Oleh: Abdul Karim
Ketua Dewas LAPAR Sulsel, Anggota Majelis Demokrasi & Humaniora

TRIBUN-TIMUR.COM - Jika Anda berdiri disalah satu ruang di Mall Trans, Anda tak akan pernah tahu bagaimana teriknya matahari dan bagaimana gelapnya malam.

Diruangan yang luas dengan penyejuk udara itu, listrik tak pernah sirnah.

Terang seterusnya membuat Anda tak akan pernah tahu tentang waktu dan cuaca.

Disana, waktu seolah tak pernah  berputar. Waktu ibarat jarum jam tanpa baterai.

Siang dan malam sama saja terangnya.

Yang kita tahu disana hanyalah etalase busana dan aneka boga dengan segala rasa hingga otomotif yang dipajang.

Orang-orang antri memilih merek sebuah produk yang diinginkannya.

Lalu orang-orangpun padat diruang jaja boga yang tak nampak asap dapurnya.

Sementara balita dan anak-anak yang disertakan disuguhi pamandangan mewah yang modern dan instan.

Sadar atau tidak, itulah pendidikan kemewahan usia dini yang mengasyikkan bagi mereka.

Mall adalah tempat bersuanya kemewahan dan kenikmatan.

Ia laksana surga dunia yang tak kunjung redup.

Ia dikunjungi rutin sekalipun belanja daring begitu garing.

Rayuan mall tak pernah kendor.

Kita kecil didalamnya, namun kita terang dengan cahaya listrik yang tak pernah berkedip.

Kita panas diarea parkirannya, namun sejuk saat melangkah ke dalam.

Mall adalah surga bagi warga.

Segala kenikmatan dijajakan disana.

Aromanya khas dihidung.

Bahkan, kakus di sana pun harum semerbak dan setiap saat disterilkan oleh pekerja cleaning service yang diupah.

Segala isinya sedap dipandang mata.

Tak ada kesemrawutan, tak jorok, tak ada debu sebijipun, yang ada keteraturan, kebersihan, kerapian, dan keharuman semerbak.

Dan pemerintah kita senang dengan itu semua.

Bukan saja karena kerapian yang sedap dipandang tanpa debu, tetapi mungkin karena kehadiran sebuah mall adalah investasi.

Dinegeri ini, investasi dianggap energi.

Namun sayangnya, investasi tak pernah benar-benar dikaji dampak lainnya.

Ia dipandang sebagai uang untuk kas negara yang seringkali nyangkut disaku oknum.

Tentu keliru bila cara pandang Mall dijadikan motivasi untuk menertibkan PKL dipinggir jalan.

Kitapun keliru bila menilai PKL dengan ukuran kebersihan dan kerapian selayaknya sebuah Mall.

Kita lupa bila Mall merupakan industri yang digerakkan bukan dengan pinjaman rentenir tengik.

Kita lupa bila sebagian PKL berkiprah dengan leher tercekik kredit rentenir.

Kita lupa bila anak-anak PKL ke sekolah dengan Ojol yang tak dikenalnya.

Dan kita lupa bila anak para pemilik Mall ke sekolah dengan supir khusus.

Tentu kita setuju kota ini harus indah dipandang dan estetik.

Namun, estetika tanpa etika adalah logika tak manusiawi.

Kesemrawutan PKL memang problem estetika.

Tapi menata PKL tanpa kepastian berkelanjutan adalah problem etika.

Apa problem etika disitu? Peertiban mengurangi kepulan asap dapur PKL—itu adalah soal etik.

Karenanya problem estetik, harus disolusikan dengan kebijakan etik.

Itulah sebabnya kepemimpinan selalu dinilai dengan etik, bukan itik.

Namun sayangnya, dinegeri ini kepemimpinan ditaklukkan oleh politik.

Dalam politik, etik dibuang dan estetik dipangkuan.

Maka politik digerakkan untuk memanen nilai positif mata publik.

Disitu pencitraan bergelora, etika bukan selera.

Dan investasi selalu jadi lampu-lampu estetika yang berkilau.

Masalahnya, PKL bukan investasi.

Mereka adalah kaum retribusi.

Retribusi dianggap urusan kecil dinegeri besar ini.

Mengumpulkan retribusi dari berbagai titik dengan pecahan seribuan rupiah ibarat mengisi gentong air jumbo dengan sendok plastik.

Tak kunjung penuh dan memerlukan stamina khusus mengumpulkannya.

Namun sadarkah kita bila lembaran seribuan itu cukup penting bagi PKL?

Kaum retribusi tak pernah diharapkan selain saat pemilu-pilkada.

Berbeda dengan investasi, senantiasa didambakan.

Kehadirannya disanjung tinggi.

Tetapi efeknya tak pernah dikira.

Padahal, efek-efek itu rutin melanda semua lapisan warga.

Dengan kata lain, dalam logika investasi tak ada pemerataan kenikmatan dan pemerataan keserakahan.

Namun ada pemerataan dalam banjir yang melanda akibat rusaknya ekologi karena investasi.

Ada pemerataan dalam hal serangan air laut yang menggulung manusia akibat investasi di pesisir.

Orang-orang yang tak punya kaitan laba dengan investasi terpaksa merasakan dampak-dampak itu. Adilkah itu?