TRIBUNJABAR.ID - JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat kembali melakukan langkah strategis guna memastikan tertib administrasi dan penegakan hukum di wilayahnya.
Menindaklanjuti arahan dan instruksi langsung dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, jajaran Divisi Pelayanan Hukum menyambangi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta pada Kamis (2/7/2026).
Di bawah komando Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, delegasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Ave Maria Sihombing, ini hadir sebagai representasi komitmen dan dukungan penuh pimpinan Kanwil Kemenkum Jawa Barat dalam memberikan kepastian layanan, khususnya pada sektor kewarganegaraan dan pengawasan notaris.
Dalam agenda pertama yang melibatkan jajaran Subdirektorat Kewarganegaraan Direktorat Tata Negara, Ave Maria Sihombing menyoroti pentingnya pencermatan kembali terhadap data permohonan pewarganegaraan.
Tim Kemenkum Jawa Barat memfokuskan pembahasan pada permohonan yang terindikasi belum memenuhi persyaratan masa tinggal di Indonesia, yakni lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut.
Pertemuan ini mengupas tuntas berbagai mekanisme teknis, mulai dari penghitungan data perlintasan, kelengkapan paspor secara utuh, verifikasi dasar data, hingga penegasan kewenangan antarunit untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Selain menuntaskan urusan kewarganegaraan, jajaran Bidang Pelayanan AHU Kemenkum Jawa Barat juga menggelar koordinasi krusial dengan Sekretariat Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN).
Mengingat Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan populasi notaris yang cukup masif, tingginya dinamika layanan yang berujung pada laporan atau pengaduan masyarakat menjadi perhatian serius.
Pada kesempatan tersebut, Ave Maria secara resmi menyerahkan tujuh putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Provinsi Jawa Barat kepada MPPN. Penyerahan ini merupakan bagian dari kewajiban pelaporan administratif berjenjang guna memastikan tindak lanjut penanganan pelanggaran berjalan dengan transparan.
Melalui langkah proaktif ini, Asep Sutandar dan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Jawa Barat berharap sinergi antara wilayah dan pusat dapat terjalin semakin kokoh. Upaya ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah nyata dalam mewujudkan tertib administrasi, keseragaman pemahaman, dan kepastian hukum yang efektif bagi seluruh elemen masyarakat dan pelaksana jabatan di wilayah Jawa Barat.
