BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di wilayah Kalimantan Selatan dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, mendatang.
Meski tak sampai terjadi aksi penolakan sebagaimana viral di sejumlah daerah, namun dalam praktiknya masih ada rasa curiga yang membuat sebagian masyarakat enggan memberikan jawaban secara utuh atau lengkap.
Sebagaimana di Banjarmasin yang masyarakatnya dinilai cukup kooperatif, tantangan tetap dirasakan para petugas.
Seorang petugas sensus yang meminta identitasnya disamarkan mengaku selama dua pekan turun ke lapangan, ia menilai respons masyarakat pada umumnya cukup baik.
“Mayoritas masyarakat menerima dengan baik. Tapi memang ada beberapa yang cenderung apatis ketika mengetahui sensus ini berkaitan dengan pemerintah,” ujarnya, Senin (29/6).
Menurutnya, bentuk penolakan yang ditemui tidak selalu dilakukan secara terang-terangan. Sebagian warga tetap bersedia ditemui, namun hanya memberikan jawaban seadanya atau memilih informasi tertentu yang ingin disampaikan.
Kondisi tersebut justru menjadi tantangan tersendiri bagi petugas, sebab seluruh data yang dibutuhkan harus diisi sesuai prosedur dari BPS. “Mereka tidak menolak, tapi jawabannya hanya yang mereka mau jawab. Padahal sesuai SOP, data harus dilengkapi semua,” katanya.
Karena itu, apabila terdapat data yang belum lengkap, petugas tidak bisa langsung menghentikan pendataan. Sebaliknya, mereka diwajibkan kembali mendatangi responden beberapa hari kemudian hingga batas waktu pendataan berakhir. “Kalau hari itu belum mau menjawab, biasanya saya datang lagi dua atau tiga hari kemudian,” tuturnya.
Pengalaman serupa juga dirasakan petugas sensus lainnya. Saat bertugas di salah satu kawasan permukiman, ia mengaku sempat menghadapi warga yang curiga terhadap identitasnya.
Bahkan, sebelum diperbolehkan melakukan pendataan, warga meminta dirinya menunjukkan kartu identitas sebagai petugas resmi sensus. “Tadi saya baru saja dimarahi warga dan diminta menunjukkan KTP. Mereka ingin memastikan saya benar-benar petugas,” katanya.
Menurutnya, kondisi ekonomi yang sedang sulit juga membuat sebagian warga menjadi lebih sensitif ketika mendapat pertanyaan mengenai kondisi usaha maupun ekonomi keluarga.
Sebagaimana pengakuan, warga Banjarmasin Timur, Putri (29). Dia mengaku baru pertama kali mengikuti pendataan SE 2026. Ia menceritakan, petugas menanyakan berbagai hal, mulai dari pengeluaran kebutuhan makan selama sepekan, besaran pendapatan bulanan, hingga fasilitas yang tersedia di dalam rumah.
“Jadi ditanyain pengeluaran makan selama seminggu, gaji sebulan, terus ada fasilitas apa di rumah. Sebenarnya sih rada aware juga, pertanyaannya cukup eksplisit. Jadi seolah-olah dicari tahu banget soal kondisi ekonomi kita,” ujarnya.
Tak hanya itu, menurut Putri, petugas juga menanyakan keberadaan pendingin ruangan atau AC di rumahnya. Baginya, pertanyaan tersebut sempat membuatnya heran karena penggunaan AC di Banjarmasin sudah menjadi kebutuhan yang cukup umum mengingat suhu udara yang cenderung panas.
Terpisah, Kepala BPS Provinsi Kalsel, Mukhamad Mukhanif menjelaskan secara umum, progres pendataan SE 2026 di Kalsel per tanggal 28 Juni 2026 sebesar 19,22 persen. Ini menunjukkan capaian yang cukup baik dan sesuai target tahapan.
“Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat tantangan di beberapa wilayah, terutama wilayah dengan aktivitas ekonomi informal yang tinggi, usaha skala menengah-besar yang lebih sensitif terhadap data usaha,” jelas Mukhanif.
Diakuinya bahwa di lapangan ada juga laporan penolakan, tetapi, kata Mukhanif, tingkat penolakan relatif kecil dan masih dalam batas wajar, serta terus ditangani melalui pendekatan persuasif, edukatif dan humanis. (sul/dea)
