TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, memaparkan tiga pilar strategi nasional keimigrasian Indonesia dalam The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) di Siem Reap, Kamboja, pada 23–25 Juni 2026.

Tiga pilar tersebut meliputi penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), dan integrasi layanan digital.

"Ketiga pilar ini menjadi fondasi sistem keimigrasian Indonesia. Dengan dukungan kolaborasi lintas instansi, kami mampu mendeteksi pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional sejak sebelum, saat, hingga setelah pemeriksaan dilakukan," kata Hendarsam.

Baca juga: Imigrasi Sorong Bentuk Desa Binaan di Saoka, Warga Diajak Cegah TPPO dan PMI Ilegal

Dalam pengamanan perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengoptimalkan analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat pusat.

Untuk pengawasan orang asing, Hendarsam menyoroti efektivitas Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang terintegrasi dengan Kepolisian Republik Indonesia. 

Sistem tersebut berkontribusi dalam pengungkapan kasus penipuan investasi daring di Batam yang melibatkan 210 WNA pada awal Mei 2026, sekaligus mencegah penyalahgunaan izin tinggal.

Di sela forum, Hendarsam juga menggelar pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs (DHA) Australia. 

Baca juga: Kantor Imigrasi Sorong Paparkan Hasil Inovasi Peserta Program MagangHub

Dalam pertemuan itu, Indonesia mengusulkan agar penerbitan Working Holiday Visa (WHV) bagi WNI menggunakan sistem undian (Ballot System) yang dinilai lebih adil, transparan, dan efisien dalam mengelola tingginya jumlah pendaftar.

Pada tingkat regional, Indonesia ditunjuk sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu penyelundupan manusia (People Smuggling) dalam implementasi Plan of Action DGICM.

"Tantangan kejahatan lintas negara membutuhkan solusi yang terintegrasi. Melalui mandat ini, Indonesia mendorong penguatan pertukaran informasi intelijen dan penyelarasan teknologi di antara negara-negara ASEAN guna mewujudkan kawasan yang lebih aman dan tangguh," ujar Hendarsam. (*/tribunsorong.com)