TRIBUN-TIMUR.COM - Asosiasi Program Studi Sosiologi Sosiologi (APSSI) menggelar Kongres APSSI V dan Konferensi Nasional Sosiologi (KNS) XII di Bali Paragon Resort Hotel Jimbaran, Bali, 24-25 Juni 2026, bertema “Proyek Strategis Nasional (PSN): Menakar Konsekuensi Pembangunan dan Arah Kepentingan Nasional."

Kegiatan ini diikuti 160 0rang peserta dari 53 PT, baik Pengelola Program Studi, maupun dosen & mahasiswa Sosiologi se-Indonesia.

Menghadirkan Prof Arif Satria (Kepala BRIN) & Ken Setiawan, Ph.D (Deputy Director Asia Institute, University of Melbourne) sebagai Keynote Speaker.

Prof Bagong Suyanto, Dr Jean Couteau dan Gede Kamajaya sebagai pembicara panel.

Kongres APSSI V yang berlangsung pada 24 Juni 2026 menetapkan Dr Tyas Retno Wulan dari Universitas Jenderal Soedirman sebagai Ketua Umum APSSI periode 2026-2030.

Dalam kesempatan yang sama, Dr Harmona Daulay dari Universitas Sumatera Utara yang merupakan demisioner Ketua Umum periode sebelumnya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas periode 2026-2030.

Kongres APSSI V dan KNS XII menyoroti dua isu yang dianggap serius dan saling terhubung yaitu PSN serta wacana penataan dan ancaman penutupan program studi ilmu sosial dan humaniora yang disampaikan Kemdiktisaintek pada April 2026 melalui Siaran Pers Nomor 196/Sipers/IV/2026.

Tyas Retno Wulan, menyatakan bahwa pembangunan nasional harus mempertimbangkan dimensi sosial budaya, lingkungan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat wajib menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.

Hal ini, karena investasi maupun kecepatan penyelesaian proyek fisik tidak cukup untuk menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan.

“Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur secara ekonometrik. Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang menjaga martabat manusia, memperkuat kohesi sosial, menghormati keberagaman budaya, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh warga negara. Karena itu, suara masyarakat harus menjadi bagian utama dalam proses perencanaan maupun evaluasi setiap Proyek Strategis Nasional”, ujar Tyas.

Baca juga: Tim PKM Sosiologi UNM Edukasi Kespro dan Literasi Digital di SMPN 13 Makassar

Di sisi lain, Dr Harmona Daulay menanggapi moratorium dan wacana penataan serta ancaman penutupan program studi ilmu sosial humaniora.

“Ilmu sosial, khususnya sosiologi, memiliki kontribusi strategis dalam membaca persoalan masyarakat, mengelola konflik sosial, memperkuat demokrasi, hingga mendukung keberlanjutan pembangunan. Karena itu, relevansi sebuah program studi tidak dapat diukur semata-mata dari indikator ekonomi atau kebutuhan pasar kerja jangka pendek,” kata Harmona.

Ketua Panitia, Dr Idham Irwansyah Idrus dari Universitas Negeri Makassar, menilai hadirnya 160 sosiolog di Kongres APSSI V dan KNS XII menunjukkan perhatian mereka terhadap keilmuan sosiologi dan isu nasional yang sedang bergulir saat ini.

“Jumlah peserta yang hadir jauh dari prediksi Panitia  sebelumnya, mengingat kondisi efisiensi saat ini.  Hal ini menunjukkan besarnya perhatian para Pengelola Program Studi Sosiologi serta para akademisi yang berkecimpung di dalamnya terhadap pengembangan APSSI ke depan serta berbagai dinamika sosial pembangunan yang sedang berlangsung. Sebagaimana tema yang diangkat, yakni Proyek Strategis Nasional (PSN): Menakar Konsekuensi Pembangunan dan Arah Kepentingan Nasional”, ujarnya.

Forum Sosiolog se-Indonesia ini menghasilkan pernyataan sikap APSSI terhadap PSN dan wacana pelemahan ilmu sosial humaniora.

Selain itu, APSSI memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Republik Indonesia, Kemendiktisaintek, dan Komunitas Akademik Sosiologi Indonesia.

Pernyataan Sikap APSSI:

1. APSSI menolak ukuran keberhasilan PSN yang semata bersifat ekonometrik. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari kecepatan konstruksi atau nilai investasi. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang menjaga martabat manusia, memperkuat kehidupan sosial, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh warga negara.
2. APSSI mendesak pembentukan mekanisme dialog untuk negosiasi yang substantif sebagai prasyarat legitimasi PSN. Dialektika kepentingan antara negara, swasta, dan masyarakat lokal harus dimulai sejak tahap perencanaan, bukan dihadirkan setelah terjadi konflik.
3. APSSI menuntut pengakuan terhadap pengetahuan dan kearifan lokal sebagai epistemologi yang setara dalam perencanaan dan evaluasi PSN. Dekolonisasi pengetahuan berarti memberi ruang bagi suara komunitas terdampak untuk benar-benar menentukan arah kebijakan.
4. APSSI mendesak pengarusutamaan perspektif gender dan inklusivitas dalam seluruh tahapan PSN. Perempuan, masyarakat adat, dan kelompok marginal harus diperlakukan sebagai subjek aktif pembangunan, bukan sekadar penerima dampak yang perlu dikelola.
5. APSSI menegaskan bahwa anomali sosial PSN adalah risiko struktural, bukan pengecualian. Negara berkewajiban membangun sistem pemantauan sosial yang independen, transparan, dan melibatkan komunitas akademik serta masyarakat sipil.
6. APSSI menolak logika industri-sentris dalam kebijakan penataan program studi yang berpotensi menjadi dasar penutupan atau pelemahan prodi sosiologi dan ilmu sosial humaniora. Serapan kerja yang tidak linier bukan bukti ketidakrelevanan sosiologi, namun bukti bahwa kompetensi sosiologis bekerja  melintasi sektor. 
7. APSSI menegaskan bahwa melemahkan sosiologi di tengah maraknya konflik PSN adalah ironi kebijakan yang berbahaya. Pada saat negara membutuhkan lebih banyak sosiolog untuk memahami konflik di Rempang, Wadas, Bener, dan ratusan lokasi PSN lainnya, justru pemerintah melalui moratorium dan wacana penutupan prodi sedang memutus rantai reproduksi pengetahuan sosial yang sangat dibutuhkan. Ini bukan hanya kekeliruan epistemic, namun kelalaian kebijakan yang berdampak jangka panjang terhadap nilai kemanusiaan.

Rekomendasi APSSI

Kepada Pemerintah Republik Indonesia, APSSI merekomendasikan:

1. Melakukan kajian dampak sosial yang komprehensif dan partisipatif dalam setiap PSN, dengan melibatkan sosiolog dan pakar ilmu sosial sebagai mitra substantif tidak hanya pelengkap dokumen administratif.
2. Merevisi mekanisme penetapan “kepentingan umum” dalam PSN agar mencakup proses deliberasi yang inklusif dan melibatkan semua stakeholder secara partisipatif
3. Membangun sistem pemantauan sosial berbasis komunitas yang memungkinkan masyarakat terdampak mendokumentasikan dampak PSN secara independen dan berkelanjutan.
4. Mengintegrasikan perspektif HAM sebagai praktik sosial dalam kerangka evaluasi PSN.

Kepada Kemdiktisaintek, secara khusus APSSI merekomendasikan:

1. Mencabut atau meninjau ulang moratorium pembukaan program studi baru di bidang sosial-humaniora, dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis nasional akan  urgensi kehadiran sosiolog dan ilmu social humaniora lainnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai sosial kemanusiaan dalam semua tahap pembangunan
2. Menghentikan penggunaan diksi serapan industri sebagai satusatunya ukuran relevansi prodi. Evaluasi harus mencakup kontribusi keilmuan, dampak sosial, peran dalam demokrasi dan keberlanjutan budaya, serta kebutuhan strategis pembangunan daerah.
3. Melibatkan APSSI secara substantif dalam proses evaluasi dan penataan program studi sosiologi mengingat peran APSSI yang paling memahami peta kekuatan dan kontribusi prodi sosiologi di seluruh Indonesia.
4. Menjadikan sosiologi sebagai ilmu strategis nasional yang mendapat dukungan pengembangan kapasitas, bukan ilmu yang dimarjinalkan di bawah tekanan logika vokasional-industrial.

Kepada Komunitas Akademik Sosiologi Indonesia, APSSI merekomendasikan:

1. Memperkuat tradisi thick description atas pengalaman komunitas terdampak PSN mendokumentasikan suara yang tak terdengar dan menghasilkan riset yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan obyek.
2. Mengembangkan participatory action research yang mengubah relasi peneliti dan komunitas dari ekstraksi data menjadi ko-produksi pengetahuan yang berdampak nyata.
3. Membangun jaringan riset kolaboratif lintas prodi untuk memantau, mendokumentasikan, dan mengadvokasi dampak PSN secara sistematis dan berkelanjutan.

APSSI menegaskan komitmen kelembagaannya untuk hadir bukan hanya ketika konflik telah terjadi, melainkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan.  

Dalam konteks ancaman terhadap eksistensi prodi sosiologi, APSSI juga berkomitmen menjadi garda terdepan advokasi kebijakan pendidikan tinggi yang berpihak pada nilai kemanusiaan, bukan semata nilai pasar.

APSSI percaya bahwa negara yang tidak mampu memproduksi sosiolog adalah negara yang tidak siap menghadapi kompleksitas sosialnya sendiri. Indonesia dengan segala keragaman, ketegangan, dan kekayaannya membutuhkan  kehadiran sosiologi lebih dari sebelumnya.(*)