TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memberikan peringatan keras terkait nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian awal yang dibuat antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Araghchi menegaskan bahwa perjanjian tersebut mengharuskan Presiden AS Donald Trump untuk "membungkam" Israel dan mencegah negara itu melakukan serangan militer ke Iran.
Pernyataan keras ini keluar sebagai respons langsung terhadap komentar Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang dinilai provokatif dan memancing amarah.
Lewat media sosial X (dulu Twitter), Araghchi mengingatkan kembali poin kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya.
"Aturan dalam Perjanjian Islamabad itu sangat jelas dan bisa dilihat semua orang. Presiden AS sudah berkomitmen agar AS membungkam 'hewan peliharaannya' di Tel Aviv (Israel). Kalau mereka mengabaikan tuannya, Iran akan memberi pelajaran. Setiap ancaman terhadap rakyat dan pemimpin kami akan langsung dibalas dengan keras," tulis Araghchi pada Rabu (1/7/2026).
Adapun ketegangan antara Iran dan AS ini kian meruncing setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz memberikan pernyataan yang menuai kontroversi.
Dalam sebuah pengarahan bersama wartawan militer Israel pada hari Senin waktu setempat (29/6/2026), Katz memperingatkan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran yang terpilih di masa perang, Mojtaba Khamenei telah ditargetkan untuk segera mati.
Katz juga menuduh Iran sengaja memanfaatkan obrolan dengan AS untuk guna memaksa Washington untuk memberi keuntungan atau kelonggaran bagi Teheran.
Baca juga: Iran Ungkap Kondisi Jenazah Ali Khamenei 488 Hari Usai Tewas: Belum Dimakamkan, Jasad Diawetkan
"Israel tidak akan membiarkan Iran membuat senjata nuklir. Kalau bisa dicegah lewat perjanjian, itu jauh lebih bagus," kata Israel Katz.
Padahal, di dalam dokumen perjanjian tersebut, Iran, AS, dan negara-negara sekutunya sudah sepakat untuk menyetop permusuhan di segala lini.
Namun, pemerintah Israel ngotot bahwa mereka tidak ikut menandatangani perjanjian itu.
Pihak Israel bahkan bersumpah akan tetap bertindak sendiri demi menjegal program nuklir Iran, meskipun AS berkali-kali meminta agar masalah ini diselesaikan lewat jalur diplomasi (jalan damai).
Di tengah perselisihan sekutunya, internal pemerintahan AS sendiri dikabarkan sempat memanas. Berdasarkan laporan dari Wall Street Journal pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu (1/7/2026) WIB, Presiden Donald Trump sempat mempertimbangkan opsi untuk kembali melakukan perang skala penuh dengan Iran.
Namun, Trump akhirnya memutuskan untuk menahan diri dan tetap memprioritaskan langkah-langkah diplomasi.
Trump juga telah menyampaikan kepada para jajaran bawahannya bahwa ia tidak mempermasalahkan jika kesepakatan nuklir baru tidak kunjung tercapai hingga melewati tenggat waktu 60 hari yang jatuh pada tanggal 18 Agustus mendatang.
Menurut laporan yang mengutip para pejabat tinggi AS tersebut, Trump sempat menggelar diskusi intensif dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine.
Diskusi tersebut membahas apakah AS sebaiknya keluar dari meja negosiasi dan langsung melancarkan serangan udara ke Iran.
Beberapa sumber anonim bahkan menyebutkan kepada Wall Street Journal bahwa rencana serangan baru terhadap rezim Iran tersebut bertujuan untuk "menyelesaikan pekerjaan."
Meski sempat muncul ide serangan, Presiden AS tampaknya enggan mengambil tindakan militer yang terlalu jauh.
Trump khawatir konflik senjata yang baru justru akan merusak prospek solusi diplomatik jangka panjang serta menggagalkan upaya pembongkaran program nuklir Iran.
Pembahasan mengenai opsi perang ini dinilai mencerminkan rasa frustrasi Trump atas mandeknya proses negosiasi, walaupun dirinya masih membuka peluang untuk memperpanjang batas waktu diskusi.
Baca juga: Nilai Iran Melemah, Israel Kini Waspadai Turki, Netanyahu: Kekuasaan Ottoman Sudah Berakhir
Meski di permukaan situasinya tampak panas membara, jalur komunikasi rahasia di balik layar ternyata tetap berjalan.
Seorang pejabat Gedung Putih membocorkan bahwa jalur khusus untuk mencegah salah paham dan bentrokan bersenjata sudah mulai aktif digunakan oleh kedua belah pihak.
Jalur komunikasi ini menghubungkan langsung pasukan elite Iran (IRGC) dan komando militer AS (CENTCOM), meskipun AS sebenarnya memasukkan IRGC ke dalam daftar organisasi teroris.
Walau jalur komunikasi ini aktif, perbedaan pendapat antara kedua negara masih sangat jauh.
Buktinya, saat utusan utama AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, terbang ke Doha untuk bertemu dengan pihak Qatar selaku mediator, pihak Qatar dan Iran justru kompak menyatakan bahwa tidak ada agenda pertemuan tingkat tinggi dengan AS di sana.
Dari pihak Iran sendiri, kepala negosiator Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa negaranya tetap mengutamakan jalan dialog, namun tidak akan takut jika situasi memburuk.
"Kami mengejar dialog, tetapi jika dialog tersebut tidak dilaksanakan, kami juga siap untuk perang dan akan merespons sebagaimana mestinya," pungkas Ghalibaf.
(Tribunnews.com/Bobby)
