TRIBUNNEWS.COM - Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.591 pada Jumat (3/7/2026).
Pemerintah Amerika Serikat menyatakan Presiden Donald Trump tetap optimistis bahwa perang antara Rusia dan Ukraina dapat diakhiri melalui jalur diplomasi, meskipun Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Kyiv yang menewaskan sedikitnya 25 orang dan melukai puluhan lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan seorang pejabat Gedung Putih yang enggan disebutkan namanya sebagai tanggapan atas serangan gabungan Rusia menggunakan rudal dan drone ke ibu kota Ukraina.
Menurut pejabat tersebut, Trump terus berupaya mendorong tercapainya perdamaian karena ingin menghentikan jatuhnya korban jiwa akibat perang yang telah berlangsung lebih dari empat tahun.
"Presiden Trump memiliki hati yang humanis dan ingin perang ini berakhir agar pembunuhan yang tidak masuk akal ini berhenti. Presiden dan timnya telah bekerja sangat keras untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina, dan beliau tetap optimistis bahwa pada akhirnya kita akan dapat mencapai kesepakatan perdamaian," ujar pejabat Gedung Putih, Kamis (2/7/2026).
Meski demikian, Gedung Putih belum mengungkapkan langkah konkret yang akan diambil dalam waktu dekat untuk mempercepat proses negosiasi.
Pemerintah AS hanya menegaskan bahwa Trump bersama timnya masih terus berupaya memfasilitasi penyelesaian damai antara kedua negara.
Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengungkapkan bahwa utusan khusus Presiden AS, Steve Witkoff, bersama Jared Kushner, telah menjalin komunikasi dengan pihak Ukraina dalam beberapa hari terakhir sebagai bagian dari upaya diplomatik yang sedang berlangsung.
Sebelumnya, pada 4 Juni, Zelenskyy juga mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Rusia Vladimir Putin yang berisi ajakan untuk bertemu secara langsung guna membahas upaya mengakhiri perang.
Namun, Putin menilai pertemuan tersebut belum diperlukan.
Baca juga: Intensif Serang Rusia, Drone Jarak Jauh Ukraina Nyasar dan Meledak di Turki
Putin menyatakan bahwa dirinya "masih tidak melihat gunanya" bertemu dengan Presiden Ukraina dan menegaskan bahwa pertemuan hanya akan dilakukan apabila sudah mencapai tahap akhir untuk menandatangani perjanjian, bukan untuk merundingkan syarat-syarat penghentian perang.
Upaya mediasi Amerika Serikat sendiri telah berlangsung selama beberapa bulan.
Pada 22 Mei, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan Washington siap terus menjadi mediator dalam perundingan antara Kyiv dan Moskow selama masih terdapat peluang bagi dialog yang konstruktif dan produktif.
Sementara itu, Trump sebelumnya juga menyampaikan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa setelah melakukan komunikasi dengan Zelenskyy dan Putin, ia melihat peluang untuk meningkatkan upaya diplomatik guna mengakhiri konflik Rusia-Ukraina, lapor Suspilny.
Pemerintah Ukraina mendesak hampir 40 negara mitra untuk segera mengirimkan rudal Patriot guna memperkuat sistem pertahanan udara di tengah meningkatnya intensitas serangan Rusia.
Kementerian Pertahanan Ukraina melalui Telegram menyatakan bahwa Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov telah mengirimkan surat resmi kepada negara-negara mitra.
Dalam surat tersebut, Ukraina meminta agar rudal Patriot yang saat ini tersedia di gudang persenjataan negara-negara sahabat dapat segera ditransfer pada bulan ini. Sebagai gantinya, negara-negara tersebut akan menerima pengiriman baru sesuai kontrak yang telah disepakati di masa mendatang.
Selain meminta transfer rudal, Fedorov juga mengajak negara-negara mitra untuk berpartisipasi dalam mekanisme PURL dan JUMPSTART, yang dinilai sebagai jalur tercepat dan paling efektif untuk mempercepat pengadaan rudal pertahanan udara bagi Ukraina.
Kementerian Pertahanan Ukraina menegaskan bahwa keputusan tersebut perlu diambil sebelum penyelenggaraan KTT NATO, mengingat kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan wilayah udara negara itu.
Ukraina sebelumnya telah menandatangani kontrak pembelian ratusan rudal PAC-2 untuk sistem Patriot dengan dukungan Jerman.
Namun, pengiriman rudal tersebut baru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, Kyiv juga berencana membeli rudal Patriot menggunakan pinjaman dari Uni Eropa dengan nilai sekitar 1 miliar euro.
Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut kemampuan sistem Patriot telah meningkat secara signifikan berkat penerapan standar evaluasi After Action Review (AAR) milik NATO.
"Berkat penerapan standar Tinjauan Pasca-Aksi NATO, kami berhasil meningkatkan efektivitas sistem Patriot lebih dari dua kali lipat dalam menghadapi rudal Iskander yang bermanuver. Namun, itu masih belum cukup. Ukraina sangat membutuhkan rudal tambahan untuk sistem Patriot. Rudal-rudal tersebut tersedia di gudang negara-negara mitra, dan perlindungan wilayah udara Ukraina bergantung pada keputusan yang cepat, perluasan mekanisme PURL, serta pembelian rudal melalui JUMPSTART," tegas Kementerian Pertahanan Ukraina.
Permintaan tersebut disampaikan setelah Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran ke Kyiv pada malam 2 Juli.
Hingga pukul 17.30 waktu setempat, serangan itu dilaporkan menewaskan 22 orang dan melukai sedikitnya 100 orang, sehingga kembali memicu desakan Ukraina agar sekutu mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menegaskan negaranya akan memberikan balasan atas serangan besar-besaran yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Kyiv.
Serangan yang terjadi pada malam hari itu menewaskan sedikitnya 27 orang, menghancurkan sejumlah gedung apartemen, dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Wali Kota Vitali Klitschko menyebut serangan tersebut sebagai salah satu yang paling dahsyat sejak perang berlangsung.
"Pasukan kami pasti akan memberikan respons terhadap serangan ini," kata Zelenskyy saat meninjau lokasi gedung apartemen yang hancur.
Sementara itu, dari Moskow, Kremlin menegaskan operasi militernya akan terus ditingkatkan dengan memberikan "tekanan" lebih besar terhadap Ukraina.
Usai serangan mematikan di Kyiv, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy kembali mendesak negara-negara sekutu untuk memperkuat pertahanan udara negaranya.
Ia meminta Amerika Serikat tidak hanya mengirim lebih banyak sistem pertahanan udara Patriot, tetapi juga memberikan lisensi kepada Ukraina agar dapat memproduksi rudal Patriot sendiri.
"Pasokan pertahanan udara untuk Ukraina adalah prioritas mutlak dan sangat penting," ujar Zelenskyy melalui Facebook.
Di sisi lain, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan akan mengusulkan paket sanksi baru terhadap Rusia sebagai respons atas serangan tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal United Nations, António Guterres, kembali menyerukan gencatan senjata demi menghentikan konflik yang terus memakan korban sipil.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menyatakan tetap optimistis bahwa perang Rusia-Ukraina dapat diakhiri melalui jalur diplomasi, meski upaya mediasi sebelumnya belum membuahkan hasil.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Trump ingin konflik segera berakhir agar korban jiwa tidak terus bertambah.
"Presiden ingin perang ini diselesaikan agar pembunuhan yang tidak masuk akal ini berakhir. Ia tetap optimistis bahwa pada akhirnya akan tercapai kesepakatan perdamaian," kata pejabat tersebut.
Zelenskyy dijadwalkan menghadiri KTT NATO pekan depan dan berharap dapat bertemu Trump di sela-sela pertemuan untuk membahas percepatan bantuan sistem pertahanan udara bagi Ukraina, lapor The Guardian.
Serangan Rusia ke Kyiv tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menghancurkan sektor budaya Ukraina.
Penerbit besar Ukraina, BookChef Publishing, mengungkapkan sekitar 800.000 buku musnah setelah gudang penyimpanannya hancur akibat serangan rudal Rusia.
Melalui Telegram, perusahaan tersebut membagikan foto-foto bangunan yang luluh lantak dengan puing-puing yang masih mengeluarkan asap serta petugas pemadam kebakaran yang berupaya mengendalikan situasi.
BookChef dikenal sebagai salah satu penerbit terbesar di Ukraina yang menerbitkan berbagai karya penulis dunia, termasuk George Orwell dan Barack Obama.
Serangan Rusia juga terus berlangsung di wilayah timur Ukraina dan menyebabkan jatuhnya korban sipil.
Menurut pejabat daerah, sedikitnya tiga orang tewas dalam serangan yang terjadi di beberapa wilayah.
Di sekitar Kota Nikopol, dekat Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, satu orang tewas dan tiga lainnya terluka.
Sementara itu, di dekat Kota Synelnykove, seorang anak berusia tujuh tahun meninggal dunia dan dua anak lainnya mengalami luka-luka akibat serangan.
Di wilayah Donetsk, pemboman terhadap Kota Oleksandrivka menewaskan satu warga dan melukai dua lainnya, menurut keterangan gubernur setempat.
Penyelidikan kasus bom paket yang melukai seorang miliarder kelahiran Ukraina di Monako memasuki babak baru.
Kantor Kejaksaan Monako mengumumkan telah mengidentifikasi seorang tersangka dan menerbitkan surat perintah penangkapan internasional.
"Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan dan tersangka akan menjadi subjek Red Notice Interpol mulai malam ini," demikian pernyataan kantor kejaksaan.
Media Prancis melaporkan tersangka diduga seorang wanita yang berusaha menyamar sebagai pria dengan mengenakan topi model nelayan saat terekam kamera CCTV.
Bom paket tersebut sebelumnya melukai seorang miliarder kelahiran Ukraina yang telah dikenai sanksi internasional beserta dua orang lainnya.
Perang Rusia-Ukraina yang pecah pada 24 Februari 2022 merupakan puncak dari konflik yang telah berkembang selama bertahun-tahun sejak Ukraina memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet pada 1991.
Setelah menjadi negara merdeka, hubungan antara Moskow dan Kyiv kerap diwarnai ketegangan akibat perbedaan pandangan mengenai arah politik, kebijakan luar negeri, serta kepentingan keamanan masing-masing.
Salah satu pemicu utama memburuknya hubungan kedua negara adalah semakin eratnya hubungan Ukraina dengan negara-negara Barat, termasuk keinginannya untuk menjadi anggota NATO.
Rusia menilai langkah tersebut dapat mengancam kepentingan strategis dan keamanan nasionalnya karena memperluas pengaruh NATO hingga mendekati perbatasan Rusia.
Ketegangan semakin meningkat pada 2014 setelah pergantian pemerintahan di Ukraina. Pada tahun yang sama, Rusia mencaplok Semenanjung Krimea, sementara konflik bersenjata pecah di wilayah Donetsk dan Luhansk yang berada di Ukraina timur.
Sejumlah upaya diplomasi melalui berbagai perundingan dan kesepakatan damai telah dilakukan untuk meredakan konflik. Namun, berbagai inisiatif tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar yang menjadi akar perselisihan kedua negara.
Situasi kemudian mencapai titik kritis pada Februari 2022 ketika Rusia melancarkan operasi militer berskala besar ke wilayah Ukraina.
Pemerintah Rusia menyatakan operasi tersebut bertujuan melindungi masyarakat berbahasa Rusia di Ukraina serta mencegah perluasan keanggotaan NATO ke negara tersebut.
Di sisi lain, Ukraina bersama Amerika Serikat dan negara-negara Barat menilai tindakan Rusia sebagai invasi terhadap negara berdaulat sekaligus pelanggaran terhadap hukum internasional.
Sejak perang dimulai, Ukraina memperoleh dukungan luas dari Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa dalam bentuk bantuan militer, keuangan, ekonomi, kemanusiaan, hingga dukungan politik.
Sementara itu, Rusia menghadapi berbagai sanksi internasional yang menyasar sektor perbankan, energi, perdagangan, teknologi, serta industri strategis sebagai respons atas operasi militernya.
Perang yang masih berlangsung hingga kini juga memicu dampak luas terhadap perekonomian global, termasuk gangguan rantai pasok energi dan pangan, meningkatnya harga komoditas, serta bertambahnya ketidakpastian ekonomi di berbagai kawasan.
Berbagai upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik terus dilakukan oleh sejumlah negara dan organisasi internasional. Namun, hingga kini belum tercapai kesepakatan karena Rusia dan Ukraina masih mempertahankan posisi masing-masing dalam proses perundingan.
Dalam berbagai putaran negosiasi, Rusia tetap mengajukan sejumlah persyaratan, seperti penolakan terhadap keanggotaan Ukraina di NATO, pengakuan atas Krimea dan sejumlah wilayah yang diklaim Moskow, pembatasan kekuatan militer Ukraina, serta jaminan perlindungan bagi warga berbahasa Rusia.
Sementara itu, pemerintah Ukraina menolak tuntutan tersebut dan menegaskan akan terus mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, serta keutuhan wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
