SURYA.CO.ID, SURABAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengikuti pendataan sensus ekonomi di kediaman dinas di kawasan Jalan Musi, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/7/2026).
Menyambut baik datangnya petugas sensus, Sekdaprov Jatim menjawab seluruh pertanyaan yang banyak meliputi usaha, pengeluaran dan juga penghasilan ekonomi.
Yang kemudian proses sensus diakhiri dengan penempelan stiker di jendela rumah sebagai tanda telah dilakukan pendataan.
“Ya tadi sudah saya ikuti pendataan sensus ekonomi bersama BPS. Nah, tadi saya kalau dilihat dari data, ini desil tertinggi saya, berarti pendataannya benar. Desil 10 saya ya. Kaya sih enggak ya, tapi ya cukuplah ya, gitu kan,” kata Adhy.
“Yang paling penting dari sensus ini kita akan bisa melihat bagaimana strata ekonomi masyarakat secara riil. Dimana yang terbawah nanti akan menjadi PR bagu pemerintah untuk kita entaskan, supaya tepat sasaran setiap program yang kita laksanakan,” imbuhnya.
Secara khusus Adhy mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan pendataan sosial ekonomi yang dilakukan BPS dengan menerima petugas sensus yang datang langsung ke rumah-rumah warga.
Terutama banyak di media sosial, masyarakat menolak untuk dilakukan pendataan sensus ekonomi.
Padahal, menurut Adhy, pendataan sangat penting karena akan menghasilkan basis data yang mampu memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh, mulai dari identitas, pendidikan, pekerjaan hingga kondisi ekonomi keluarga.
“Setiap warga negara dan keluarga diprofiling dari sisi ekonominya. Ini sangat penting karena nanti akan diperoleh kumpulan data yang bisa memotret bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini,” kata Adhy.
Ia menjelaskan, data yang terkumpul nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk pelaku UMKM, pemerintah dapat menyiapkan program yang lebih tepat sasaran.
“Kalau sudah tahu kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka program-program yang disiapkan dan kebijakan yang diambil akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari profiling data tersebut,” ujarnya.
Jika ada yang sampai menolak pendataan oleh petugas sensus ekonomi, maka menurut Adhy itu karena sosialisasi belum menyeluruh dilakukan oleh RT RW setempat.
Sehingga sosialisasi dan pendekatan terutama terkait manfaat dan tujuan sensus harus dilakukan secara lebih masif.
“Jangan ada yang menolak, ataupun lolos supaya profilnya lengkap, database-nya lengkap, dan apabila ada kebijakan pemerintah, program maupun bantuan, bisa tepat sasaran,” ucapnya.
Ia menambahkan, hasil pendataan nantinya juga akan memperlihatkan kondisi masyarakat berdasarkan kelompok kesejahteraan atau desil ekonomi.
Data tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah fokus mengentaskan kelompok masyarakat yang masih berada pada lapisan terbawah.
“Kita akan melihat bagaimana strata yang terbawah untuk kita entaskan, supaya setiap program benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhannya,” katanya.
Adhy juga mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang sebenarnya kepada petugas selama masa pendataan yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
“Mohon didukung, diterima, dan yang paling penting menyampaikan data apa adanya, riil. Ini demi data yang akurat yang selama ini kita perlukan,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati menyampaikan hingga awal Juli 2026 capaian pendataan di Jawa Timur telah mencapai lebih dari 20 persen.
Untuk menyukseskan pendataan tersebut, BPS Jawa Timur mengerahkan sebanyak 41.538 petugas yang melakukan pendataan secara door to door ke seluruh wilayah.
“Hingga hari ini kurang lebih sudah 20 persen lebih untuk se-Jawa Timur. Insyaallah dalam dua sampai tiga hari ke depan akan mencapai 25 persen,” ujarnya.
BPS juga mengakui masih menemukan sejumlah warga yang awalnya menolak atau merasa curiga terhadap kedatangan petugas sensus. Namun setelah diberikan penjelasan mengenai tujuan pendataan, sebagian besar warga akhirnya bersedia memberikan data.
Menurutnya, data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup kondisi ekonomi, tetapi juga pendidikan, pekerjaan hingga data penyandang disabilitas yang nantinya menjadi dasar penyusunan berbagai program pembangunan pemerintah.
“Ini menjadi database yang sangat bermanfaat ketika pemerintah memanfaatkannya untuk program-program pembangunan, baik untuk membangun ekonomi maupun sosial masyarakat,” pungkasnya.
