TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Aksi unjuk rasa pedagang Mama-mama Papua masih terus berlanjut hingga Jumat (3/7/2026) siang.
Peserta aksi Dika Sraun (46) mengatakan, aksi tetap lanjut hingga ada dialog yang baik dengan Gubernur terkait aspirasi.
Pihaknya sudah bertemu dan dialog dengan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu Jumat pagi tapi belum menyentuh hati.
Baca juga: Gubernur tak Kunjung Datang, Mama-Mama Papua Nekat Lanjutkan Aksi di Lampu Merah Maranatha Sorong
Jawaban gubernur belum tepat dengan persoalan yang mereka sampaikan.
"Tiga hari kami tidur, dua hari di kantor gubernur, satu hari di jalan." kata Dika kepada TribunSorong.com, Jumat (3/7/2026).
Dika berharap pemerintah membuka ruang dialog.
Baca juga: Meski Di-PHP, Mama-Mama Papua Lanjut Nginap di Jalan Melati Sorong, Tunggu Itikad Baik Gubernur
Mereka ingin jawaban realisasi benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.
“Kapan saja akan kami unjuk rasa sampai tercapai dialog yang baik dan menghasilkan kesepakatan atas aspirasi kami.
Ratusan pedagang mama Papua menggelar aksi hingga tidur di pelataran Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Jalan Merpati, Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Kamis (2/7/2026).
Pantauan TribunSorong.com, massa mulai bergerak dari Taman DEO Sorong berjalan kaki menuju ke Kantor Gubernur Papua Barat Daya, dan gelar orasi sekitar pukul 11.00 WIT.
Levina Duwith (60) Ketua Pedagang Mama Papua mengatakan, kegiatan ini bermula dari tuntutan soal keberpihakan otonomi khusus (Otsus) kepada Mama Papua Sorong Raya.
"Kita punya aspirasi ini sudah disampaikan sejak 2025, dan kami kembali dengan isu serta tuntutan awal," ujar Levina kepada TribunSorong.com.
Sejak awal, pihaknya menyampaikan aspirasi terkait gerakan mama Papua, yang pertama tuntutan keberpihakan Otsus serta komitmen pemerintah bangun pasar buat mama-mama.
Baca juga: 2 Hari Menunggu Gubernur Elisa Kambu, Mama Papua Pilih Toki Babi Sebelum Pulang
Tak hanya itu, pihaknya juga menagih janji Gubernur Papua Barat Daya, terkait mendata setiap pedagang mama Papua di daerah ini.
"Kami sudah data, totalnya yakni empat ribu mama-mama harus diperhatikan, sebab hari ini mereka tak disentuh pemerintah," katanya.
Sebab tak ada kejelasan, pihaknya dan ratusan mama-mama Papua kembali ke areal Kantor Gubernur Papua Barat Daya agar meminta penjelasan dari pihak pemerintah.
"Kami datang bukan minta dia punya uang pribadi, kita ke sini buat meminta hak yang diberikan negara lewat Otsus," jelas Levina.
Pihaknya menegaskan, sejak kemarin ratusan mama Papua menduduki pelataran Kantor Gubernur Papua Barat Daya, sehingga dari empat ribu pedagang mendapat hak mereka.
Senada dengan itu, Dika Sraun (46) selaku Koordinator Victory menegaskan, pihaknya bersama ratusan mama Papua kembali ke kantor Gubernur Papua Barat Daya agar bisa menagih janji pemerintah terkait hak-haknya.
"Kami minta kalau sampai jam 10.00 WIT, Gubernur Elisa Kambu tidak datang maka otomatis pagar kita bakal dipalang," tegasnya.
Dika menegaskan, mama-mama Papua telah duduki Kantor Gubernur Papua Barat Daya sejak kemarin dan berlanjut hingga pagi, sehingga Elisa harus memberi kejelasan.
Baca juga: Mama Papua Ancam Palang Adat di Kantor Gubernur Papua Barat Daya Imbas Tak Ditemui Elisa Kambu
Ratusan pedagang mama-mama Papua mengancam palang gerbang Kantor Gubernur Papua Barat Daya, di jalan Merpati, Distrik Sorong, Remu Utara, Kota Sorong, Kamis (2/7/2026).
Pantauan TribunSorong.com, para pedagang mama Papua kembali lakukan aksi di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, pukul 07.00 WIT.
Sebelumnya, massa bergerak dari Taman DEO Sorong berjalan kaki menuju ke Kantor Gubernur Papua Barat Daya, dan gelar orasi sekitar pukul 11.00 WIT, Rabu (1/7/2026).
Levina Duwith (60) Ketua Pedagang Mama Papua mengatakan, pihaknya telah lakukan aksi sejak kemarin dan bertahan di pelataran lapangan Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
"Aksi sudah mulai sejak kemarin, dan lanjut hingga sekarang kita masih bertahan sampai gubernur Elisa Kambu datang," ujar Levina kepada TribunSorong.com.
Baca juga: Pedagang Mama-mama Papua Keberatan Pasar Remu Kota Sorong Direlokasi
Menurutnya, jika gubernur Elisa Kambu tak menemui massa aksi, maka otomatis jelas dia tak menghargai pengorbanan perempuan.
Ia berujar, sejak awal massa hanya bergerak dengan membawa dua aspirasi yakni kesatu, pemerintah menyalurkan bantuan kepada empat ribu pedagang mama-mama Papua.
Kedua, massa meminta agar Gubernur Papua Barat Daya bisa menyiapkan lahan, sehingga membangun pasar khusus mama Papua.
"Karena gubernur Elisa Kambu tidak hargai kami, maka kita pastikan akan palang pintu kantor Gubernur Papua Barat Daya," katanya.
"Kami terlantar sejak semalam tidak ditemui oleh Elisa Kambu, kita pastikan palang pintu."
Tak hanya itu pantauan TribunSorong.com, ratusan mama Papua mulai memadati areal jalan Merpati, Kota Sorong, pukul 16.47 WIT.
Massa juga menyiapkan bambu tui (palang adat), sembari menunggu waktu agar bisa lakukan pemalangan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, di jalan Merpati Kota Sorong.
Pendamping massa aksi pedagang Mama-mama Papua, Yohanis Mambrasar, menegaskan bahwa penutupan sementara akses di Jalan Merpati, Kota Sorong, Kamis (2/7/2026) bukan merupakan aksi blokade yang telah direncanakan.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi secara spontan ketika para peserta aksi masih menunggu kepastian hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Baca juga: Ratusan Mama Papua Menginap di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Tagih Janji Otsus
Yohanis mengatakan, sejak Rabu (1/7/2026), para pedagang telah bertahan di Kantor Gubernur Papua Barat Daya setelah beberapa kali menerima informasi bahwa Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, akan menemui mereka.
Namun hingga Kamis sore, pertemuan tersebut belum juga terlaksana.
“Kami dari kemarin terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah. Berkali-kali kami diminta menunggu karena disampaikan Pak Gubernur akan datang. Kami tunggu sampai malam, lanjut pagi, lalu siang, tetapi belum ada kepastian,” ujar Yohanis kepada TribunSorong.com.
Ia menjelaskan, sempat muncul rencana dari massa untuk meninggalkan lokasi aksi.
Namun sebelum membubarkan diri, mama-mama asal Kabupaten Maybrat menyampaikan keinginan melaksanakan tradisi toki babi, sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan mereka selama mengikuti aksi.
“Sebenarnya tidak ada rencana blokade. Kami justru sudah mau pulang. Kami hanya masih menunggu hasil koordinasi terakhir. Mama-mama Maybrat menyampaikan kalau sebelum pulang mereka ingin toki babi,” katanya.
Menurut Yohanis, dalam budaya masyarakat Maybrat, penyembelihan babi atau toki babi merupakan simbol harga diri, penghormatan, dan martabat atas sebuah perjuangan yang telah dilakukan.
“Dalam adat kami, toki babi itu simbol harga diri. Kami sudah datang, bertahan dua hari di sini. Jadi mama-mama merasa perjuangan ini harus dihormati melalui tradisi tersebut,” ujarnya.
Baca juga: Sedia Payung, Kota Sorong dan Raja Ampat Hujan, Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Jumat 3 Juli 2026
Ia menegaskan, situasi di Jalan Merpati yang sempat dipadati massa bukanlah bagian dari skenario aksi untuk memblokade jalan atau mengganggu aktivitas masyarakat.
Kondisi itu, kata dia, terjadi secara spontan karena peserta aksi masih menunggu hasil komunikasi antara perwakilan massa dengan pemerintah daerah.
“Ini bukan dalam kerangka blokade jalan. Kami hanya menunggu koordinasi. Kalau Pak Gubernur datang, kami tetap menunggu untuk berdialog. Kalau tidak datang, setelah toki babi kami akan pulang,” tegasnya.
Selain meminta ruang dialog, Yohanis mengatakan massa aksi membawa dua tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Pertama, pemerintah diminta menetapkan kebijakan pengalokasian anggaran rutin setiap tahun sebesar Rp3 miliar hingga Rp6 miliar sebagai bantuan modal usaha bagi mama-mama Papua yang disertai pola pembinaan yang jelas.
“Kami tidak hanya meminta bantuan modal, tetapi juga konsep pembinaan yang jelas. Jangan hanya memberikan bantuan tanpa pendampingan. Harus ada skema agar usaha mama-mama bisa berkembang,” katanya.
Tuntutan kedua adalah penyediaan pasar yang memberikan kepastian tempat berjualan bagi mama-mama asli Papua.
Menurut Yohanis, pemerintah perlu menyusun sistem penempatan pedagang yang lebih adil agar fasilitas pasar dapat dimanfaatkan bersama oleh pedagang dari berbagai daerah. (tribunsorong.com/dan calvin karafir)
