TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Wakil Walikota Samarinda Saefuddin Zuhri menegaskan percepatan penurunan stunting harus dilakukan dengan pendekatan berbasis data yang akurat agar setiap intervensi benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Samarinda, Kamis (2/7/2026). 

Menurutnya, stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Baca juga: Kadis DPPKB Samarinda: Tantangan Terbesar Stunting Bukan Anggaran, Tapi Perubahan Perilaku

"Stunting merupakan persoalan pembangunan manusia. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan perkembangan otak, penurunan kemampuan belajar hingga produktivitas yang rendah saat dewasa," ujarnya.

Ia menekankan penetapan lokus stunting tidak boleh sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, melainkan harus didasarkan pada data valid, kondisi riil di lapangan, serta berbagai indikator seperti kesehatan ibu dan anak, sanitasi, akses air bersih, tingkat kemiskinan, pendidikan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.

"Penetapan lokus harus benar-benar didasarkan pada data yang valid sehingga setiap intervensi yang dilakukan mampu menjawab kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Orang nomor 2 di Samarinda itu juga mengungkapkan jumlah Keluarga Risiko Stunting (KRS) di Samarinda mengalami penurunan dari 21.540 keluarga pada 2024 menjadi 20.659 keluarga berdasarkan pemutakhiran data tahun 2025. 

Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat lebih dari 20 ribu keluarga yang membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan.

Ia juga menyebut Kecamatan Sungai Kunjang dan Samarinda Utara masih menjadi wilayah dengan jumlah keluarga risiko stunting yang cukup tinggi sehingga memerlukan perhatian lebih melalui program yang tepat sasaran.

Saefuddin mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting, mulai dari tenaga kesehatan, kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media hingga masyarakat.

"Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan langkah-langkah strategis yang terukur, berbasis data, dan segera diimplementasikan di lapangan," pungkasnya. (*)