TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Wali Kota Padang Fadly Amran memastikan Pemerintah Kota (Pemko) Padang tetap melanjutkan pembangunan SDN 10 Lambung Bukit, Kecamatan Pauh.
Namun, pembangunan fisik sekolah baru dilakukan setelah penanganan kawasan terdampak bencana, termasuk normalisasi sungai dan perbaikan akses jalan, selesai dikerjakan.
Menurut Fadly, saat ini berbagai pekerjaan infrastruktur sedang berjalan, baik yang dibiayai melalui APBD Kota Padang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maupun Balai Wilayah Sungai (BWS).
Ia mengatakan seluruh pekerjaan yang menjadi kewenangan Pemko Padang ditargetkan rampung tahun ini, sedangkan proyek yang dikerjakan BWS memiliki masa pelaksanaan selama tiga tahun.
Baca juga: SDN 10 Lambung Bukit Masih Dipakai Meski Nyaris Roboh, DPRD Padang Desak Mitigasi Bencana Diperketat
"Untuk pembangunan sekolah ini sedang berjalan. Implementasi kegiatan dari Balai maupun kegiatan Pemko harus diselesaikan tahun ini, khususnya yang menjadi kewenangan Pemko Padang dan Provinsi melalui dana TKD. Sementara yang dari Balai dikerjakan selama tiga tahun," kata Fadly Amran, Jumat (3/7/2026).
Fadly optimistis akses menuju kawasan Gunung Nago, termasuk menuju SDN 10 Lambung Bukit, akan semakin membaik seiring berlangsungnya pekerjaan tersebut.
Ia mengakui percepatan penanganan memang dibutuhkan. Namun, menurutnya saat ini masih tersedia akses alternatif menuju sekolah.
"Saya yakin jembatan Gunung Nago ataupun alternatifnya sudah ada. Kita tidak memungkiri memang harus ada percepatan, tetapi jalan menuju sekolah itu sebenarnya masih ada alternatif," ujarnya.
Baca juga: Ruang Kelas Hancur Imbas Banjir, Ratusan Murid SDN 10 Lambung Bukit Terpaksa Belajar Bergantian
Fadly juga mengajak masyarakat mendukung proyek penanganan sungai yang saat ini dikerjakan Balai Wilayah Sungai Sumatera V.
Menurutnya, pembangunan retaining wall dan berbagai infrastruktur pengendali banjir di kawasan Gunung Nago sangat penting untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Ia menyebut pelaksanaan proyek tersebut kemungkinan akan bersinggungan dengan lahan milik warga, sehingga diperlukan dukungan seluruh pihak agar pekerjaan dapat berjalan lancar.
"Saya menghimbau kepada kita bersama agar mendukung program ini. Pekerjaan Balai Sungai untuk memperbaiki retaining wall di sekitar Gunung Nago akan banyak bersinggungan dengan tanah masyarakat. Tentunya kita berharap program ini bisa kita sukseskan bersama," katanya.
Baca juga: SDN 10 Lambung Bukit Amblas Dekat Gerbang, Guru dan Murid di Padang Terpaksa Lewat Jalan Samping
Menanggapi kekhawatiran karena siswa masih belajar di bangunan yang disebut hampir roboh, Fadly menegaskan pembangunan sekolah tetap menjadi prioritas pemerintah.
Meski demikian, ia menjelaskan pembangunan fisik tidak bisa dilakukan secara instan karena harus menunggu tahapan pekerjaan infrastruktur pendukung selesai.
"Bagaimanapun pekerjaan fisik seperti bendungan, jembatan maupun pembangunan sekolah tidak bisa langsung selesai. Semua membutuhkan waktu dan insya Allah akan kita selesaikan dalam tahun ini," ujarnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pemindahan sementara siswa ke lokasi lain, Fadly mengatakan berdasarkan pertimbangan teknis dari dinas terkait, bangunan sekolah masih dinilai layak digunakan.
"Saya rasa gedungnya masih bisa dipakai, masih layak digunakan. Itu tentu menjadi pertimbangan dinas sehingga sekolah tersebut masih digunakan, dan saya yakin secepatnya akan kita tangani," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, meminta Pemko Padang memperkuat langkah mitigasi bencana selama SDN 10 Lambung Bukit masih digunakan sebagai tempat belajar mengajar.
Menurutnya, hasil koordinasi dengan pemerintah menunjukkan relokasi belum dapat dilakukan karena hingga kini belum tersedia lahan pengganti di Kecamatan Pauh.
"Setelah kita konfirmasi, sekolah itu masih digunakan karena pemerintah belum bisa mencarikan alternatif untuk mengganti lokasi sekolah tersebut," kata Iskandar.
Baca juga: Demi Biaya Sekolah Anak, Gadai Emas di Padang Melonjak 60 Persen Jelang Tahun Ajaran Baru
Ia menegaskan keselamatan siswa dan guru harus menjadi prioritas selama proses relokasi belum dapat direalisasikan.
"Walaupun tetap digunakan, harus ada mitigasi yang terencana agar bila sewaktu-waktu terjadi bencana, anak-anak tidak menjadi korban," ujarnya.
Iskandar menambahkan DPRD juga mendorong Pemerintah Kecamatan Pauh bersama tokoh masyarakat membantu mencarikan lahan yang dapat dijadikan lokasi relokasi sekolah.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan pembangunan kembali SDN 10 Lambung Bukit baru dapat dilakukan setelah kondisi lahan dinyatakan aman.
Menurutnya, saat ini pemerintah memprioritaskan normalisasi sungai oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan perbaikan akses jalan yang rusak akibat bencana.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PU, BPBD hingga BWS Sumatera V untuk menangani kondisi di SDN 10 Lambung Bukit," kata Yopi.
Baca juga: SDN 10 Lambung Bukit Masih Dipakai Meski Nyaris Roboh, DPRD Padang Desak Mitigasi Bencana Diperketat
Ia memastikan sekolah tersebut tetap akan dibangun kembali di lokasi yang sama setelah seluruh pekerjaan penanganan sungai dan jalan selesai.
"Sekolah ini tetap akan dibangun di sana setelah proses perbaikan sungai dan jalan selesai. Kita berharap pekerjaan ini bisa cepat rampung sehingga pembangunan sekolah segera dimulai," tuturnya.
Yopi menambahkan, pembangunan belum memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat karena kondisi tanah masih belum stabil dan akses mobilisasi material bangunan masih terkendala akibat kerusakan jalan serta aliran sungai di sekitar lokasi.(*)
