TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengusulkan agar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ditanggung melalui APBN.

Usulan itu menjadi salah satu rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI 2026 di Kota Medan. 

Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan beban gaji P3K yang seluruhnya ditanggung APBD berpotensi membuat belanja pegawai di sejumlah daerah melampaui batas ideal 30 persen. 

Kondisi itu dinilai akan mempersempit ruang fiskal pemerintah kota untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

"Kami mengusulkan agar kompensasi gaji P3K dapat didukung melalui APBN sehingga pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik," ujar Eri dalam konferensi pers usai penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Medan, Kamis malam (2/7/2026).

Menurut Eri, usulan tersebut merupakan bagian dari hasil-hasil rumusan rekomendasi strategis APEKSI yang akan disampaikan kepada Presiden bersama sejumlah menteri sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).

Selain persoalan P3K, APEKSI juga mendorong reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk kejelasan pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta perluasan ruang fiskal bagi pemerintah kota.

Di sektor infrastruktur, APEKSI meminta pemerintah pusat mempercepat pembangunan konektivitas antarwilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di kawasan yang masih membutuhkan akses infrastruktur dasar.

"APEKSI juga mengusulkan percepatan transformasi digital melalui integrasi data perlindungan sosial dan sinkronisasi sistem perizinan nasional dengan tata ruang daerah agar investasi berjalan lebih efektif," kata Eri Cahyadi. 

Isu lingkungan turut menjadi perhatian. Menurut Eri, pemerintah kota mendukung pengembangan pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) dan inovasi pengelolaan limbah yang melibatkan masyarakat.

Sementara di sektor ekonomi, APEKSI mengusulkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis lebih banyak melibatkan UMKM lokal dan kantin sekolah sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Rekomendasi lainnya mencakup penyesuaian kebijakan tata ruang sesuai karakteristik perkotaan, penguatan kerja sama antardaerah, pendampingan hukum bagi pemerintah kota, hingga pelibatan generasi muda melalui program Youth City Changers (YCC).

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan Rakernas XVIII APEKSI, termasuk insan pers, panitia, aparat keamanan, relawan, serta para pekerja di sektor transportasi, perhotelan, konsumsi, dan kebersihan.

Rico berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas XVIII APEKSI dapat menjadi solusi bagi pembangunan kota-kota di Indonesia.

"Semoga setiap kota membawa pulang pengalaman, inovasi, dan inspirasi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing. Dengan kolaborasi yang kuat antarkota, kita dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat," katanya.

(Dyk/Tribun-Medan.com)