TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi melaju ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD setelah seluruh fraksi menyatakan menerima untuk dibahas lebih lanjut.

Keputusan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang dihadiri Wakil Bupati Muzamil Baharudin di Balai Sidang DPRD, Kamis (2/7/2026).

Tiga Ranperda yang diajukan pemerintah daerah meliputi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, serta Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, seluruh Ranperda dinilai layak dilanjutkan ke tahap pembahasan dengan sejumlah catatan dan masukan.

Mayoritas fraksi menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD, penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan pengelolaan aset daerah, serta percepatan penyusunan regulasi pengelolaan air limbah domestik untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, sejumlah fraksi juga mendorong pemerintah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta memastikan setiap regulasi yang disahkan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam rapat yang sama, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga menyampaikan jawaban atas empat Ranperda hak inisiatif DPRD, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Penyelenggaraan Perpustakaan, Penyelenggaraan Perikanan, serta Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Wakil Bupati Muzamil Baharudin mengapresiasi inisiatif DPRD dalam menyusun empat Ranperda tersebut.

Menurutnya, seluruh Ranperda memiliki nilai strategis untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari bencana, meningkatkan budaya literasi, mendukung kemajuan sektor perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah, serta menciptakan sistem perizinan yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

“Kami mengucapkan terima kasih atas pandangan, masukan, dan dukungan seluruh fraksi DPRD. Seluruh catatan yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyempurnaan materi Ranperda pada tahapan pembahasan berikutnya,” ujar Muzamil.

Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen membahas seluruh Ranperda secara terbuka dan konstruktif bersama DPRD agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Harapan kami, pembahasan di tingkat Panitia Khusus dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan perda yang berkualitas, implementatif, serta mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti,” katanya.

Terkait empat Ranperda hak inisiatif DPRD, Muzamil menegaskan pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh selama proses pembahasan.

“Keempat Ranperda inisiatif DPRD memiliki nilai strategis bagi pembangunan daerah. Pemerintah siap bersinergi agar seluruh proses pembahasannya berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum serta manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Rapat paripurna tersebut menjadi tahapan awal sebelum ketiga Ranperda usulan pemerintah dibahas lebih rinci oleh Panitia Khusus DPRD untuk selanjutnya diproses hingga penetapan menjadi peraturan daerah.

(tribunpekanbaru.com/ Teddy Tarigan)