Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menyebut masih banyak pekerja yang telah bertahun-tahun bekerja di daerah itu, namun belum menjadi penduduk SBT, Kamis (2/7/2026).

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Naketrans) meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di SBT ikut berperan.

Perusahaan diimbau mengingatkan pekerja yang telah bekerja selama enam bulan hingga satu tahun atau lebih agar mengurus administrasi kependudukan dan menjadi warga SBT.

Kepala Dinas Naketrans SBT Mochtar Rumadan, mengatakan pihaknya telah menyurati seluruh perusahaan sebagai tindak lanjut dari imbauan tersebut.

"Saya sudah menyurati semua perusahaan di SBT. Yang bekerja di perusahaannya sudah enam bulan sampai satu tahun ke atas, mohon dihimbau untuk menjadi penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur," kata Mochtar saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, pekerja yang telah lama menetap dan mencari nafkah di bumi Ita Wotu Nusa, sudah selayaknya mempertimbangkan untuk menjadi bagian dari masyarakat setempat melalui administrasi kependudukan.

Baca juga: Komunitas Fans Inggris di Ambon Pawai Tapi Tertib, Rayakan Comeback Dramatis The Three Lions

Baca juga: SBT Target Miliki Upah Minimum Kabupaten pada 2027, Dewan Pengupahan Segera Dibentuk

"Sekarang mereka bekerja di Kabupaten Seram Bagian Timur, makan di Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi mereka belum menjadi warga setempat meski sudah bertahun-tahun berada di sini," ujarnya.

Meski begitu, dirinya menegaskan imbauan tersebut tidak bersifat wajib maupun memaksa. 

Pemerintah daerah hanya mengajak perusahaan membantu menyosialisasikan pentingnya administrasi kependudukan kepada para pekerja.

"Ini sifatnya himbauan, bukan memaksa. Jangan sampai dipahami bahwa pemerintah daerah menekan perusahaan agar seluruh pekerjanya harus menjadi warga SBT. Bukan seperti itu," katanya.

Menurutnya, semakin banyak pekerja yang tercatat sebagai penduduk SBT, semakin akurat pula data kependudukan yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah.

Karena itu, ia berharap perusahaan dapat menjadi mitra pemerintah dalam mendorong kesadaran pekerja untuk mengurus administrasi kependudukan secara sukarela.

"Kami meminta dukungan perusahaan untuk mengingatkan para pekerja. Harapannya, mereka memahami manfaatnya dan dapat mengurus administrasi kependudukannya secara sukarela," tutupnya.(*)