Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPRA, Hj Salmawati atau yang akrab disapa Bunda Salma, mendukung aspirasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Beutong (IPMB) yang menolak rencana investasi pertambangan di kawasan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya.

Dukungan tersebut disampaikan Bunda Salma usai menerima audiensi mahasiswa di Ruang Komisi III DPRA, Kamis (2/7/2026).

Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah kekhawatiran terkait potensi dampak aktivitas pertambangan terhadap kelestarian hutan, sumber mata air, lingkungan hidup, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat di Beutong Ateuh.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bunda Salma menyatakan sejalan dengan perjuangan yang disampaikan IPMB. Menurutnya, setiap kebijakan yang menyangkut masa depan lingkungan harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh.

Baca juga: Warga Beutong Ateuh Nagan Serahkan Isi Tuntutan Saat Demo, Sekda Janji Teruskan ke Pimpinan

"Hari ini kami menerima adik-adik dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Beutong (IPMB). Kami mendengar langsung aspirasi mereka dan kami sependapat dengan apa yang mereka perjuangkan. Beutong Ateuh harus diselamatkan, dan setiap rencana investasi pertambangan wajib dikaji secara menyeluruh," ujar Bunda Salma.

Politisi Partai Aceh itu mengatakan investasi memang penting untuk mendorong pembangunan daerah. Namun, investasi tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan maupun mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada kawasan tersebut.

Menurutnya, pembangunan harus berjalan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi. Karena itu, setiap rencana investasi perlu melalui kajian yang komprehensif agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun dampak sosial bagi masyarakat.

Bunda Salma juga memastikan Komisi III DPRA akan terus mengawal aspirasi masyarakat Beutong Ateuh bersama mahasiswa, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen sipil.

Ia berharap Pemerintah Aceh mengambil keputusan secara bijaksana, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat sehingga pembangunan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan serta kesejahteraan generasi mendatang.(*)