TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Isu anak tak sekolah (ATS) turut disinggung dalam Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2026 yang dilaksanakan selama dua hari di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Dalam forum ini, Bupati Sleman, Harda Kiswaya menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman memperkuat layanan pendidikan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.
"Salah satu praktik baik yang kami kembangkan Sleman Pintar, inovasi berbasis data yang mendukung perencanaan kebijakan pendidikan, serta kolaborasi multipihak untuk mengidentifikasi dan mendampingi Anak Tidak Sekolah (ATS) agar kembali memperoleh layanan pendidikan," ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Praktik baik lainnya yang dikembangkan adalah Gerakan Andum Handarbeni Penanganan Anak Tidak Sekolah (Gandheng ATS) sebagai bentuk keberpihakan kepada anak.
Inisiatif ini disampaikan Harda Kiswaya untuk membangun jejaring kolaborasi hingga tingkat kapanewon dan kalurahan dengan melibatkan aparat wilayah sebagai garda terdepan untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan mendampingi anak agar kembali memperoleh hak atas pendidikan.
"Upaya tersebut didukung oleh aplikasi berbasis data terintegrasi yang memungkinkan deteksi dini terhadap anak yang berisiko putus sekolah, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar pendampingan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan," jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi mengatakan tantangan pendidikan serupa juga masih dihadapi daerah, termasuk di Sleman.
Meski angka partisipasi sekolah di Kabupaten Sleman termasuk tinggi dibandingkan daerah lain di DIY, masih terdapat lebih dari 4.000 anak yang membutuhkan perhatian khusus agar tetap memperoleh akses pendidikan.
"Masih ada sekitar 4.000 lebih anak berdasarkan data program dari kementerian yang membutuhkan perhatian. Inilah pekerjaan rumah kita bersama sehingga harus ada inovasi," ujarnya.
Mustadi menyebut, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah karena adanya berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.
Menurutnya, Pemkab Sleman tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat mulai dari pemerintah kalurahan, kapanewon, sekolah, perguruan tinggi hingga komunitas masyarakat.
"Kita harus bergandengan tangan dan bekerja sama antar semua pihak. Anak-anak kita yang jumlahnya masih ribuan tersebut membutuhkan sekolah dan harus kita fasilitasi," katanya.
Sebagai salah satu solusi, Kabupaten Sleman terus memperkuat keberadaan sekitar 30 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyediakan layanan pendidikan alternatif melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Keberadaan PKBM dinilai memberikan fleksibilitas bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal agar tetap memperoleh kesempatan belajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.
"Kabupaten dan kota lain memiliki praktik-praktik baik. Forum inilah tempatnya untuk saling berbagi dan belajar bersama," pungkasnya. (hda)
