TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Makassar memperkuat sistem penanggulangan bencana.

Termasuk di kawasan pesisir yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran Standar Operasional Prosedur (SOP) Sigap Pesisir atau Sistem Integrasi Gerakan Adaptif Pesisir di Hotel Primer Karebosi, Makassar, Kamis (2/7/2026). 

Kegiatan itu dihadiri para pemangku kepentingan yang selama ini terlibat dalam penanggulangan bencana di Kota Makassar.

Peserta berasal dari unsur pemerintah, aparat kewilayahan, relawan kebencanaan, hingga perwakilan masyarakat pesisir.

Peluncuran SOP Sigap Pesisir merupakan bagian dari proyek perubahan yang digagas Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, M Fadli Tahar.

Program ini dirancang sebagai upaya memperbaiki sistem respon kebencanaan agar lebih cepat, terintegrasi, dan melibatkan masyarakat secara aktif.

Menurut Fadli Tahar, pengalaman penanganan berbagai kejadian di kawasan pesisir menunjukkan, kecepatan menjadi faktor paling menentukan dalam penyelamatan korban.

Ia menjelaskan, selama ini waktu respon di sejumlah lokasi masih dapat mencapai sekitar 90 menit. 

Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari akses menuju lokasi, penyampaian informasi, hingga proses koordinasi lintas unsur.

Karena itu, BPBD Makassar menghadirkan SOP SIGAP PESISIR sebagai pedoman baku yang menyatukan seluruh tahapan penanganan kedaruratan.

"SIGAP PESISIR dibangun untuk memutus hambatan tersebut. Masyarakat menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar penerima layanan. Dengan SOP yang jelas dan pola koordinasi yang terintegrasi, kami menargetkan waktu respons dapat dipercepat hingga sekitar 15 menit," ujar Fadli Tahar, Jumat (3/6/2026).

Melalui SOP tersebut, masyarakat didorong menjadi garda terdepan dalam memberikan respons awal ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat di wilayah pesisir.

BPBD juga menyusun mekanisme yang dimulai dari deteksi dini, pelaporan kejadian, penyebaran informasi, hingga aktivasi relawan, aparat kelurahan, dan tim respons BPBD.

Seluruh tahapan tersebut dirancang berjalan secara seragam sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan di lapangan.

Selain mempercepat koordinasi, SOP ini juga diharapkan mampu memperjelas peran setiap unsur yang terlibat dalam penanganan keadaan darurat.

Wilayah pesisir Kota Makassar menjadi fokus utama implementasi Sigap Pesisir karena memiliki potensi ancaman bencana yang cukup beragam.

Ancaman tersebut meliputi cuaca ekstrem, gelombang pasang, banjir rob, hingga berbagai insiden kedaruratan yang terjadi di wilayah perairan.

BPBD Makassar menilai keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada kesiapan personel, kendaraan, maupun peralatan yang dimiliki pemerintah.

Kapasitas masyarakat sebagai pihak pertama yang berada di lokasi kejadian juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelamatan korban.

Karena itu, penguatan kapasitas warga melalui SOP Sigap Pesisir  Sigap Pesisir  Sigap Pesisir menjadi salah satu strategi utama yang terus didorong BPBD Kota Makassar.

Salah seorang warga pesisir Kota Makassar, Andi Rahman, menyambut baik hadirnya SOP Sigap Pesisir yang disosialisasikan BPBD Makassar.

 Menurutnya, masyarakat yang tinggal di kawasan pantai memang membutuhkan sistem penanganan darurat yang cepat dan mudah dipahami karena berbagai kejadian dapat terjadi sewaktu-waktu.

Ia menilai keterlibatan warga dalam mekanisme penanganan awal menjadi langkah yang tepat. 

Selama ini, masyarakat sering kali menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya kecelakaan di laut, banjir rob, maupun kondisi darurat lainnya sebelum petugas tiba di lokasi.

"Kami berharap program ini benar-benar diterapkan hingga ke tingkat RT dan RW. Kalau warga sudah tahu apa yang harus dilakukan dan koordinasinya jelas, tentu pertolongan bisa lebih cepat sehingga risiko korban dapat diminimalkan," ujar Andi Rahman. (*)