TRIBUNPALU.COM, SIGI - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, meminta seluruh jajaran untuk tidak mengurangi intensitas penanganan korban terdampak Gempa Bumi meski masa Tanggap Darurat berakhir.
Hal itu disampaikan pria 56 tahun itu saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Pascagempa yang melanda Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl Sam Ratulangi, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Kamis (2/7/2026).
Rapat koordinasi tersebut membahas perkembangan penanganan bencana pascagempa bumi yang terjadi pada 16 Juni 2026.
Termasuk evaluasi masa tanggap darurat, transisi menuju masa pemulihan, percepatan pendataan kerusakan, serta strategi penanganan masyarakat terdampak dalam jangka menengah maupun jangka panjang.
Baca juga: BMKG Catat 1.600 Gempa Susulan Pascagempa M 6,7 di Sigi, Warga Diminta Tetap Waspada
Dalam arahannya, Anwar Hafid menyebut perubahan status dari tanggap darurat menuju masa transisi hanyalah bagian dari mekanisme administrasi.
Sementara komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat harus terus berjalan hingga seluruh warga benar-benar pulih.
“Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apapun statusnya. Mau status tanggap darurat, transisi, atau status lainnya, itu sesungguhnya hanya istilah administratif," ucap Anwar.
"Yang paling penting, penanganan terhadap masyarakat tidak boleh menurun. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus tetap kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih,” ujarnya menambahkan.
Ketua Demokrat Sulteng itu menekankan pentingnya proses pendataan yang akurat dan valid sebagai dasar utama dalam menentukan langkah pemulihan ke depan.
Seluruh pihak terkait diminta memastikan data kerusakan rumah, tingkat dampak kerusakan, serta kebutuhan masyarakat terdampak benar-benar terverifikasi agar seluruh proses rehabilitasi berjalan tepat sasaran.
Baca juga: SAKSI KATA: Kisah Pilu Franky Pankai Kehilangan Rumah 2 Kali Dihantam Bencana di Sigi
“Persoalan utama kita adalah data. Saya ingin memastikan apakah data yang kita miliki sudah lengkap dan valid, termasuk tingkat kerusakan rumah masyarakat. Karena ketika kita masuk tahap pemulihan, semuanya akan bergantung pada data yang akurat,” jelas Anwar Hafid.
Dia menambahkan, kebutuhan paling mendesak yang harus segera diprioritaskan saat ini adalah pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat.
Ia menegaskan Huntara yang dimaksud bukan lagi berupa tenda darurat, melainkan hunian semi permanen yang layak ditempati sambil menunggu pembangunan Hunian Tetap (Huntap).
“Tentu yang paling mendesak sekarang adalah hunian sementara. Bukan lagi tenda, tetapi huntara semi permanen yang bisa digunakan masyarakat dalam waktu cukup panjang. Jangan sampai bantuan pembangunan berhenti di tengah jalan karena hal itu dapat memicu keresahan masyarakat. Sebelum pembangunan selesai, harus ada kepastian bantuan lanjutan atau alternatif pembiayaan lain,” papar Anwar.
Data infografis BNPB mencatat total 4.210 unit rumah terdampak, terdiri dari 4.012 unit di Kabupaten Sigi, 92 unit di Kabupaten Parigi Moutong, 18 unit di Kabupaten Poso, dan 88 unit di Kota Palu.
Berdasarkan tingkat kerusakan, tercatat 2.551 rumah mengalami kerusakan ringan, 1.195 rumah rusak sedang, serta 266 rumah mengalami rusak berat.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Sigi saat ini terus mempercepat penanganan pascabencana dengan memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju masa pemulihan.
Baca juga: SAKSI KATA : Ini Kisah Bayi Efker, Lahir di Tenda Darurat Saat Sigi Dilanda Gempa Magnitudo 6,7
Ia menjelaskan bahwa Gempa Bumi menyebabkan tiga korban jiwa di Kabupaten Sigi.
Sementara sebanyak 266 unit rumah rusak berat menjadi prioritas percepatan pembangunan hunian sementara.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah melakukan pemulihan akses jalan menuju wilayah Lembah Tongoa yang kini kembali dapat dilalui kendaraan, serta terus memperbaiki layanan distribusi air bersih di sejumlah wilayah terdampak.(*)
