TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Bangunan SDN 10 Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, hingga kini masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar meski kondisinya dilaporkan nyaris roboh.
DPRD Kota Padang meminta Pemerintah Kota Padang memperketat langkah mitigasi bencana selama sekolah tersebut masih difungsikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, mengatakan penggunaan bangunan sekolah tersebut terpaksa tetap dilakukan karena hingga saat ini pemerintah belum memiliki lahan pengganti untuk relokasi.
Menurutnya, hasil koordinasi dengan pemerintah menunjukkan kendala utama relokasi adalah belum tersedianya lokasi yang layak di wilayah Kecamatan Pauh.
Baca juga: Demi Biaya Sekolah Anak, Gadai Emas di Padang Melonjak 60 Persen Jelang Tahun Ajaran Baru
"Setelah kita konfirmasi, sekolah itu masih digunakan karena pemerintah belum bisa mencarikan alternatif untuk mengganti lokasi sekolah tersebut," kata Iskandar, Jumat (3/7/2026).
Ia menjelaskan, pencarian lahan masih terus dilakukan. Namun hingga kini belum ada tanah yang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi pembangunan sekolah baru.
"Untuk Kecamatan Pauh ini memang belum ada tanah atau lokasi yang bisa digunakan untuk merelokasi SD tersebut," ujarnya.
Iskandar menegaskan, selama proses relokasi belum dapat dilakukan, keselamatan siswa dan tenaga pendidik harus menjadi prioritas utama.
Karena itu, ia meminta pemerintah menerapkan mitigasi bencana secara maksimal.
"Walaupun tetap digunakan, harus ada mitigasi yang terencana agar bila sewaktu-waktu terjadi bencana, anak-anak tidak menjadi korban," katanya.
Baca juga: Ikut Ibu Cari Kayu Bakar, Bocah 3 Tahun Terseret Ombak di Muara Simatalu Mentawai
Ia menyebut proses pendidikan tidak mungkin dihentikan begitu saja. Oleh sebab itu, penggunaan gedung sekolah dilakukan dalam kondisi darurat hingga tersedia lokasi baru.
"Karena belum ada alternatif tanah, sementara proses pendidikan harus tetap berjalan, maka sekolah itu masih digunakan dalam kondisi darurat," ucapnya.
Menurut Iskandar, persoalan tersebut telah masuk dalam penanganan kawasan terdampak bencana. Namun, pemerintah masih berfokus mencari lahan relokasi.
DPRD juga mendorong Pemerintah Kecamatan Pauh bersama tokoh masyarakat dan warga ikut membantu menyediakan lahan apabila ada lokasi yang memungkinkan.
"Kami meminta pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan warga jika ada tanah yang bisa dialihkan, sekolah itu segera direlokasi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan pembangunan kembali SDN 10 Lambung Bukit belum dapat dilakukan karena kondisi lahan masih belum stabil.
Menurutnya, pemerintah saat ini memprioritaskan normalisasi sungai dan perbaikan akses jalan yang rusak akibat bencana sebelum memulai pembangunan gedung sekolah.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PU, BPBD, hingga BWS Sumatera V untuk menangani kondisi di SDN 10 Lambung Bukit," kata Yopi.
Baca juga: Dubalang Curi Cengkeh Dipecat Tidak Hormat, Wako Fadly Amran: Rekrutmen Bakal Dibenahi
Ia menjelaskan, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V saat ini sedang melakukan perbaikan aliran sungai di depan sekolah. Setelah pekerjaan tersebut selesai, perbaikan jalan yang amblas akan dilanjutkan.
Yopi memastikan SDN 10 Lambung Bukit tetap akan dibangun kembali di lokasi yang sama setelah seluruh pekerjaan infrastruktur rampung.
"Sekolah ini tetap akan dibangun di sana setelah proses perbaikan sungai dan jalan selesai. Kita berharap seluruh pekerjaan bisa cepat rampung sehingga pembangunan sekolah dapat segera dimulai," tuturnya.
Ia menambahkan, pembangunan gedung sekolah belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat karena kondisi tanah belum aman dan akses untuk mobilisasi material bangunan masih terganggu akibat kerusakan jalan serta sungai di sekitar lokasi.(*)
