Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - puluhan nelayan Bendungan Batujai, Praya, Lombok Tengah pada Rabu (1/7/2026) sore menyatakan sikap tegas menolak rencana pembangunan operasional seaplane atau pesawat amfibi.

Penolakan ini dipicu nihilnya sosialisasi dari pemerintah maupun pihak terkait, yang membuat para nelayan merasa masa depan ekonomi mereka terancam.

Beni Kuspandi, Ketua Pokmar Pade Angen sekaligus Ketua Nelayan Karang Baru Barat, menegaskan bahwa pada dasarnya masyarakat tidak anti-pembangunan, melainkan kecewa dengan proses yang tertutup. 

Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini informasi yang diterima warga hanya sebatas isu belaka.

“Bukannya kita menolak untuk pembangunan, tapi untuk sosialisasinya gak ada sama sekali, kita tolak caranya pemerintah yang seolah kami tidak ada dan tidak menggantungkan hidup di Bendungan ini,” ucap Beni saat ditemui di sela-sela aksi.

Dia khawatir jika proyek ini dipaksakan tanpa diskusi maka mata pencaharian nelayan akan hilang. 

Baca juga: Proyek Seaplane Batujai: Ditolak Warga Tujuh Dusun, Proses Izin Molor

Beni juga menyoroti bagaimana informasi mengenai proyek ini simpang siur di tengah masyarakat. 

“Kita hanya mendengar kabar burung saja soal pembangunan ini,” keluhnya.

Dia mendesak adanya pertemuan formal untuk memberikan kejelasan bagi para nelayan yang terdampak. 

“kalau bisa duduk bersama berbicara bagaimana untuk kita sebagai nelayan ke depan,” tegas Beni.

Senada dengan Beni, Akbar Tanjung seorang pemuda asal Dusun Tepak, Desa Penujak, menyoroti tindakan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) yang sebelumnya sempat meminta identitas para nelayan namun tanpa memberikan penjelasan yang transparan.

“Pihak BWS tidak memberi penjelasan secara detail apa alasannya dia mengambil data para nelayan. Masyarakat juga bingung,” ungkap Akbar.

Kebingungan ini semakin memuncak ketika tiba-tiba muncul kabar bahwa Bendungan Batujai akan dijadikan lokasi operasional seaplane.

Tanjung menegaskan bahwa jika pemerintah bersikeras melanjutkan proyek tersebut, mereka harus memikirkan dampak ekonomi bagi warga yang kehilangan akses mencari ikan. 

“Jika memang terjadi pembangunan ini, pertama kita minta kompensasinya. Terus kedua, berikanlah kami ini peluang pekerjaan seperti apa nanti bekerjanya,” tuntut Tanjung.

Ia berharap pihak terkait tidak mengabaikan suara masyarakat di tingkat bawah. 

“Mohon pihak terkait untuk sosialisasi lah, ketemu sama masyarakat di sini, duduk bareng bersama apa solusinya biar pembangunannya ini berjalan. Kita tidak menolak ini, tapi kita pengin dengar, pengin tahu dan apa solusinya buat masyarakat kami di sini,” pungkasnya menutup pernyataan.

(*)