TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua momen berbeda terjadi dalam acara asosiasi pemerintah daerah yang digelar pada hari yang sama Kamis (2/7/2026) namun lokasinya berbeda, tapi masih sama-sama Sumatera Utara.
Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi tamu tak diundang. Tim KPK menyusup menggelar operasi senyap di acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Lubuk Pakam, Deli Serdang.
Kepala daerah yang diduga diamankan itu dikabarkan sempat menghilang dari jamuan makan durian bersama para bupati.
Beredar informasi, yang terjaring OTT KPK ialah Bupati Langkat Syah Afandi.
Terkini KPK membenarkan kabar penangkapan Bupati Langkat Syah Afandin melalui OTT di wilayah Sumatera Utara pada Kamis (3/7/2026).
Baca juga: Senyapnya OTT KPK di Acara APKASI, Kepala Daerah Ditangkap Sebelum Makan Durian
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto, mengonfirmasi tindakan tegas lembaga antirasuah tersebut.
"Benar," kata Fitroh saat memberikan konfirmasi mengenai OTT tersebut kepada Tribunnews.com, Jumat (3/7/2026).
Meskipun sudah memberikan kepastian hukum terkait penangkapan, Fitroh belum membeberkan identitas pihak-pihak lain yang penyidik bawa dalam operasi senyap ini.
Pimpinan KPK tersebut juga belum merinci detail tindak pidana maupun daftar barang bukti yang tim penyidik amankan dari lokasi kejadian.
Menurut informasi awal, tim KPK menangkap Bupati Syah Afandin beserta beberapa orang lainnya lantaran mereka diduga kuat melakukan transaksi suap.
Praktik rasuah ini melibatkan pelaksanaan sebuah proyek di lingkungan pemerintahan daerah setempat.
Saat ini, KPK terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap semua pihak.
Lembaga antirasuah memiliki batas waktu maksimal 1x24 jam sejak penangkapan awal untuk menentukan status hukum Syah Afandin beserta seluruh individu yang menjalani pemeriksaan.
Baca juga: Profil Bupati Syah Afandin: Kena OTT KPK Saat Jamuan Makan Durian, Adik Mantan Gubernur Sumut
Agenda kedua, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri dan berpidato saat acara Rakernas XVIII yang digelar di Medan, Kamis (2/7/2026).
AHY menegaskan wali kota merupakan ujung tombak pembangunan daerah sekaligus duta terbaik dalam menarik investasi dan melayani masyarakat perkotaan.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan 93 wali kota dari total 98 anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan berlangsung lancar tanpa huru hara seperti acara APKASI di Deli Serdang yang diwarnai OTT KPK.
Untuk diketahui meskipun namanya mirip dan sama-sama merupakan asosiasi pemerintah daerah, APEKSI dan APKASI memiliki perbedaan mendasar pada jenis wilayah yang dipimpin anggotanya.
APEKSI anggotanya wali kota seluruh Indonesia, APKASI anggotanya bupati seluruh Indonesia,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan mengamankan satu Kepala Daerah di Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).
Berdasarkan informasi yang beredar, pejabat teras tersebut diciduk saat tengah menghadiri agenda Forum Bisnis Daerah (Forbisda) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
Rangkaian kegiatan akbar ini diketahui merupakan bagian dari peringatan HUT APKASI ke-26, di mana Pemkab Deli Serdang bertindak sebagai tuan rumah.
Informasi yang dihimpun Tribun Medan dari berbagai sumber di lapangan menyebutkan, proses penindakan yang dilakukan tim lembaga antirasuah tersebut berlangsung senyap sehingga tidak banyak peserta yang menyadarinya.
Baca juga: Bupati Kuansing Kena OTT KPK, Anggota DPR Singgung Balas Budi Pilkada
Saat operasi senyap itu bergulir, rangkaian acara formal di dalam Gedung Aula Institut Kesehatan Medistra (IKM) Lubuk Pakam bahkan masih terus berjalan.
Sejumlah kepala daerah dan delegasi lain disinyalir baru mengendus adanya penangkapan rekan sejawat mereka setelah seluruh rangkaian acara resmi selesai ditutup.
"Jadi setelah acara di aula selesai, Bupati Deli Serdang menjamu para bupati lain untuk makan durian bersama di tempat makan yang berada di depan Kantor Bupati. Nah, pas sudah berkumpul di situ, barulah muncul pembicaraan hangat soal penangkapan ini. Ada yang bilang (Bupati) Langkat coba dicari ke mana, infonya kepegang tiga huruf (diamankan KPK)," kata seorang pejabat di lingkungan Pemkab Deli Serdang yang identitasnya enggan dipublikasikan.
Sumber tersebut menambahkan, seluruh rangkaian kegiatan diskusi di Aula IKM sebenarnya sudah rampung sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah itu, agenda santai berupa jamuan makan durian bersama dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 18.00 WIB.
Namun, hingga acara santai tersebut berakhir, tidak ada satupun pejabat maupun perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Langkat yang menampakkan diri di lokasi jamuan, yang semakin memperkuat spekulasi miring di kalangan pejabat yang hadir.
Meski demikian, rumor yang berkembang kuat di lapangan mengindikasikan bahwa penangkapan kepala daerah ini merupakan hasil pengembangan dari operasi senyap yang sebelumnya telah lebih dulu dilakukan tim penindak KPK di wilayah Kota Binjai.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan wali kota merupakan ujung tombak pembangunan daerah sekaligus duta terbaik dalam menarik investasi dan melayani masyarakat perkotaan. Hal itu disampaikan AHY saat menutup Rakernas XVIII yang digelar di Medan, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan 93 wali kota dari total 98 anggota APEKSI.
Menurut AHY, kepala daerah, khususnya wali kota, merupakan pemimpin yang paling memahami kebutuhan masyarakat karena berhadapan langsung dengan berbagai persoalan pembangunan setiap hari.
“Para wali kota adalah pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka memahami secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan rakyat. Karena itu, saya sering mengatakan bahwa wali kota adalah the best ambassador bagi daerahnya masing-masing,” ujar AHY.
AHY menilai tantangan pembangunan perkotaan saat ini semakin kompleks. Mulai dari laju urbanisasi yang terus meningkat, kebutuhan hunian dan kawasan permukiman, kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, banjir, hingga kesenjangan sosial dan ekonomi.
Karena itu, menurut dia, para wali kota dituntut untuk menjadi pemimpin yang kreatif, adaptif, dan inovatif dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat.
Ia menambahkan, keberhasilan suatu daerah dalam menarik investasi tidak hanya bergantung pada promosi potensi wilayah, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah menciptakan kepastian, pelayanan publik yang baik, serta iklim pembangunan yang kondusif.
Dengan kondisi tersebut, investasi yang masuk diyakini mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
AHY juga berharap Rakernas APEKSI menjadi momentum memperkuat sinergi antarpemerintah kota dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota, Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan harapan APEKSI XVIII membawa manfaat untuk seluruh kota se-Indonesia. Diharapkan pembangun kota seimbang dengan penghijauan.
"Terima kasih Bapak Menko AHY yang telah memberikan perspektif yang luar biasa kepada kota-kota, bagaimana melanjutkan penghijauan, pembangunan infrastruktur, dan membuat diri antar daerahnya," pungkasnya.
