TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI – Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat alokasi 967 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat pada 2026.
Bantuan yang dikenal sebagai program bedah rumah itu merupakan hasil kolaborasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat di wilayah perbatasan.
Sebagai salah satu daerah perbatasan terluar Indonesia, Kepulauan Meranti menjadi salah satu prioritas program nasional pengentasan kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Program tersebut diluncurkan Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait pada 23 April 2026. Secara nasional, program ini menargetkan perbaikan 15.000 unit RTLH di kawasan perbatasan sepanjang tahun ini.
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Mendagri Tito Karnavian, BNPP, dan Kementerian PKP atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat Meranti.
Menurut Asmar, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang lebih layak, sehat, dan aman.
Baca juga: Seluruh Fraksi DPRD Setujui 3 Ranperda Pemkab Meranti Dibahas ke Tahap Pansus
Baca juga: DPRD Kepulauan Meranti Mulai Bahas 7 Ranperda, Tiga Usulan Pemda dan Empat Inisiatif Dewan l
“Bantuan ini akan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang sehat, aman, dan layak sehingga dapat mendorong pengentasan kemiskinan di Kepulauan Meranti,” ujar Asmar.
Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkimtan LH) Kepulauan Meranti, Agustiono ST MSi, mengatakan pelaksanaan program kini telah memasuki tahap verifikasi lapangan.
Tim teknis dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P3KP) Sumatera III melakukan validasi data penerima dan pemeriksaan kondisi fisik rumah untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai kriteria.
“Melalui skema swadaya, program ini juga diharapkan mendorong semangat gotong royong masyarakat dalam proses pembangunan rumah,” kata Agustiono.
Sementara itu, Kepala Bagian Perbatasan Setdakab Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya Cendickia SSTP MSi, menjelaskan alokasi 967 unit BSPS dibagi dalam tiga tahap. Tahap I sebanyak 200 unit berasal dari anggaran Kementerian PKP, sedangkan tahap VIII sebanyak 701 unit dan tahap IX sebanyak 66 unit berasal dari anggaran BNPP.
Ia menambahkan, berdasarkan RPJMN 2025–2029, bantuan diprioritaskan bagi kawasan perbatasan. Di Kepulauan Meranti, penerima bantuan berada di tiga Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP), yakni Kecamatan Rangsang, Rangsang Barat, dan Rangsang Pesisir.
Menurut Gilang, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi kesenjangan pembangunan di wilayah terluar sekaligus meningkatkan kualitas permukiman masyarakat di beranda negara.
“Kita akan terus mendorong usulan pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berada di beranda negara,” pungkas Gilang.
( Tribunpekanbaru.com/ Teddy Tarigan)
