TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III Akhmad Wiyagus resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Tahun 2026 Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) pada Senin 29 Juni 2026 di Ballroom Prime Plaza Hotel Sanur, Kota Denpasar, Bali.

Pembukaan Rakernas ditandai dengan pemukulan gong oleh Wamendagri Akhmad Wiyagus didampingi Ketua ADPSI sekaligus Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna, Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra yang mewakili Gubernur, Sekjen dan Bendahara APDSi serta Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya.

Forum strategis ini mempertemukan sekitar 124 pimpinan DPRD dari 35 provinsi di seluruh Indonesia untuk merumuskan fondasi kebijakan ekonomi daerah yang lebih kokoh.

Dalam Rakernas kali ini mengusung tema "Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045".

Baca juga: Menteri LH Puji Tukad Bindu Denpasar Bali, Sebut Konsepnya Mampu Cegah Warga Buang Sampah ke Sungai

Ketua ADPSI, Buky Wibawa Karya Guna, menegaskan bahwa kemandirian dan kapasitas fiskal daerah adalah fondasi krusial bagi keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal.

Di mana tema penguatan fiskal daerah dipilih karena dinilai menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing daerah.
 
"Fiskal daerah yang kuat akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat iklim investasi, mengoptimalkan potensi daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Buky Wibawa.

Selama dua hari penyelenggaraan Rakernas kedepan, para legislator tingkat provinsi ini akan berfokus pada beberapa isu strategis di antaranya: mempererat koordinasi tata kelola anggaran agar sejalan dengan program prioritas nasional (Asta Cita); menggali potensi penerimaan daerah yang sah, termasuk lewat skema pengelolaan tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) dan energi; mendorong daerah agar tidak sekadar mengirim bahan mentah, melainkan mampu mengoptimalkan nilai tambah komoditas lokal untuk memperkuat struktur fiskal; menyusun regulasi dan fungsi pengawasan DPRD yang ramah investasi guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam sambutannya, Wamendagri Akhmad Wiyagus memberikan apresiasi tinggi atas pemilihan tema yang sangat kontekstual dengan arah pembangunan nasional saat ini.

Ia menekankan agar DPRD provinsi mampu menjalankan fungsi legislasi dan pengawasannya demi mendorong postur APBD yang lebih produktif.

"Pengelolaan energi, hilirisasi sumber daya mineral, dan optimalisasi tata kelola keuangan daerah harus bersinergi erat dengan kebijakan pusat. Ini adalah kunci utama untuk memperkuat fiskal daerah menuju Indonesia Emas 2045," ujar Wamendagri Akhmad Wiyagus.

Selain agenda rapat kerja dan penyusunan rekomendasi yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah pusat, rangkaian acara ini juga diisi dengan aksi sosial bertajuk "ADPSI-ASDEPSI Peduli Bali" sebagai bentuk kontribusi nyata para peserta terhadap Pulau Dewata yang dipilih menjadi tuan rumah.

Aksi sosial yang akan dilakukan yakni penanaman pohon di Desa Pancasari Bedugul, pelayanan kesehatan gratis serta penyerahan bibit tanaman produktif.(*)