan, termasuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum di masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, memperkuat ketahanan keluarga melalui pendekatan keagamaan, memberikan pendampingan hukum, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Dalam implementasinya, DP3AP2KB Morowali akan menjadi garda terdepan dalam pendampingan, edukasi, dan penguatan kapasitas perempuan dan anak. 

Sementara itu, Polres Morowali dan Kejaksaan Negeri Morowali mendukung penegakan hukum, BNN menangani pencegahan penyalahgunaan narkotika, Kementerian Agama memperkuat pembinaan moral dan spiritual, Dewan Adat Tobungku mengedepankan pendekatan kearifan lokal, sedangkan Pengadilan Agama mendukung penyelesaian perkara keluarga.

Baca juga: Bendera Argentina dan Brasil Dibanderol Rp70 Ribu, Jadi Buruan Warga Palu

Pemerintah Kabupaten Morowali berharap nota kesepahaman tersebut tidak berhenti pada penandatanganan semata, tetapi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan melalui komunikasi, koordinasi, dan komitmen seluruh pihak guna mewujudkan masyarakat yang aman, adil, dan sehat serta meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Morowali.(*)